Jayapura, Jubi – Pemerintah Kota Jayapura, Provinsi Papua terus berupaya mengatasi masalah kemiskinan. Upaya itu dilakukan melalui berbagai program pelatihan, padat karya, pemberian jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan hingga pemberian beasiswa.
Angka kemiskinan di Kota Jayapura mencapai 13.429 jiwa atau 2.401 kepala keluarga. Ribuan jiwa yang hidup di bawah garis kemiskinan itu tersebar di Distrik Jayapura Selatan (4.413 jiwa), Distrik Jayapura Utara (3.828 jiwa), Distrik Abepura (2.660 jiwa), Distrik Heram (1.267 jiwa), dan Distrik Muara Tami (1.261 jiwa).
More Read
Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Jayapura Djoni Naa mengatakan pihaknya telah melakukan beberapa upaya untuk mengatasi kemiskinan ekstrem di Kota Jayapura. Di antaranya melakukan penandatangan MoU atau Nota Kesepahaman dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk memberikan perlindungan bagi pekerjaan rentan.
Pekerja rentan sektor informal yang diberi perlindungan seperti masyarakat yang memiliki usaha-usaha kios, petani, nelayan, sopir, tukang ojek, penjual sayur, dan penjual pinang. Juga petugas transportasi laut dan darat.
“Kita juga melindungi pekerja Non-ASN, di mana diberikan kecelakan kerja dan jaminan kematian dari sisi BPJS Ketenagakerjaan. Itu program dari Pemerintah Kota Jayapura melalui BPJS Ketenagakerjaan memberikan perlindungan bagi pekerja rentan. Perlindungan dari sisi keselamatan kerja,” kata Naa kepada Jubi pada Rabu (8/5/2024).
Penanganan kemiskinan diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Di Kota Jayapura, kata Naa, kemiskinan ekstrem juga telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 terkait perlindungan masyarakat pekerja rentan miskin di Kota Jayapura. Regulasi ini telah melindungi sebanyak 25.000 orang pekerja rentan di Kota Jayapura.
Naa mengatakan Dinas Tenaga Kerja juga menyelenggarakan program padat kerja untuk mengatasi kemiskinan ekstrem. Program padat karya ini melibatkan 700 sampai 1.000 pekerja.
“Pekerjaan padat karya seperti pengecatan trotoar, taluk-taluk, dan pembersihan drainase. Program ini kita laksanakan setiap tahun dalam tiga tahap. Kami sudah laksanakan di HUT Kota Jayapura dan akan dilakukan di HUT RI Agustus serta Natal dan Tahun Baru,” ujarnya.
Ia mengatakan program padat karya dikhususkan bagi masyarakat yang tidak mempunyai pekerjaan maupun masyarakat ekonomi lemah. Tercatat usia angkatan kerja di Kota Jayapura sebanyak 10 ribu jiwa dengan klarifikasi pendidikan usia SMA dan sarjana, mulai dari usia 16 hingga 55 tahun.
Dinas Tenaga Kerja, kata Naa, telah mengeluarkan Rp540 juta untuk membayar upah kerja bagi 65 kelompok yang bekerja di HUT Kota Jayapura ke-144 pada 7 Maret 2024.
“Rp540 juta itu untuk pembayaran upah kerja. Satu kelompok dibayar Rp8,4 juta dikali 65 kelompok,” katanya.
Pihaknya juga telah menganggarkan Rp500 juta untuk pelatihan keterampilan pada 2024. “Pelatihan keterampilan untuk tujuh kegiatan,” katanya.
Program khusus OAP
Naa mengatakan pihaknya juga melakukan pemberdayan bagi keluarga miskin Orang Asli Papua. Pemberdayaan itu diberikan melalui berbagai pelatihan, di antaranya pelatihan rias kecantikan, barbershop, security, montir motor, mekanik mobil, desain grafis hingga perhotelan.
