Jayapura, Jubi – Romo Yohanes Kristoforus Tara OFM, dari divisi advokasi Justice, Peace and Integrity of Creation (JPIC) OFM Indonesia menyatakan, operasi keamanan terselubung kini sedang terjadi di Tanah Papua.
Pendapat tersebut disampaikan Romo Yohanes Kristoforus Tara OFM berbakaitan dengan pengerahan prajurit TNI dalam program pembangunan di Tanah Papua, terutama dalam bidang pertanian dan perkebunan.
Ia mengatakan, situasi ini tergambar dari meliterisasi pembangunan di Papua Selatan misalnya, dan revisi Undang-Undang TNI. Ini menunjukkan pergeseran serius paradigma pembangunan yang tidak lagi dilaksanakan sebagai proses sipil dan dilakukan oleh institusi sipil. Akan tetapi sebagai operasi keamanan terselubung.
“Ini operasi keamanan terselubung. Tidak ada cerita itu, tentara itu pergi pegang pacul. Tentara itu untuk perang. Bukan untuk pegang pacul,” kata Romo Yohanes Kristoforus Tara OFM saat hadir sebagai penanggap dalam diskusi dan Catahu 2025 “Seperti Biasanya, Torang Tra Dianggap Ada: Tahun Penuh Penjarahan Alam Papua” yang digelar Yayasan Pusaka dan disiarkan secara daring di YouTube Pusaka Bentala Rakyat, Kamis (29/1/2026).
Katanya, kehadiran militer di Tanah Papua dengan alasan membantu program pembangunan, juga menjadi ancaman terhadap masyarakat adat dan pembela hak asasi manusia atau HAM di sana. Misalnya yang dialami oleh Vincent Kwipalo asal Kampung Blandin Kakayo, Distrik Jagebob, Kabupaten Merauke, Papua Selatan.
“Itu menandakan kriminalisasi dan pembungkaman suara komunitas dan itu dilakukan secara terstuktur. Kehadiran dan mobilisasi militer [secara] besar-besaran, justru semakin membuat [Tanah] Papua tidak damai,” ujarnya.
Menurutnya, dari sisi perspektif JPIC, perdamaian sejati tidak mungkin tumbuh dalam ruang intimidasi dan ketakutan. Tidak akan ada damai yang tumbul dalam ruang-ruang itu.
“Masyarakat di kampung ini lihat baju loreng saja sudah ketakutan. Lihat sepatu boad saja sudah ketakutan. Apalagi dengan kehadiran ribuan personel tentara. Kekerasan struktural ini bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi luka rohani kolektif yang menghancurkan kepercayaan sosial dan relasi antara manusia,” ujarnya.
Ia mengatakan, apabila berbicara dari sisi dimensi yang berhubungan dengan JPIC perjuangan masyarakat adat atas tanah di Tanah Papua, bukan semata konflik agraria, melainkan perampasan hak hidup dan identitas spiritual mereka. Apabila identitas spiritual hilang, masyarakat adat itu juga hilang.
Karenanya menurut Romo Yohanes Kristoforus Tara OFM, pendampingan hukum, advokasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh teman-teman lembaga non pemerintah seperti Yayasan Pusaka Bentala Rakyat, merupukan wujud keadilan transpormatif yang mestinya diperjuangkan oleh semua agama.
Sebab menurut Romo Yohanes Kristoforus Tara OFM, salah satu tujuan kehadiran agama untuk memperjuangkan keadilan transpormatif. Memastikan transpormatif itu ada. Tapi kalau keadilan transpormatif itu tidak ada, pertanyaannya untuk apa itu agama-agama ada.
Dari sisi keutuhan ciptaan kata Romo Yohanes Kristoforus Tara OFM, hutan di Tanah Papua kini sebagai saudari yang diperangi. Peningkatan deforestasi akibat Program Strategis Nasional atau PSN dan ekspansi sawit, memperlihatkan bahwa kini Tanah Papua diperlakukan sebagai ruang kosong investasi. Bukan sebagai saudari yang hidup.
“Itu yang terjadi di Tanah Papua [sekarang]. Maka dari perspektif ini, penistaan terhadap ciptaan adalah bagian dari penistaan terhadap keluarga Allah dan pencipta itu sendiri,” kata Romo Yohanes Kristoforus Tara OFM. (*)
Discussion about this post