Nabire, Jubi – Hari itu mendung menyelimuti kota Nabire di Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah. Di Kompleks Kimi yang terletak di Jalan Sinak, beberapa anak terlihat berkeliaran. Dari rumah bermaterial setengah semen dan setengah kayu, tiga perempuan asli Papua pun keluar. Mereka sama-sama menggendong seorang anak dan menyandang noken.
Ketiga perempuan itu merupakan pengungsi dari Distrik Pogama di Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah. Mereka mengungsi sejak hampir lima bulan lalu, tepatnya sejak awal Februari 2025 setelah aparat TNI (Tentara Nasional Indonesia) masuk ke kampung mereka menyerang TPNPB-OPM (Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisai Papua Merdeka).
“Kami mengungsi sejak aparat keamanan datang ke Kampung Timobut, Distrik Sinak Barat pada 5 Februari 2025,” kata Yomi Murib, satu dari tiga perempuan itu.
Distrik Pogoma dan Timobut bersebelahan. Sebelum aparat TNI menguasai Pogoma, penduduknya sudah mengungsi duluan.
“TNI masuk datang bunyikan tembakan, baik TPNPB maupun TNI sama-sama masih ada [di Pogoma] sehingga kami yang harus keluar dari kampung halaman kami,” ujarnya.
Prajurit TNI, kata Murib, datang dalam jumlah besar dengan helikopter. Karena penduduk mengungsi, semua aktivitas di Pogoma terhenti. Kebun terbengkalai, sekolah tutup, dan tempat ibadah kosong.
“Aparat TNI masuk ke halaman gereja GKI di Pogoma dan duduk di gereja tersebut. TNI membuat tungku api dan tinggal di gereja sampai sekarang,” ujarnya.
Warga Pogama, termasuk Yomi Murib bersama suami dan empat anaknya, mengungsi dari rumah dengan berjalan kaki. Mereka menyeberangi Kali Sinak menuju Kembru, lalu turun ke Distrik Sinak. Sebagian warga lainnya ada yang turun ke Distrik Sinak melalui jalan raya.
“Saya dengan suami saya, seorang pendeta, membawa dua anak kami yang masih balita melanjutkan perjalanan turun mengungsi ke Nabire pada 16 Februari 2025. Sedangkan dua anak saya yang lebih besar masih tinggal di Distrik Sinak,” katanya.
Sebagian pengungsi menetap di Sinak dan sebagian lain, selain mengungsi ke Nabire juga ada yang mengungsi ke Timika dan Jayapura. Para pengungsi tidak hanya berasal dari Distrik Pogoma, tetapi juga dari Distrik Sinak Barat.
“Setelah kami, pada 16 Februari 2025 ada lagi sekitar 20 orang yang mengungsi ke Nabire,” ujarnya.
Empat pengungsi meninggal dunia
Di Nabire, Yomi Murib sekeluarga tinggal di Kimi, Jalan Sinak. Sedangkan pengungsi lain ada yang tinggal di Nusi dan di pantai gereja tua.
“Kami tinggal bersama keluarga kami. Sekitar 10 kepala keluarga tinggal di gereja tua pinggir laut, dan di Jalan Sinak juga banyak,” ujarnya.
Murib belum bisa memikirkan untuk kembali ke kampungnya.
“Untuk kembali kami takut, rumah kami dibakar, kami seperti berada di dalam api neraka, jadi kami belum bisa pulang ke kampung halaman kami di Pogoma,” katanya.
Murib mengisahkan kabar yang memilukan terkait pengungsi dari kampungnya. Ada empat orang yang meninggal di pengungsian, termasuk keluarga besarnya. Mereka meninggal di Jayapura dan di Distrik Bina.
“Ada satu anak balita yang meninggal di tempat pengungsian di Jayapura. Kemudian di Distrik Bina ada tiga orang yang meniggal dunia, itu keluarga saya. Jadi, kalau kami hitung ada empat orang yang meninggal dunia,” katanya.