“Semua OPD terkait dengan pemberdayaan ada dana Otonomi Khusus. Untuk OAP ada beberapa pelatihan yang kami lakukan dengan anggaran Rp45 juta untuk setiap paket pelatihan. Ada 50 OAP yang ikut pelatihan security sudah ditempati di beberapa perusahan di PLN, Kejaksaan Tinggi Papua, Hotel Fox hingga PT Astra Motor,” katanya.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayan Abdul Majid mengatakan untuk membantu keluarga miskin pihaknya telah menyalurkan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDa) bagi 23.011 siswa Orang asli Papua pada jenjang SD, SMP, SMA dan SMK. Anggaran BOSDa untuk siswa Orang Asli Papua itu bersumber dari Dana Otonomi Khusus senilai Rp15 miliar.
“BOSDa pada 2023 yang bersumber dari dana otonomi khusus di antaranya diberikan untuk siswa dari jenjang SD, SMP, SMA/SMK, dengan menyasar lebih dari 23.011 siswa dengan nilai hampir Rp15 miliar. BOSDa pada 2024 akan diluaskan ke anak-anak PAUD Orang Asli Papua,” kata Abdul kepada Jubi pada Senin (6/5/2024).
Abdul mengatakan Pemerintah Kota Jayapura melalui Dinas Pendidikan juga memberikan beasiswa bagi 15 siswa berprestasi untuk melanjutkan kuliah Universitas Kristen Satya Wacana. Pemkot Jayapura juga memberikan makanan tambahan kepada peserta didik orang asli Papua pada jenjang Sekolah Dasar.
“Itu bagian upaya strategis Pemerintah Kota Jayapura dalam bidang pendidikan,” ujarnya.
Terkait anggaran penanganan kemiskinan ekstrem 2024, Abdul mengatakan telah masuk dalam APBD 2024, namun ia tidak menyebutkan besaran anggaran tersebut. “Rincian kami belum bisa laporkan, tapi paling tidak sudah ada di APBD 2024,” katanya.
Kepala SMA Negeri 4 Jayapura Anton Joko Martono mengatakan sebanyak 134 siswa di sekolahnya mendapatkan BOSDa pada 2024. Setiap siswa menerima Rp543.531 per tahun.
BOSDa tersebut untuk membeli buku, seragam sekolah, dan membayar biaya sekolah. Namun, kata Anton,lantaran langsung diterima siswa pihak sekolah tidak bisa memantau pemakaian uang tersebut.
“Dari usulan kami 400-an siswa Papua, hanya muncul di SK [penerima] 134 siswa. Ini usulan 2023 tapi baru terima pada 2024. Ini untuk siswa Papua diterima setahun sekali,” kata Anton kepada Jubi.
Anggota DPR Kota Jayapura Yoan Alfredo Wambitman mengatakan Dinas Pendidikan bersama perbankan perlu melakukan evaluasi terhadap penyaluran BOSDa dan pengawasan terkait penggunaannya. Wambitman mengatakan perlu diperhatikan fasilitas penunjang dalam proses mengajar di kelas.
Program pelatihan tenaga kerja security untuk Orang Asli Papua wajib, kata Wambitman, diadakan bagi 200 orang tiap tahun untuk mengurangi pengangguran. Angka pengangguran di Kota Jayapura tercatat 10 ribuan orang.
“Perlu adanya program pelatihan kerja dengan kompetensi lain sesuai kebutuhan lapangan kerja, seperti pelatihan bengkel motor, pelatihan las, dan alat berat memakai dana otonomi khusus,” ujar Wambitman saat membacakan pandangan DPR Kota Jayapura terhadap LKPJ Walikota Jayapura tahun anggaran 2023 pada Selasa (7/5/2024).
Bantuan diputus
Warga Kota Jayapura, Albertina Yakadewa Haay (48 tahun) mengatakan keluarganya pernah masuk dalam Program Keluarga Harapan (PKH) di Dinas Sosial. Namun, Haay mengatakan bantuan program itu hanya diterima dua tahun saja, yakni 2018 hingga 2020. Bantuan yang diterimanya sekitar Rp900.000 hingga Rp1.150.000 per triwulan.
“Saya cuma terima dua tahun. PKH itu dia lihat dari tunjangan anak sekolah, kalau tunjangan banyak maka dana akan sesuai dengan itu. Anak usia sekolah, anak balita itu dia punya anggaran beda-beda,” ujarnya.
