Manokwari, Jubi – Gubernur Papua Barat, Drs. Dominggus Mandacan, bersama tujuh bupati dari wilayah Papua Barat, menggelar rapat kerja (raker) selama dua hari di Manokwari, Selasa (22/4) hingga Rabu (23/4/2025). Pertemuan ini fokus pada lima aspek strategis dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Papua Barat 2025–2029.
Dalam sambutannya, Gubernur Mandacan menekankan lima hal penting: Pertama, penyelarasan visi dan misi pembangunan daerah. Ia menyatakan bahwa RPJMD kabupaten harus sejalan dengan RPJMD provinsi serta arah kebijakan nasional, agar tercipta sinergi yang kuat dalam pembangunan.
Kedua, penguatan koordinasi dan kolaborasi. Melalui raker ini, kata Mandacan, diharapkan terbangun koordinasi yang solid antar kabupaten dan provinsi, sekaligus membuka peluang kolaborasi dalam pelaksanaan program pembangunan.
Ketiga, percepatan pembangunan infrastruktur. “Infrastruktur adalah fondasi penting bagi pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua Barat,” ujarnya.
Hal yang ke-empat adalah pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal. Menurutnya, pembangunan ekonomi harus berpihak pada masyarakat lokal dan mengedepankan kearifan lokal.
Kelima, peningkatan kualitas pelayanan publik. “Sebagai pelayan masyarakat, kita perlu terus meningkatkan mutu pelayanan di semua sektor,” tegasnya.
Gubernur juga menambahkan, “Tantangan pembangunan di Papua Barat tidaklah ringan, namun dengan kerja sama dan komitmen yang kuat, saya yakin kita bisa menghadapinya.”
Sementara itu, Anggota Komisi IV DPR Papua Barat, Asri ST, mengingatkan pentingnya keselarasan antara visi dan misi pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Ia juga menyoroti pentingnya pemetaan kebutuhan dalam pembangunan infrastruktur agar tidak terjadi proyek mangkrak.
“Kalau kita bangun infrastruktur jalan, harus berdasarkan kebutuhan riil. Misalnya, membuka akses bagi petani agar mudah memasarkan hasil kebun mereka,” kata Asri.
Ia juga menekankan pentingnya pembangunan lahan pertanian dan irigasi sebagai bagian dari upaya mendukung ketahanan pangan, sejalan dengan visi Presiden Prabowo.
Ketua panitia raker sekaligus Sekretaris Daerah (Sekda) Papua Barat, Ali Baham Temongmere, menyampaikan bahwa tujuan utama konsultasi publik RPJMD 2025–2029 adalah untuk meningkatkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antarlembaga pemerintahan. Ia menambahkan bahwa forum ini juga mempererat silaturahmi antarpenyelenggara pemerintahan demi mewujudkan Papua Barat yang aman, sejahtera, bermartabat, dan mandiri.
“Raker ini menjadi wadah penyamaan persepsi atas visi dan misi pembangunan yang berjenjang, mulai dari pusat, provinsi, hingga kabupaten dan desa. Ini mencakup program pembangunan daerah, kebijakan umum, serta arah kebijakan keuangan daerah,” jelas Ali Baham.
Ia juga menyebutkan bahwa pada hari kedua raker, seluruh bupati akan memaparkan pokok-pokok pikirannya untuk menyempurnakan RPJMD. Masukan dari akademisi, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan perwakilan lembaga vertikal juga akan memperkaya substansi dokumen perencanaan lima tahunan tersebut. (*)
Discussion about this post