Yomi Murib sudah hampir lima bulan di Nabire. Ia tidak bisa melakukan apa-apa selain tinggal di rumah mengurus anak-anaknya. Sesekali ia mengunjungi sanak-saudaranya di Kimi, Nusi, atau Pantai Gereja Tua.
“Mau kerja apa, kami tidak punya kebun yang harus digarap,” ujarnya.
Sedangkan suaminya tak lagi bisa beraktivitas di altar. Kini ia berusaha mencari uang untuk biaya hidup selama di Nabire dengan ikut keluarga lainnya kerja borongan
“Selama mengungsi pemerintah belum juga mengunjungi kami, hanya mahasiswa yang datang membawa bantuan dari penggalangan dana. Mereka dapat bahan makanan dan pakaian layak pakai dan mengantarkan ke keluarga kami yang tinggal di Nusi,” katanya.
Pengungsi di Timika: Takut ditembak kedua pihak
Sebagian pengungsi dari Distrik Pogoma, Kabupaten Puncak berada di Timika, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah. Salah satu di antaranya adalah seorang pria yang meminta kepada Jubi agar namanya tidak disebutkan. Ia sudah lima bulan tinggal di kamp pengungsian di SP1 Timika.
Ia turun dari Pogoma ke Timika pada akhir Februari 2025. Bersama warga lainnya, ia mengungsi setelah aparat TNI dalam jumlah besar didrop ke Distrik Sinak Barat dan Distrik Pogoma. Menurutnya rumah-rumah warga di kedua distrik juga dibakar.
“Kami keluar dari kampung, karena sejak leluhur kami Tuhan taruh di Pogoma sampai Kampung Puluk, kami belum pernah mendengar bunyi tembakan dan drop aparat dalam jumlah banyak. Ini peristiwa baru pertama kali terjadi dalam hidup kami, di generasi kami, dan anak-anak kami menyaksikan hal ini,” katanya kepada Jubi, Senin (2/6/2025).
Ia menceritakan kronologisnya. Pada 5 Februari 2025 pasukan TNI masuk ke Kampung Timobut, Distrik Sinak Barat. Tentara didatangkan dengan helikopter dalam jumlah besar.
Karena katakutan, warga langsung meninggalkan rumah dan kampung mereka, pergi melalui jalur tikus menuju Sinak. Ada juga yang melalui jalan besar menuju Distrik Bina, lalu Distrik Sinak. Bagi yang memiliki uang, mereka langsung melanjutkan turun ke Nabire, Timika, atau Jayapura.
Pada 8 Februari 2025 pasukan TNI memasuki Distrik Pogoma. Saat itu, ia berada di Distrik Sinak untuk mengambil beras rakyat miskin (raskin) untuk warga Pogoma yang mengungsi. Pada 9-10 Februari 2025 aparat TNI bertambah banyak didrop ke Pogoma dan Timobut.
“Mereka turun di halaman rumah kami. Hari Minggu, 9 Februari 2025 helikopter lending di Timobut dan saya sendiri menyaksikan pertama kali melihat kehadiran aparat itu,” katanya.
Prajurit TNI yang turun di Pogoma itu sebagian berada di posko dan sebagian masuk ke dalam hutan. Mereka juga berjaga di pinggir jalan
“Mereka jaga apakah TPNPB lewat atau tidak. Mereka cari TPNPB, tapi karena tidak ada, mereka sembunyi di semak-semak,” ujarnya.
Setelah mengambil beras, ia turun ke Kampung Timobut dari 10 hingga 13 Februari 2025. Tujuannya untuk mengumpulkan data warga di sana dan meminta bantuan beras kepada pemerintah untuk warga yang mengungsi.
Pada 11 Februari 2025, ia bersama keluarganya melihat dari pinggir pasar sampai ke Pogoma rumah-rumah warga yang kosong dibakar habis. Aparat TNI membuat posko di Gereja Sion di Kampung Timobut.