Haay mengaku tidak tahu alasan pemutusan bantuan kepadanya. Padahal, ia mengaku sangat membutuhkan bantuan itu untuk membiayai dua anaknya, Kristina Haay (9 tahun) yang bersekolah di SD Inpres Tanjung Ria dan Imelda Haay (16 tahun) yang bersekolah di SMK 9 Jayapura.
Penerima Program Keluarga Harapan di Kota Jayapura tercatat sebanyak 25.980 keluarga. Haay kini tengah mengurus kembali program tersebut.
“Ada pergantian pendamping PKH, kita kasih masuk lagi data. Suruh kasih masukan data lagi. Kita sudah masuk data ke PKH di pendamping tapi tidak dapat-dapat. Terakhir masukan data ke pendamping itu sudah hampir dua tahun yang lalu, tetapi sampai sekarang tidak ada proses. Pendamping berasalan data dari kelurahan, karena data base di kelurahan. Ditanya ke kelurahan mereka lemparkan ke pendamping. Dua tahun lalu bolak-balik urus tapi tidak direspon, jadi saya setop,” katanya.
Karena tak ada lagi bantuan, Haay harus memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya dengan berjualan pinang, minuman es, dan kue. Ia mengaku dari hasil berjualan dengan tambahan pendapatan ojek suaminya hanya dapat mengumpulkan pendapatan Rp1 juta sebulan.
“Saya jualan kecil-kecilan, jualan kue, minuman es-es. Kalau Bapak kerja ojek-ojek saja. Mama dong bisa cuma sebulan dapat Rp1 juta lebih. Itu untuk biaya anak sekolah, makan sehari-hari. Tidak cukup tapi dicukupkan saja,” kata Haay kepada Jubi.
Haay berharap program pemerintah itu dikhususkan bagi warga yang membutuhkan dan tidak dipersulit. Ia juga meminta agar dinas-dinas terkait memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait program pemerintah.
“Terus harus ada sosialisasi ke masyarakat supaya dipahami. Ada masyarakat yang mengerti dan tidak. Akhirnya tidak tahu, jadi dong tidak bisa urus,” ujarnya.
Warga Kota Jayapura lainnya, Ivone Makanuay (42 tahun) mengatakan mendapatkan bantuan langsung tunai yang diterima tiga bulan sekali sebesar Rp600 ribu sejak 2018. Selain itu dari hasil pekerjaan suaminya yang bekerja sebagai buruh lepas tidak menentu dan hanya berkisar Rp500 ribu hingga Rp700 ribu sebulan.
“Sekarang ini [Bapak] ada pasang tenda, ikut pasang sound acara-acara begitu. Penghasilan Bapak tidak menentu. Kalau ada pekerjaan baru dipanggil. Kalau tidak, yah tidak kerja. Biasa perbaiki mesin cuci, terkadang ikut pasang tenda di acara,” katanya.
Makanuay menuturkan dengan penghasilan begitu mereka sekeluarga hanya bisa makan nasi, tahu, tempe, dan sayur seadanya. Terkadang mereka hanya makan nasi disiram kuah sayur. Walaupun tinggal di pesisir pantai tak otomatis membuat Makanuay dan keluarga setiap saat dapat makan ikan.
“Lauk selain ikan pasti tahu dan telur, tapi kalau makan mau ikan suami tidak kerja biasa taruh jaring baru dapat makan ikan,” ujarnya.
Makanuay tinggal bersama suaminya Neslon Bedha (43 tahun) di rumah panggung 10 meter x 5 meter itu sejak 2018 di Kampung Kayu Batu, Kota Jayapura, Provinsi Papua. Di rumah panggung di tepi Pantai Bese G itu mereka tinggal bersama empat anak perempuannya, Scarine Bedha (15 tahun), Aceline Bedha (10 tahun), Friline Bedha (7 tahun), dan Asazira Bedha (2 tahun).
