Jakarta, Jubi – Panglima Tentara Nasional Indonesia atau TNI, Laksamana Yudo Margono mengatakan pihaknya menggunakan tiga strategi pendekatan dalam menangani situasi keamanan di Papua.
“TNI masih tetap melaksanakan operasi di sana dalam rangka tertib sipil dan membackup tugas-tugas kepolisian karena memang lebih mengedepankan pada penegakan hukum. Kemudian, ini kami laksanakan melalui tiga pendekatan,” kata Yudo Margono di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (2/2/2023).
Yudo menyebut pendekatan pertama ialah menggunakan soft approach yakni pendekatan melalui pembinaan teritorial dan komunikasi sosial. Pendekatan kedua, lanjutnya, ialah menggunakan culture approach yakni pendekatan kepada para tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh kepemudaan.
“Kami melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti pengobatan, bakti sosial, dan sebagainya. Ini khusus untuk daerah-daerah yang kami nilai tingkat keamanannya masih kondusif,” tambahnya.
Kemudian, pendekatan ketiga menggunakan hard approach yakni pendekatan melalui operasi tegas yang digunakan pada daerah-daerah dengan tingkat kerawanan tinggi saat berhadapan dengan kelompok kriminal bersenjata (KKB) maupun kelompok separatis teroris.
“Kami melaksanakan dengan tegas, dengan bersenjata; karena memang kami pasukan militer yang menghadapi kontak tembak, ya kami laksanakan dengan tegas. Tapi tetap, apabila tertangkap, ya kami serahkan kepada polisi untuk diproses hukum,” jelasnya.
Dia juga menjelaskan telah memetakan tingkat kerawanan daerah-daerah di Papua untuk menyesuaikan dengan pendekatan yang akan digunakan TNI di daerah tersebut.
“Di situ kami petakan, sehingga para prajurit juga kami atur mana yang melaksanakan soft, culture, maupun mana prajurit-prajurit yang melaksanakan hard approach,” ucapnya.
Yudo menegaskan keamanan masyarakat di Papua penting untuk dikedepankan. Kesepakatan jeda kemanusiaan di Papua selama enam bulan juga pernah ditandatangani Pemerintah Indonesia melalui Komnas HAM dengan United Liberation Movement of West Papua (ULMWP ) pada 15 November 2022.
“Ketika enggak ada jaminan keamanan kepada masyarakat, ya apa gunanya melaksanakan jeda kemanusiaan? Kita tahu kan kemarin dinyatakan jeda kemanusiaan? Masih ada pembakaran, penembakan, masih ada kontak tembak,” katanya.
Dia mengatakan apa yang disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR terkait situasi dan kondisi keamanan terkini di Provinsi Papua itu merupakan hasil kunjungannya langsung ke Papua.
“Saya harus datang ke Papua untuk melihat kondisi dan situasi secara langsung baik prajurit saya maupun komunikasi dengan tokoh masyarakat maupun tokoh di sana,” ujar Yudo.
Dalam rapat kerja antara TNI dan Komisi I DPR RI di Jakarta, Kamis, dibahas terkait situasi dan kondisi keamanan terkini di Papua, serta pemenuhan kebutuhan alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI.
Sementara itu anggota Komisi I DPR RI Christina Aryani membeberkan sejumlah catatan yang dihasilkan dalam rapat kerja (raker) Komisi I DPR bersama Panglima TNI Laksamana Yudo Margono dan jajaran kepala staf lainnya pada Kamis.
Christina menyebut penyelesaian masalah Papua melalui berbagai upaya yang telah diupayakan Pemerintah Indonesia sampai dengan saat ini menjadi bahan evaluasi penanganan Papua ke depannya guna mencari pendekatan yang lebih tepat.
“Diakui berbagai upaya telah dilakukan selama masa kepemimpinan tujuh presiden dan sejauh ini belum menunjukkan titik terang penyelesaian. Catatan ini menjadi evaluasi serius,” kata Christina dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis.
Untuk itu, ia mengatakan diperlukan pula para stakeholders terkait duduk bersama guna melakukan evaluasi komprehensif terkait penanganan situasi di Papua yang dilakukan selama ini.
“Di level pemerintah dan DPR, perlu sinkronisasi arah kebijakan termasuk regulasi yang perlu diputuskan dalam kerangka penanganan kompleksitas situasi di Papua,” imbuhnya.
Selain itu, lanjut dia, meski terdapat fakta aksi kekerasan yang meningkat di Papua tentunya menjadi perhatian, namun tidak memancing TNI untuk mengerahkan kekuatan senjata secara berlebihan, termasuk operasi penambahan pasukan.
“Khususnya di wilayah Puncak Jaya, Intan Jaya, Nduga, Dogiyai dan Pegunungan Bintang,” ucapnya.
Komisi I DPR, kata Christina, turut mengapresiasi pendekatan humanis (soft approach) melalui berbagai upaya yang telah dilakukan TNI selama ini, mulai dari pembinaan teritorial dan komunikasi sosial seperti perbantuan giat mengajar, bakti sosial kesehatan, hingga ketahanan pangan.
“Agenda-agenda ini menurut kami perlu terus dilanjutkan untuk menjaga kedekatan dengan masyarakat dalam upaya menjawab kompleksitas persoalan di Papua,” ujarnya.
Dalam raker tersebut, Christina menyebut bersepakat untuk terus menekankan pentingnya cara-cara damai guna menyelesaikan permasalahan di Papua.
“Demi menciptakan Papua sebagai tanah damai dengan menolak segala macam bentuk kekerasan kami anggap penting dan patut menjadi pegangan semua pihak,” kata Christina.
Rapat kerja Komisi I DPR RI bersama Panglima TNI Laksamana Yudo Margono beserta jajaran kepala staf lainnya diagendakan membahas situasi dan kondisi keamanan terkini di Papua, serta pemenuhan kebutuhan alutsista TNI.
Selain Panglima TNI, raker tersebut dihadiri pula oleh Kepala Staf TNI Angkatan Laut (Kasal) Laksamana Muhammad Ali dan Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau) Marsekal TNI Fadjar Prasetyo.
Adapun Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Dudung Abdurachman berhalangan hadir karena tengah melakukan kunjungan kerja ke Korea Selatan. (*)