Sentani, Jubi – Jurnalis senior Papua, Lucky Ireeuw, mengatakan peran jurnalis dalam mengawal seluruh program Otonomi Khusus (Otsus) di Papua sangat penting. Kehadiran jurnalis yang bekerja pada sejumlah kantor media di Papua maupun di luar Papua akan menulis dan memberitakan seluruh program yang dikerjakan oleh pemerintah daerah yang bersumber dari dana Otsus kepada penerima manfaat yakni orang asli Papua (OAP).
“Ini Otsus jilid II. Bahwa 20 tahun yang lalu, ketika Otsus itu hadir di Papua, media sudah memberitakan,” ujar Lucky melalui saluran telepon saat dihubungi Jubi dari Sentani, Rabu (23/11/2023).
Dikatakan, jurnalis melaksanakan tugas dan fungsi sesuai kode etik jurnalistik. Program Otsus meng-cover banyak hal yang menjadi bagian pembangunan yang dilaksanakan pemerintah daerah, seperti bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, infrastruktur, dan sosial budaya. Semua ini dilakukan dengan keberpihakan secara khusus kepada penerima manfaat, yakni orang asli Papua.
“Dari sisi pemberitaan selama ini, sudah baik. Hanya saja untuk sampai pada lokasi terpencil di Papua yang masih terbatas dengan sumber daya,” kata Lucky Ireeuw, yang juga sebagai Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Jayapura.
Menurutnya, selama Otsus bergulir di Papua sejak lebih dari 20 tahun lalu, sosialisasi terkait Otsus yang wajib dilakukan secara masif oleh pihak terkait, sehingga pemahaman dari setiap penerima manfaat dapat mengetahuinya secara baik.
“Masih banyak penerima manfaat dari Otsus ini yang berada pada pinggiran kota atau di kampung-kampung yang ada di pesisir pantai, lembah, dan pegunungan yang belum mendapat informasi dan manfaat dari Otsus. Termasuk peran jurnalis yang seharusnya bisa sampai pada lokasi atau tempat terpencil tersebut tetapi terhambat dengan banyak faktor,” kata Lucky Ireeuw.
“Untuk sampai di sana, memang membutuhkan waktu dan sumber daya yang memadai. Karena Papua ini dibatasi dengan topografi wilayah yang berbeda dengan daerah lain di indonesia,” imbuhnya.
Jurnalis, kata Ireeuw, tidak hanya melakukan tugas kontrol sosial serta pengawasan, tetapi juga memberikan informasi yang aktual kepada semua kalangan. Oleh sebab itu, dalam mendapat seluruh data dan informasi yang dibutuhkan, jurnalis harus turun ke masyarakat.
“Beritanya harus berimbang, antara program dan anggaran, serta hasil yang diterima oleh penerima manfaat. Ini bukan soal berita yang asal Bapak senang atau kantor senang,” katanya.
Ireeuw juga menyoal produk Otsus yang saat ini menjadi lembaga kultur yang dipercayakan untuk menyuarakan hak-hak dasar orang asli Papua. Majelis Rakyat Papua (MRP) yang dihuni oleh perwakilan tokoh adat, agama, dan perempuan di Papua ini harus benar-benar bersih atau bebas dari tendensi politik praktis.
“Lembaga kultur seharus lebih pro kepada kebutuhan masyarakat lokal yang perlu diangkat, diberdayakan, dan mendapat tempat yang lebih layak,” kata Ireeuw.
“Proses perekrutan dan setiap orang yang direkomendasikan atau diutus dari kelompok agama, adat, dan perempuan harus memiliki pengetahuan dasar dari seluruh instrumen dan peraturan serta tugas dan fungsi yang harus dilakukan,” pungkasnya. (*)