Anggaran pengentasan kemiskinan Kota Jayapura
Pada 2023, Pemerintah Kota Jayapura telah menggelontorkan anggaran sebesar Rp45,16 miliar untuk mengatasi masalah kemiskinan. Anggaran itu disalurkan melalu program di beberapa dinas.
Dinas Tenaga Kerja Kota Jayapura mendapatkan anggaran Rp2,32 miliar untuk pelatihan mengemudi bagi 13 orang (Rp32,5 juta), pelatihan sekuriti bagi 50 orang (Rp675 juta), dan pelatihan tata rias bagi 13 orang (Rp45,5 juta). Ada juga upah padat karya pembersihan bagi 2.500 orang (Rp500 juta), upah padat karya tahap 1 bagi 3.840 orang (Rp537,6 juta), dan upah padat karya tahap 2 bagi 3.840 orang (Rp537,6 juta).
Dinas Pendidikan dan Kebudayan Kota Jayapura mendapatkan alokasi anggaran untuk penanganan kemiskinan sebesar Rp19,79 miliar. Anggaran itu diperuntukkan program Bantuan Operasional SD bagi 12.220 siswa Orang Asli Papua (Rp5,12 miliar), Bantuan Operasional SD bagi 1.891 siswa asli Port Numbay (Rp1,89 miliar), Bantuan Operasional SMP bagi 5.940 siswa Orang Asli Papua (Rp3,56 miliar), Bantuan Operasional SMP bagi 717 siswa asli Port Numbay (Rp2,15 miliar).
Ada juga diperuntukan bagi BOP kesetaraan paket A bagi 400 siswa (Rp520 juta), BOP kesetaraan paket B bagi 400 siswa (Rp600 juta), dan biaya SPP bantuan beasiswa bagi 180 siswa SMP-SMA luar Papua per semester (Rp5,940 miliar).
Dinas Kesehatan Kota Jayapura mendapatkan alokasi anggaran Rp6,72 miliar yang diperuntukkan bagi bantuan biaya berobat pada fasilitas tingkat lanjutan di luar tanggungan BPJS Kesehatan bagi 452 Orang Asli Papua (Rp4,52 miliar), biaya berobat OAP di Puskesmas (Rp700 juta) biaya berobat yang tidak tanggung BPJS Kesehatan bagi 1.503 Orang Asli Papua (Rp1, miliar).
Dinas Sosial Kota Jayapura mendapat anggaran untuk program rehabilitasi sosial sebesar Rp494,530 juta.
Dinas Perikanaan Kota Jayapura mendapatkan anggaran Rp5,57 miliar. Anggaran itu untuk belanja pancing tonda 462 unit, jaring permukaan 120 unit, dan sarana penangkap 16 paket dengan anggaran Rp1,32 miliar. Juga membeli benih ikan lele, pakan ikan lele, pompa alkon 4 unit, sarana prasarana budidaya ikan air payau 5 paket, dan sarana prasarana budidaya ikan air tawar 12 paket dengan anggaran Rp3,30 miliar.
Kemudian belanja bibit ikan nila, cumi-cumi, udang, dan ikan kembung Rp244,2 juta. Lainnyabelanja colbox 60 buah, tenda pemasaran 10 unit, meja pemasaran 10 unit, plastik kemasan, vacum seater 6 unit, dan bangunan bangsal pengelolaan ikan 3 unit Rp937,59 juta)
Selain itu juga melalui Dinas Pekerja Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Permukiman dengan anggaran Rp2,53 miliar dengan program peningkatan kualitas rumah secara swadaya di kawasan permukiman kumuh sebanyak 105 unit.
Penjabat Wali Kota Jayapura Frans Pekey mengakui program-program yang telah dilakukan belum menuntaskan masalah kemiskinan. Ia juga mengakui tidak mudah menyelesaikan masalah kemiskinan di Kota Jayapura. Ia hanya berharap program yang telah dilakukan memberikan dampak kepada masyarakat miskin kota.
“Coba kita dorang melalui program meskipun belum menuntaskan kemiskinan. Target nasional kemiskinan itu harus zero, tetapi kan untuk mewujudkan itu tidak mudah,” ujarnya.
