Jayapura, Jubi – Front Rakyat dan mahasiswa Papua berharap pada momentum peringatan hari HAM Internasional ini, negara Indonesia bisa buka mata dan juga sadar, negara punya dosa terbesar berupa pelanggaran HAM untuk bangsa Papua.
Stenlhy Dambujai, salah satu penanggung jawab aksi meminta kepada Komnas HAM RI dan juga Komnas HAM Perwakilan Papua harus betul-betul tegas, tidak boleh menutupi kasus pelanggaran HAM di Tanah Papua. Masyarakat Papua meminta dengan tegas kepada Natalius Pigai sebagai Menteri HAM Republik Indonesia jangan tutup mata dengan banyaknya pelanggaran HAM yang terjadi di Papua.
“Jangan menyangkal jati diri sebagai orang Papua cuma karena jabatan,” katanya saat diwawancarai Jubi saat aksi peringatan hari HAM Internasional di Lingkaran Abepura, Kota Jayapura, Papua, Selasa (10/12/2024).
Frengki Edowai dari Green Papua Kolektif Jayapura menambahkan, di Papua kental berbagai pelanggaran HAM. Negara juga tahu, kasus pelanggaran HAM tertinggi ada di Papua, namun tidak ada proses penyelesaian.
Dirinya meminta satgas-satgas yang dibentuk negara untuk melakukan operasi militer di tanah Papua, segera ditarik.
“Militer organik maupun non-organik, karena adanya militer-militer yang dikirimkan ke Papua mereka menjadi aktor kekerasan terhadap masyarakat. Merekalah yang menyebabkan pelanggaran HAM di Papua,”katanya.
Menurutnya, adanya berbagai proyek strategis nasional menjadi dasar pengiriman militer itu akan terus masif di Papua. kehadiran aparat keamanan itu menambah trauma-trauma yang ada karena kekerasan terus bergulir.
Aksi tersebut berjalan lancar, dikawal sekitar 20an personel kepolisian setempat.
Ada beberapa poin pernyataan sikap yang disampaikan Front rakyat Papua menolak pelanggaran ham di Papua, yakni:
1. Segera tangkap dan adili pelaku penembakan di Kabupaten Intan Jaya, Yahukimo, Kabupaten Puncak, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Nduga.
2. Tangkap dan adili pelaku penembakan Tobias silak
3. Tarik pos-pos Brimob di seluruh Tanah Papua
4. Komnas HAM segera umumkan hasil investigasi kasus penembakan Tobias Silak
5. Segera ungkap dan adili pelaku pengeboman terhadap Kantor Media Jubi Papua dan kantor LBP Papua
6. Segara ungkap dan adili pelaku yang tercatat dalam Komnas HAM tertanggal 1 Januari sampai 1 Juni 2024 sekitar 41 peristiwa penembakan.
7. Segera cabut Kepres Hankam dan tari Militer Organik serta Non Organik di seluruh Tanah Papua
8. Segera bubarkan Satgas Damai Cartenz, Satgas Nemangkawi, Satgas Habema, Satgas Binmas Noken, Satgas Pinang Sirih dan Satgas Paro.
9. Segera hentikan dan cabut investasi kapitalisme di seluruh Tanah Papua yang berkedok Proyek Strategis Nasional
Berikan hak penentuan nasib hidup sendiri bagi rakyat Papua sebagai solusi yang demokratis. (*)
Discussion about this post