Jayapura, Jubi – Tokoh Adat Tabi meminta masyarakat Kota dan Kabupaten Jayapura menjaga keamanan dan ketertiban (Kamtibmas) jelang pelaksanaan Kongres Masyarakat Adat Nusantara atau KMAN VI pada 24-30 Oktober 2022.
Hal tersebut disampaikan Tokoh Adat Tabi, Yanto Eluay menyusul adanya rencana unjuk rasa dari kelompok yang mengatasnamakan Koalisi Rakyat Papua pasca ditetapkannya Gubernur Papua Lukas Enembe oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan kasus gratifikasi Rp1 miliar pada Selasa (20/9/2022).
“Kami selaku tokoh adat mengimbau kepada seluruh simpatisan yang akan terlibat dalam unjuk rasa agar sampaikan aspirasi dengan tertib dan damai,” kata Yanto Eluay di Jayapura, Minggu (18/9/2022).
Ia tegaskan, seluruh masyarakat Papua khususnya di kota dan Kabupaten Jayapura, harus menghargai upaya masyarakat adat Tabi dalam menjaga Kamtibmas utamanya dalam mempersiapkan iven nasional KMAN.
“Jangan membuat situasi yang tidak aman, tidak nyaman di sini, sebab Papua adalah tuan rumah kongres dan akan mengundang tamu dari seluruh nusantara,” tegasnya.
Oleh karena itu, dirinya meminta dukungan seluruh masyarakat di Papua, agar agenda yang rencananya dibuka oleh Presiden Joko Widodo tersebut berlangsung aman dan sukses.
“Kami minta semua masyarakat untuk mendukung kegiatan itu dengan menciptakan keamanan ketertiban dan situasi yang kondusif agar tidak meresahkan peserta dari seluruh Nusantara,”
“Silakan bagi para pendukung yang akan memberikan dukungan moril kepada Gubernur Papua, tapi harus dilakukan secara santun dan bermartabat serta menjaga marwah kita masyarakat adat Papua dan turut mensukseskan kongres masyarakat adat Papua,” katatanya.
Terkait kasus yang dialami oleh Gubernur Papua Lukas Enembe, Yanto Eluay meminta semua pihak hendaknya taat terhadap hukum yang berlaku, sebab menurutnya penegakan hukum kasus-kasus korupsi di Papua adalah untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Papua sendiri.
“Kami mendukung penegakan hukum di Papua, sebab apa yang dilakukan lembaga hukum adalah untuk mengawasi penggunaan anggaran demi kemajuan masyarakat Papua,” ujarnya. (*)