“Rumah-rumah kami dibakar oleh aparat TNI, rumah honai itu mereka bakar semua, karena mereka mencari TPNPB. TPNPB bilang mereka tidak akan lari dari kampung halaman mereka, sementara aparat didrop terus, kami harus mengungsi, sebab kalau tidak mengungsi kami warga biasa ini bisa kena sasaran sehingga kami keluar dari kampung halaman kami,” ujarnya.
Setelah mendata warga yang meninggalkan rumah, ia menyampaikan laporan ke Distrik Sinak induk.
“Saya ketemu pihak Danramil, Polsek, ‘maleo…’ mereka meneruskan laporan kami ke Pemerintah Kabupaten Puncak. Kemudian, 17 Februari 2025, Penjabat Bupati Nenu Tabuni menyalurkan bantuan berupa uang dan bahan makanan untuk warga yang mengungsi,” katanya.
Penjabat Bupati Nenu Tabuni, lanjutnya, memberikan bantuan uang Rp300 juta yang dibagi dua.
“Rp100 juta saya kasih taruh di Sinak, kita kasih uang keamanan lagi untuk aparat keamanan. Uang Rp100 juta saya bawa turun ke Kampung Bakcini, Distrik Sinak Barat, lalu kami barapen babi di sana,” ujarnya.
Setelah pesta barapen ia langsung melapor ke komandan TNI yang bertugas bahwa ia membawa keluar semua masyarakat ke Distrik Sinak.
“Alasannya, karena kita maju kena, mundur juga kena. Mereka setuju dan saya bawa keluar masyarakat. Tetapi kebanyakan masyarakat yang punya uang langsung bergerak ke kota Timika, Nabire, dan Jayapura,” katanya.
Menurutnya, memasuki bulan kelima, aparat TNI masih berada di Distrik Sinak Barat dan Distrik Pogoma. Prajurit TNI mendirikan pos keamanan di Gereja Sion, Kampung Timobut dan mendirikan tenda di halaman gereja itu.
Warga Pogoma dan Sinak Barat, katanya, memilih tidak akan pulang ke kampung halaman mereka jika aparat TNI masih berada di kampung mereka.
“Kami yang mengungsi ke kota-kota ini tidak akan kembali dalam waktu dekat ini, karena kalau kami kembali, kami [khawatir] akan ditembak oleh TNI dan kami juga akan ditembak oleh TPNPB,” ujarnya.
Tidur bergantian di tempat pengungsian
Ia menyebutkan jumlah pengungsi dari Distrik Pogoma di SP1 Timika per awal Mei 2025 terdata 303 orang. Ditambah 12 orang dari Sinak Barat pada akhir Mei 2025, total menjadi 315 orang. Mereka sebagian besar perempuan dan anak-anak.
Para pengungsi dari Distrik Pogoma berasal dari semua kampung, yakni 9 kampung. Sedangkan dari Sinak Barat berasal dari 2 kampung, dari 7 kampung yang ada di distrik itu.
Di Timika, para pengungsi dari Sinak tinggal di beberapa titik, seperti SP1, SP13, dan Bina. Kemudian pengungsi dari Sinak Barat ditampung di SP3.
“Kami tinggal terpisah-pisah, kebanyakan kami dari Pogoma tinggal di SP1,” ujarnya.
Di pengungsian mereka hidup kurang layak. Satu rumah ditempati 5 sampai 10 keluarga. Karena itu sebagian pemuda dan laki-laki tua tinggal di rumah khusus untuk laki-laki dan mereka terpaksa tidur bergantian. Itu sudah mereka jalani empat bulan.
“Kami tidur di teras rumah karena jumlah kami di satu rumah sangat banyak. Ibu-ibu dan anak-anak yang tinggal di dalam rumah,” katanya.
