Jayapura, Jubi – United Liberation Movement for West Papua atau ULMWP menyerukan masyarakat internasional memberikan perhatian serius terhadap penyelesaian konflik dan krisis kemanusiaan yang sedang terjadi di Tanah Papua. Perhatian dari dunia internasional sangat penting, karena eskalasi kekerasan terus terjadi di Tanah Papua.
Kepala Biro Hukum dan HAM ULMWP, Daniel Randongkir menyatakan sejak kelompok bersenjata Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) menyandera pilot Susi Air berkebangsaan Selandia Baru, Philip Mark Mehrtens pada 7 Februari 2023, ketegangan di wilayah pegunungan tengah Papua meluas. Pemerintah Selandia Baru mendorong pembebasan Mehrtens secara damai, namun militer Indonesia menyiapkan operasi militer untuk membebaskan pilot itu.
Randongkir menyatakan aksi TPNPB itu adalah upaya menarik perhatian dunia atas krisis kemanusiaan yang berlangsung di Tanah Papua, serta meminta masyarakat internasional untuk mengakui kemerdekaan politik Papua Barat yang telah diduduki Indonesia sejak 1 Mei 1963. Negosiasi pembebasan pilot Susi Air itu tengah berlangsung, namun TPNPB tidak menginginkan ada campur tangan pemerintah Indonesia dalam negosiasi itu.
Randongkir menyatakan dalam sepekan terakhir terjadi konflik bersenjata antara TPNPB dan militer Indonesia di Kabupaten Puncak Papua, Intan Jaya, Jayawijaya, dan Yahukimo. Hal itu menunjukkan terjadinya eskalasi konflik bersenjata di Tanah Papua.
Menurut Randongkir, sejak 2018 telah ada lebih dari 67.000 warga sipil yang mengungsi dari daerah konflik seperti Kabupaten Intan Jaya, Nduga, Puncak, Puncak Jaya, Yahukimo, Pegunungan Bintang, dan Maybrat di Provinsi Papua Barat. Mereka meninggalkan kampung halamannya untuk mencari perlindungan di daerah lain.
Randongkir menyatakan pada 16 Maret 2023 pemerintah daerah dan militer Indonesia mulai mengevakuasi warga pendatang di Dekai, ibu kota Kabupaten Yahukimo, menggunakan pesawat kargo militer. “Sementara itu, penduduk asli Yahukimo tidak dievakuasi dari kota Dekai,” kata Randongkir dalam pers rilis yang diterima Jubi, pada Sabtu (18/3/2023).
Randongkir menyatakan ULMWP menilai upaya evakuasi warga pendatang merupakan bagian dari persiapan militer Indonesia untuk melakukan operasi militer secara penuh. Hal itu berpotensi menimbulkan pelanggaran Hak Asasi Manusia atau HAM.
Randongkir menyatakan pengalaman pada masa lalu menunjukkan ketika Indonesia melakukan operasi militer di West Papua, mereka tidak memperhatikan hukum humaniter internasional. “Mereka akan menghancurkan fasilitas sipil seperti gereja, sekolah, dan klinik kesehatan, membakar rumah penduduk, merusak kebun, dan membunuh ternak milik masyarakat. Mereka [akan] menangkap warga sipil, bahkan membunuh warga sipil yang dicurigai sebagai anggota TPNPB,” ujarnya.
Direktur Eksekutif ULMWP di Papua Barat, Markus Haluk menyatakan bahwa organisasi regional seperti Forum Kepulauan Pasifik dan Pasifik Karibia Afrika, telah menyerukan kepada Dewan HAM Perserikatan Bangsa Bangsa atau PBB untuk segera mengirimkan Komisioner Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia ke Papua Barat.
Haluk menyatakan ULMWP menyeru masyarakat internasional untuk mendesak pemerintah Indonesia agar segera menghentikan segala bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan di West Papua, dan membawa penyelesaian konflik West Papua melalui mekanisme internasional yang menghormati prinsip-prinsip kemanusiaan secara bermartabat.
Selain itu Haluk menyatakan ULMWP juga menyerukan kepada masyarakat Melanesia, Pasifik, Afrika, Karibia dan masyarakat internasional untuk melakukan aksi nyata melalui doa dan aksi solidaritas dalam menyelesaikan konflik yang telah berlangsung selama enam dekade terakhir, demi mewujudkan keadilan, perdamaian dan kemerdekaan serta kedaulatan politik Bangsa West Papua. (*)
