Jayapura, Jubi – Pemerintah Kabupaten Keerom mengalokasi anggaran senilai Rp12,35 miliar untuk menangani Stunting pada 2024. Hal itu disampaikan Kepala Badan Perencanaan dan Penelitian Pengembangan Pembangunan Daerah atau Bapelitbangda Kabupaten Keerom, Yohanes Apaseray dalam acara rapat koordinasi penangan inflasi, stunting, dan kemiskinan yang diselenggarakan di Kota Jayapura, Provinsi Papua, Senin (19/2/2024).
“Alokasi anggaran kita untuk penanganan stunting di 2024 sebesar Rp12,35 miliar,” ujarnya Apaseray mengatakan anggaran itu akan digunakan menangani 372 balita Stunting yang ada di Kabupaten Keerom. Ratusan balita stunting itu tersebar di Distrik Arso Barat (110 balita), Distrik Waris (100 balita), Distrik Arso (14 balita), Distrik Skanto (35), Distrik Mannem (25 balita), Distrik Arso Timur (20 balita), Distrik Towe (14 balita), Distrik Yaffi (10 balita) dan Distrik Senggi (6 balita).
“Itu data stunting di Kabupaten Keerom dengan komposisi angka stunting per distrik. Kita [Keerom ada ] 11 Distrik tapi ada 12 puskesmas,” katanya.
Apaseray mengatakan, pemerintah telah melakukan langkah konkrit untuk menangani stunting seperti pemberian makan tambahan bagi balita berisiko Stunting, konsumsi tablet tambah darah bagi remaja putri, pemeriksaan ibu hamil, pemberian imunisasi lengkap bagi bayi dan pemantauan pertumbuhan balita.
Pemerintah Kabupaten Keerom juga mencanangkan kampung bebas buang air besar sembarangan, pembangunan jaringan air bersih, pembangunan 1000 fasilitas mandi, cuci, kakus (MCK), pemberian bantuan sosial, pengembangan pangan bergizi serta pembentukan bunda bapak asuh stunting.
“Langkah konkrit sudah kami laksanakan [di 2023 dan] itu akan dilaksanakan di 2024. Pada 2024 dalam rangka penanganan Stunting rencana ada pembentuk bunda bapak asuh stunting di Keerom [itu] sesuai arahan gubernur [dan] sudah kami tindaklanjuti dengan akan [ada] regulasi sehingga penanganan stunting dapat kami laksanakan,” ujarnya.
Apaseray mengatakan perlu koordinasi, sinkronisasi, kolaborasi dan sinergitas antara pemerintah pusat, provinsi dan kab/kota baik itu program/kegiatan dan anggaran untuk mendukung penanganan stunting. Apaseray mengatakan masyarakat ada di kab/kota maka perlu adanya dukungan anggaran dari pemerintah pusat dan provinsi guna penanganan stunting.
“Berkaitan dengan anggaran ini kita dituntut untuk fokus stunting tapi anggaran dari pemerintah pusat masih kasih setengah-setengah bagaimana kita mau selesaikan masalah ini. Saya sudah sering bicara ini [dalam setiap pertemuan] dengan kementerian terkait, misalnya menteri ekonomi,” katanya. (*)
Discussion about this post