Manokwari, Jubi – Setelah kasus dugaan pemalsuan dokumen CPNS 2018 berjalan kurang lebih enam bulan, akhirnya Penyidik Direktorat Kriminal Umum Polda Papua Barat berencana melakukan gelar perkara yang dilaporkan Forum Honorer 512 Nusantara.
Direktur Kriminal Umum Polda Papua Barat Kombes Pol Novi Jaya dikonfirmasi menyebut, gelar perkara akan dilakukan, Kamis (4/5/2023) dan akan dipimpin oleh Wakil Direktur Kriminal Umum Polda Papua Barat.
“Iya, rencana Kamis besok kita akan melakukan gelar perkara, karena saya masih ada tugas diluar maka yang akan memimpin gelar nanti Wadirkrimum,” kata Novi Jaya, Rabu (3/5/2023).
Gelar Perkara akan melibatkan satuan kerja internal di Polda Papua Barat seperti Bidang Propam, Itwasda Polda Papua Barat, Direktorat Kriminal Khusus dan Direktorat Narkoba Polda Papua Barat.
“Hasil gelar perkara nanti akan dilaporkan kepada pak Kapolda,” tuturnya.
Wakil Direktur Kriminal Umum Polda Papua Barat, AKBP Robertus A Pandiangan sebelumnya menjelaskan bahwa sebanyak 30 orang telah dimintai keterangan termasuk perangkat Inspektorat dan Badan Kepegawaian Daerah – BKD Papua Barat.
“Sebanyak 30 orang yang sudah di BAP, di luar dari pada itu kan banyak dokumen-dokumen pendukung kan kita harus punya, lalu kita kroscek sebagai pembanding,” katanya
“Setelah gelar perkara nanti kita akan lakukan pemeriksaan lagi, nanti dari hasil pemeriksaan selanjutnya baru kita akan tetapkan siapa yang akan jadi tersangka, atau siapa saja yang bertanggung jawab atas pengangkatan honorer jadi CPNS ini,” jelas Wadirkrimum.
Terkait barang bukti dokumen, Pandiangan menjelaskan, pihaknya telah mengamankan SK yang lama (Honorer) dengan SK yang diubah.
“Kami juga meminta dokumen dari BKD terkait siapa saja yang terdaftar sebagai honorer di Papua Barat dan dokumen dari BPKAD terkait pembayaran gaji honorer selama ini. Kalau mereka terdaftar di BKD sebagai honorer berarti gaji dibayarkan melalui BPKAD,” katanya.
Sebelumnya, Selasa (2/5/2023) puluhan tenaga honorer Papua Barat mendatangi markas Polda Papua Barat dengan membawakan spanduk dan pamflet yang bertuliskan desakan agar Kapolda menuntaskan laporan dugaan pemalsuan dokumen pengangkatan CPNS Papua barat 2018. Massa melakukan orasi di halaman Mapolda dan setelah itu diminta masuk ke ruangan pertemuan Direktorat Krimum Polda Papua Barat. (*)