Untuk menyiasati tidur bergantian, para pemuda mencari teras rumah sanak-keluarga mereka yang ada di Timika. Sedangkan yang tinggal di pengungsian, jika mendapat giliran tidur siang, sepanjang malam mereka berjaga dengan main Joker atau Ludo King sampai pagi.
“Kalau hujan turun kami kena, kemudian nyamuk gigit kami, jadi kami tinggal di kota ini setengah mati juga. Kami susah mau bergerak, hari ke hari, minggu ke minggu, kami tidak keluar dari lingkungan di SP 1 ini,” ujarnya.
Para pengungsi juga tidak bisa mencari sumber ekonomi. “Karena kami tidak punya dusun untuk berkebun, tidak punya motor untuk ojek, dan tidak punya rumah untuk tinggal,” katanya.
Mereka juga kesulitan untuk mendapatkan bantuan bahan makanan. Untuk menghidupi 315 orang dibutuhkan beras 50 kg dalam empat hari.
Pendidikan anak-anak juga terbengkalai selama lima bulan ini.
“Anak-anak yang datang ke pengungsian tidak bersekolah, hari ke hari, minggu ke minggu, mereka tinggal begitu saja. Masa depan anak-anak kami terancam, mereka tidak bersekolah, mereka ikut kami tinggal, sayang sekali,” ujarnya.
Dengan kesulitan yang mereka hadapi, mewakili para pengungsi, ia berharap Pemkab Puncak dan Pemprov Papua Tengah, atau pihak manapun untuk memberikan bantuan.
“Jangan semua bantuan disalurkan ke Sinak, bantu juga kami yang mengungsi di kota-kota, kondisi kami juga setengah mati,” katanya.
Ia juga kecewa kepada media massa, pemerintah, dan gereja yang mengambil data tetapi yang menikmati bantuan adalah pengungsi yang berada di Distrik Sinak induk.
“Pemerintah Puncak datang bantu kami itu satu kali saja. Mereka bantu kami di Timika, itupun karena kami mendesak mereka melakukan jumpa pers secara terbuka, lalu mereka memberikan bantuan kepada kami,” ujarnya.
Menurutnya warga Pogoma yang mengungsi ke Bina sama sekali tidak mendapatkan bantuan dari Pemprov Papua Tengah, Pemkab Puncak, NGO, atau gereja.
DPRK: 2.000 pengungsi minta dipulangkan
Ketua DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) Kabupaten Puncak Thomas Tabuni mengatakan pihaknya sudah meminta tokoh masyarakat, tokoh gereja, tokoh pemuda, Gubernur Papua Tengah, ketua DPRP Provinsi Papua Tengah, bupati, dan wakil bupati Kabupaten Puncak untuk segera menyelesaikan persoalan agar para pengungsi bisa kembali ke kampung mereka.
Ia juga meneruskan permintaan warga yang mengungsi agar TNI-Polri ditarik supaya mereka bisa kembali beraktivitas di kampung mereka.
“Soal penarikan itu wewenang pimpinan militer. Meskipun rakyat mau, tapi nanti yang berwewenang untuk menarik TNI itu adalah panglima, dan ada Kogabwilhan III,” ujarnya.
Thomas Tabuni mengatakan pimpinan dan anggota DPRK dari Dapil III dan Dapil IV sudah menyerahkan bantuan ke lokasi pengungsian di Distrik Sinak. Para pengungsi berasal dari Distrik Sinak Barat, Distrik Pogoma, Distrik Bina, dan Distrik Kembru. DPRK Puncak telah menyalurkan bantuan 5 ton beras dan barang campuran, serta uang Rp100 juta.
“Warga mengungsi akibat gangguan keamanan yang terjadi di mana antara aparat keamanan TNI dan TPNPB saling kejar-mengejar,” ujarnya.