Bantuan tunai sulit selesaikan kemiskinan
Pakar Sosiologi Politik dan Sosiologi Pedesaan dari Universitas Cenderawasih Prof Avelinus Lefaan menilai selama ini bantuan atau program pengentasan kemiskinan di Kota Jayapura banyak bersifat sementara. Menurut Avelinus program-program itu dinilai akan sulit menyelesaikan masalah kemiskinan.
“Memang program-program bantuan itu betul, tapi itu bersifat sementara. Nah, kalau seandainya setiap saat pemerintah menanggung Bantuan Langsung Tunai atau BLT dan lain-lain seperti itu, kapan manusia bisa berkembang. Itu menjadi sebuah tantangan,” ujarnya.
Avelinus mengatakan Pemerintah Kota Jayapura harus membuat atau membuka pekerjaan jangka panjang yang bisa menyerap tenaga kerja. Menurutnya penting juga Pemerintah Kota Jayapura fokus dalam pengembangan keterampilan sumber daya manusia, terutama Orang Asli Papua.
Ia menambahkan dana otonomi khusus harus bisa dirasakan terutama dalam pengembangan sumber daya manusia OAP. Dana Otonomi khusus hanya semata-mata membangun gedung, tetapi harus lebih dirasakan terutama masyarakat-masyarakat yang tingkat ekonominya sangat rendah. Pemerintah Kota Jayapura, katanya, mendapatkan Dana Otonomi Khusus Rp181 miliar pada 2024.
“Bagaimana Dana Otsus itu bisa menyentuh, terutama dalam pengembangan SDM. Ada pendidikan dan kesehatan. Misalnya gizi yang baik dan beasiswa penting sehingga dengan dana otsus yang sudah disiapkan itu lebih untuk pengembagan SDM,” ujarnya.
Menurutnya Papua dan secara khusus Kota Jayapura telah menjadi daerah yang sangat terbuka. Kecenderungan orang untuk datang semakin banyak dan jika tidak punya pekerjaan akan ikut meningkatkan kemiskinan yang tinggi. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura mencatat jumlah penduduk Kota Jayapura 404.193 jiwa.
“Faktor kecepatan orang migrasi ke Papua, jumlah pekerjaan yang terbatas, dan jumlah tamatan sarjana atau SMA yang tinggi. Kondisi ini mengakibatkan relif atau perbedaan antara yang berada dan tidak berada. Saya tidak katakan kaya atau miskin,” katanya.
Avelinus mengatakan kemiskinan itu sangat berhubungan erat dengan tingkat pekerjaan. Kota Jayapura yang berkembang menjadi pusat pendidikan hingga industri tidak dibarengi dengan lapangan pekerjaan yang memadai.
“Apalagi kita di daerah-daerah perkotaan yang kalau kdalam onteks sosiologi disebut solidaritas mekanik. Artinya, mereka yang berada di daerah-daerah perkotaan harus bersaing dengan tenaga-tenaga kerja yang memiliki skill atau profesional,” ujarnya.
Menurutnya kota identik dengan tingkat kemiskinan yang tinggi. Kemiskinan itu disebabkan lapangan pekerjaan tidak luas dengan jumlah penduduk pencari kerja yang tinggi. Masyarakat dengan ijazah yang tinggi akan lebih mudah untuk mengakses pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan skill atau keterampilan.
Munculnya daerah-daerah perkotaan, tambahnya, memaksa orang melakukan akselerasi dengan dinamika perkotaan. Dinamika perkotaan artinya, masyarakat harus punya ijazah yang tinggi untuk bisa diakses masuk ke dalam pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan skill atau keterampilan.
“Kalau seandainya mereka sudah sarjana dan tidak memenuhi skill, itu juga berpengaruh. Itu yang disebut juga pengangguran intelek. Kalau orang sudah masuk pengangguran intelek bisa kemiskinan intelektual. Nah, ini berbahaya sekali kalau pemerintah tidak melihat bahwa kekayaan intelektual menjadi sebuah aset tetapi tidak dibarengi dengan pembukaan lapangan pekerjaan,” katanya. (*)
