Manokwari, Jubi- Dewan Pengurus Daerah atau DPD Real Estate Indonesia (REI) Papua Barat, mencatat trend kepemilikan rumah di Papua Barat dan Papua Barat Daya meningkat pada 2025.
Menurut REI, dibandingkan tahun sebelumnya, jumlah akad rumah tahun ini naik lebih dari 100 persen. Ini menunjukkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya memiliki hunian layak, ditambah kemudahan akses terhadap program subsidi dari pemerintah.
“Kebijakan perumahan kini lebih memihak ke masyarakat. Dengan penghasilan Rp5 juta per bulan, MBR (masyarakat berpenghasilan rendah) sudah bisa mendapatkan rumah dengan angsuran sekitar Rp1,8 juta per bulan selama 15 tahun,” kata Ketua DPD REI Papua Barat, Julian, Senin (26/5/2025).
Ia mengatakan, program ini akan ditingkatkan dengan target mencakup pembangunan rumah subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR, di wilayah pedesaan maupun perkotaan.
“Program tiga juta rumah ini dibagi menjadi dua, yakni satu juta unit rumah vertikal di perkotaan dan dua juta unit rumah tapak untuk MBR di desa,” ucapnya.
Julius mengatakan, Papua Barat dan Papua Barat Daya mendapat jatah 3.000 unit rumah dalam program tiga juta rumah pada masa pemerintahan Prabowo-Gibran melalui Kementrian Perumahan.
“Saat ini, pembangunan rumah subsidi dengan skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) telah berjalan di Kabupaten Manokwari, Manokwari Selatan, dan Kaimana,” ujarnya.
Selain itu, program ini dianggap membawa dampak ekonomi yang luas karena akan menggerakkan sedikitnya 185 jenis usaha turunan, seperti penyedia bahan bangunan, jasa tukang, dan industri furnitur.
“Program ini akan memberikan multiplayer effect terhadap ekonomi daerah. Kami optimis pertumbuhan ekonomi Papua Barat tahun ini bisa melampaui rata-rata nasional, bahkan menembus angka di atas 6 persen,” katanya.
REI Papua Barat telah menyiapkan sejumlah strategi, mulai dari mendorong para pengembang membuka lahan baru, menggandeng perbankan, hingga bekerja sama dengan pemerintah daerah dan masyarakat pemilik tanah.
“Kami ingin memastikan bahwa program ini berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan ekonomi lokal,” kata Julius.
Sementara itu, Ketua Kamar Dagang Industri atau Kadin Papua Barat, Suriati mengatakan, sebagai lembaga yang menghimpun pengusaha bersama dengan para pengusaha mendorong adanya iklim investasi di Papua Barat yang terus membawa dampak ekonomi secara signifikan,
Suryati menyebut, selain program rumah bagi masyarakat pihaknya ikut mendorong berbagai program strategis pemerintahan Prabowo Subianto di Papua Barat, seperti program makan bergizi gratis atau MBG dan Koperasi Merah Putih.
“Kita masih menunggu skema secara teknis yang di arahkan oleh Kadin Pusat mengenai program strategis Pemerintah Pusat seperti Rumah Rakyat, MBG dan Koperasi Merah Putih,” ujar Suryati Senin (26/5/2025).Pihaknya menyadari, kepengurusan Kadin Papua Barat kini masih menunggu seremoni pelantikan, sebab ada penundaan karena perubahan surat keputusan atau SK dari Ketua lama Kadin Pusat Arsyad Rasyid ke Anindia Bakrie.
“SK perubahan baru keluar 12 Maret 2025 namun masa periodesasi tetap 2024-2029,” katanya sembari menegaskan bahwa setiap program Pemerintah tetap dikawal dan Kadin bersinergi dengan Pemerintah Papua Barat.
Yakop Yenu, salah satu pengusaha asli Papua yang terhimpun didalam Kadin Papua Barat menyambut positif komitmen Kadin maupun REI Papua Barat, dengan harapan setiap program benar-benar membawa manfaat investasi dan pertumbuhan ekonomi di Papua Barat.
“Harapan kami para pengusaha di Papua Barat saat mendapatkan manfaat dari program pembangunan pemerintah dengan langsung terlibat di bawah naungan Kamar Dagang Industri,” kata Yakop Yenu. (*)
Discussion about this post