Saat mengunjungi pengungsi, kata Tabuni, ia melihat warga kekurangan makanan, obat obatan, tenaga medis, dan tempat tinggal. Merespon hal itu, Pemprov Papua Tengah dan Pemkab Puncak sudah mengirimkan bantuan.
Tabuni mengatakan saat berdialog dengan warga dan beberapa tokoh masyarakat di sana, mereka meminta supaya bisa kembali ke kampung mereka.
“Mereka tidak mau lama-lama di Sinak, karena kejadian ini sejak 7 Februari 2025 dan sampai Juni sudah memasuki lima bulan mereka ada [mengungsi] di Sinak, Timika, Nabire, dan Jayapura,” katanya.
Berdasarkan data dari Tim Posko Pengungsian, kata Tabuni, ada 2.000 pengungsi yang berasal dari dua distrik, yaitu Distrik Sinak Barat dan Distrik Pogoma. Termasuk warga yang mengungsi ke Timika 315 jiwa dan di Nabire 180-an jiwa. Selain itu juga ada yang di Jayapura. Sedangkan pengungsi terbanyak berada di Distrik Bina, karena dekat dari Distrik Pogoma.
“Jadi dari pengakuan warga, semua masyarakat di Pogoma itu sudah benar-benar mengungsi, jadi yang ada di sana hanya aparat [TNI] saja,” katanya.
Berdasarkan laporan tersebut, DPRK Puncak merekomendasikan agar Pemkab Puncak menetapkan status darurat bencana agar bisa menangani pengungsi dengan baik.
Gereja: Mengungsi tak pernah ada dalam tradisi orang Papua
Ketua Senode Gereja Kemah Indonesia (GKI) Papua Tengah Pendeta Hans Waker menyebutkan ribuan warga jemaatnya dari tiga distrik, yakni Pogoma, Sinak Barat, dan Mageabume terpaksa mengungsi ke Distrik Sinak, Timika, Nabire, dan Jayapura.
“Saya mau sampaikan… dalam tradisi orang Papua, dalam perang suku yang dilakukan dalam model apapun tidak pernah mereka mengungsi. Jika mengungsi dipaksakan maka orang tersebut tidak akan pernah kembali di kampung halamannya. Ini karena perang antara OPM dan TNI membuat semua rakyat mengungsi,” ujarnya.
Ia menyayangkan, akibat konflik tersebut jemaatnya meninggalkan rumah dan dusun mereka.
“Saya sebagai gembala merasa hati saya sakit sekali, karena jemaat saya di dua klasis di 27 gereja dan jemaat di Hitadipa, gereja dikosongkan, kemudian di Sinak 22 jemaat dikosongkan karena kondisi hari ini,” katanya.
Waker mengatakan negara telah memperlakukan jemaatnya hingga mengungsi dari kampung mereka dan tidak ada keadilan bagi orang Papua.
“Saya mau bilang bahwa umat Tuhan diperlakukan, tidak ada keadilan bagi kami orang yang hidup di tanah ini yang Tuhan kasih,” ujarnya.
Waker menyampaikan bahwa Tuhan memberikan Tanah Papua kepada orang Papua untuk hidup di atasnya dan memuliakan Tuhan.
“Tetapi hari ini yang dilakukan oleh negara adalah mengirimkan aparat non-organik turun ke setiap dusun, kampung, dan desa, lalu mengusir kami orang Papua sehingga hidup di kamp pengungsian,” katanya.
Pendeta Hans Waker berpesan kepada [pemimpin] negara Indonesia agar dapat mempertimbangkan dan memikirkan secara serius kondisi Papua, terutama dalam pengiriman militer ke Tanah Papua.
“Saya meminta agar pemerintah dapat menarik seluruh pasukan non-organik dalam bentuk apapun yang berkeliaran di seluruh Tanah Papua, sehingga Tanah Papua bisa kembali aman seperti dahulu kala. Hanya dengan Kapolsek dan Koramil, dari dulu aman-aman saja,” ujarnya. (*)
Discussion about this post