Sorong, Jubi – Puluhan mahasiswa, pemuda adat, dan warga dari berbagai distrik yang tergabung dalam Solidaritas Mahasiswa dan Rakyat Papua Peduli HAM di Kabupaten Maybrat memenuhi halaman kantor DPRK Maybrat, Papua Barat Daya, Rabu (10/12/2025). Mereka menolak diam terhadap pelanggaran HAM yang terus berulang di Papua. Dengan noken, poster, dan simbol-simbol adat, mereka menegaskan: perjuangan mempertahankan martabat dan ruang hidup sudah tidak bisa lagi ditunda.
Aksi berlangsung di tengah situasi keamanan yang makin rapuh. Di tempat itu, warga Maybrat menyampaikan kekhawatiran atas pola intimidasi, kekerasan bersenjata, dan minimnya keberpihakan negara. Bagi mereka, perlawanan ini bukan sekadar penolakan; ini adalah ikhtiar mempertahankan masa depan generasi Papua.
Koordinator lapangan, Bram Sakof, membuka orasi dengan mengingatkan bahwa perjuangan HAM adalah perjuangan paling tua dalam sejarah manusia. “Sejak zaman kuno, manusia telah memperjuangkan hak-hak dasar untuk hidup secara bebas, adil, dan bermartabat,” ujarnya.
Bram menjelaskan sejarah panjang HAM modern, salah satunya tonggak kelahiran Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) pada 10 Desember 1948 di Paris. “Dokumen monumental itu lahir setelah dunia mengalami kehancuran moral akibat perang, genosida, ekosida, perbudakan, dan penyiksaan,” katanya.
Indonesia mengadopsi nilai DUHAM lewat ratifikasi dua instrumen internasional: ICCPR (Hak Sipil dan Politik) dan ICESCR (Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya).
Ratifikasi itu ditegaskan kembali ke dalam UU No.39/1999 tentang HAM, yang menjamin perlindungan bagi warga negara. Namun, sebagaimana disampaikan Bram, implementasinya masih jauh dari ideal. “Penegakan hukum sering tajam ke bawah, tumpul ke atas,” katanya.
Sejarah Indonesia menunjukkan daftar panjang pelanggaran HAM berat yang belum terselesaikan, dari Trisakti hingga pembunuhan Munir. Banyak kasus berhenti di meja penyelidikan.
Untuk Papua, jumlahnya jauh lebih besar dan berlapis. Mulai dari Tri Komando Rakyat 1961, PEPERA 1969, Biak Berdarah 1998, Wasior 2001, Paniai 2014, hingga penembakan sipil di Intan Jaya 2025.
Dua laporan terbaru memperlihatkan pola yang mengkhawatirkan:
Maybrat termasuk wilayah dengan sebaran konflik tertinggi, bersama Intan Jaya, Pegunungan Bintang, Yahukimo, dan Nduga.
Bram menjelaskan bahwa konflik Maybrat tidak berdiri sendiri; ia tumbuh dari dua akar besar: politik dan ekonomi-politik, pertama Konflik Sipil–Politik. Menurut Bram, konflik ideologi antara “Papua Merdeka vs NKRI Harga Mati” menjadi pemantik kekerasan. Pembacokan dan perampasan senjata memicu pendropan aparat militer, pendirian pos-pos baru, hingga gelombang pengungsian di Aifat, Aitinyo, Mare, dan sekitarnya.
Kedua, konflik ekonomi-politik – Kepentingan Lahan dan Perusahaan. Artinya, masuknya perusahaan pembalakan kayu—terutama PT Wanagalang Utama dan PT Bangun Kayu Irian (BKI)—menjadi awal ketegangan baru. Ketika masyarakat memprotes, mereka langsung berhadapan dengan aparat.
- Bram menggambarkan pola yang berulang:
- masyarakat melawan perusahaan
- perusahaan membenturkan kelompok masyarakat
- kemudian aparat masuk atas nama pengamanan investasi
- konflik memuncak dan berujung pengungsian
PT BKI, misalnya, tetap beroperasi meski basecamp-nya sempat dibakar warga pada 2021. Penebangan tetap berjalan bahkan ketika masyarakat belum kembali dari pengungsian.
Menurut Sekorlap Pauu Kamat, dua perusahaan lain—PT Mitra Pembangunan Global (MPG) dan PT WGU—memiliki konsesi luas yang meliputi distrik-distrik Aifat Timur hingga Sorong Selatan. Ekspansi ini dinilai mengancam hutan, wilayah adat, dan memperbesar risiko konflik baru.
Pauu juga mengungkapkan kekhawatiran atas surat dari PT Jepindo Raya yang meminta izin survei tambang emas di Aifat Timur, rencana yang muncul di tengah eskalasi konflik. Ia menilai ada elit lokal yang “bersekongkol” dengan investor.
“Kami khawatir, ketika tambang masuk, konflik baru pasti muncul. Ini menambah masalah di atas masalah,” katanya.
Konflik berkepanjangan membuat warga terus hidup dalam ketidakpastian. Di Bintuni, 112 orang masih mengungsi. Warga Aifat Timur pun belum kembali ke kampung mereka.
Kerusakan hutan, hilangnya lahan adat, dan ancaman tambang memperburuk situasi. Bagi masyarakat, hutan bukan hanya ruang hidup tetapi identitas.
Dalam peringatan Hari HAM ke-77, tema global “Human Rights, Our Everyday Essentials” menjadi pengingat sederhana: manusia hanya bisa bertahan jika memiliki hutan yang sehat, air layak, akses pendidikan, kesehatan, dan hidup tanpa diskriminasi.(*)
