Jayapura, Jubi – Ketua Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Provinsi Papua, Ronald Antonio Bonai meminta Pemerintah Provinsi Papua mendorong perbankan di Papua agar mempermudah persyaratan kredit perbankan bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau UMKM. Hal itu disampaikan Bonai di Kota Jayapura, Papua, pada Rabu (13/12/2023).
Bonai mengatakan pelaku UMKM di Provinsi Papua kesulitan memperoleh modal guna mengembangkan usaha mereka. “Banyak pelaku ekonomi yang datang ke Kadin dan mengeluh ke kami. Jadi UMKM itu tidak hanya orang kira yang jual-jual pinggir jalan saja. Tapi dari penjual kecil sampai omset Rp50 miliar itu termasuk di klasifikasi UMKM. Jadi klasifikasi UMKM itu sampai di angka Rp50 miliar,” katanya.
Bonai mengatakan Pemerintah Provinsi Papua bisa berbicara dengan pihak perbankan di Papua supaya pelaku UMKM itu mendapatkan kemudahan dalam mengurus Kredit Usaha Rakyat (KUR). Menurut Bonai para pelaku UMKM yang hendak melakukan pinjaman KUR sebesar Rp30 juta sampai Rp50 juta masih membutuhkan agunan/jaminan.
“KUR itu sudah dijanjikan Presiden tapi buktinya tapi pihak bank tidak memberikan kemudahan-kemudahan tersebut. Saya didatangi dan dilapor mau kredit Rp30 – 50 juta masih pakai agunan/jaminan. Padahal Presiden sampaikan KUR itu [untuk] agunan [dibantu] dari pemerintah sampai dibatas [pinjaman] Rp100 juta,” ujarnya.
Bonai mengatakan UMKM memiliki peran yang penting untuk pertumbuhan ekonomi di Provinsi Papua. Bonai berharap Penjabat Gubernur Provinsi Papua mengingatkan pihak perbankan agar tidak mempersulit dan menyalurkan KUR tepat secara tepat sasaran.
“Saya berharap Gubernur [Papua] mengumpulkan pihak perbankan dan memberikan ultimatum agar mereka bank bisa menyalurkan KUR itu secara tepat sasaran. Misalnya kelompok tani dengan anggota seribuan di Papua, [bisa dipermudah modal KUR], itu akan sangat bagus. Jadi kita tidak akan mengandalkan kiriman sayur dari luar [dan] cukup di sini bisa,” katanya. (*)