Jayapura, Jubi- Hingga sampai 16 Desember 2023 PT Freeport mengklaim sudah memproduksi 1,6 milyar pound tembaga (Cu), lebih besar dari target dan juga 1,9 juta once emas (Au) yang juga lebihi target.
“Kita proyeksikan manfaat langsung kepada pemerintah Indonesia sebesar 2,5 milyar US dollar dari kegiatan Freeport yang tentunya ketika menghadapi tantangan semua dan juga dukungan dari teman teman media, kami sangat menghargai,”kata Vice President Corporate Communications PTFI, Katri Krisnati saat memberikan sambutan Media Gathering 2023 antara PT Freeport Indonesia dengan media dan jurnalis di Kota Jayapura di salah satu restoran dekat jembatan Youtefa, Rabu (20/12/2023).
VP Corporate Communication mengatakan dirinya baru masuk ke PT Freeport Indonesia, Februari 2023 bersamaan dengan peristiwa banjir di Distrik Tembagapura, Papua Tengah.
Bencana banjir bandang dan longsor menerjang area pertambangan PT Freeport Indonesia (PTFI) di Tembagapura, Timika, Sabtu (11/9/2023). “Waktu itu saya baru masuk dua minggu dan pertama kali mengunjungi Tembagapura, dan kondisinya saat itu baru terdampak banjir. Dan PT Freeport harus menghentikan kegiatannya selama sembilan hari. Dan kembali beroperasi pada 20 Februari 2023,”katanya mengawali sambutannya di depan puluhan jurnalis di Kota Jayapura.
Hal ini bisa terlihat pertama kali saat peristiwa itu Vice President Corporate Communications PT Freeport Indonesia (FI) Katri Krisnati mengeluarkan siaran pers, Senin (13/2/2023) mengatakan pihaknya melakukan upaya pembersihan di area terdampak banjir.
“Selanjutnya pada 7 April 2023, pihak PT FI merayakan Ulang Tahun ke 56 bertepatan dengan bulan Ramadhan dan Hari Raya Paskah,”kata Katri Krisnati.
Jika menyimak pernyataan Katri Krisnati soal Ulang Tahun Freeport ke 56 berarti sesuai dengan tahun Kontrak Karya Pertama 1967.
Jubi mengutip pendapat George A Mealey dalam buku berjudul Grasberg : Mining the richest and most deposit of copper and gold in the world, in the mountain of Irian Jaya, Indonesia menyebutkan, “Pada 5 April 1967, di bawah sorotan kamera televisi, Menteri Pertambangan Slamet Bratanata dan Perwakilan Freeport menandatangani Kontrak Karya selama 30 tahun untuk pengembangan tambang Erstberg. Inilah Kontrak Karya pertama yang pernah ditandatangi oleh Indonesia dibawah UU Penanaman Modal Asing,”tulis George A Mealey geolog Freeport kala itu.
Lepas dari tanggal 7 atau 5 April, toh pertama kali Kontrak Karya Freeport ditandatangani pada 1967. Selanjutnya pada 3 Maret 1973 Presiden Soeharto meresmikan ekspor pertama tambang tembaga dari Gunung Erstberg yang dilakukan dengan tambang terbuka (open pit mining).
Bertepatan dengan Ulang Tahun ke 56, lanjut Katri Krisnati merayakan secara bersamaan perayaan Paskah dan juga bulan Ramadan. “ Jadi di situlah kesempatan kita untuk merayakan dan kita di Freeport ini sangat beragam orang-orangnya. Kita merayakan buka puasa bersama dan perayaan Jumat Agung di Gereja Under Ground,”kata Krisnati seraya menambahkan melakukan makan bersama di sela-sela perayaan Jumat Agung dan buka bersama. Bagi dia itu merupakan pengalaman yang baru pertama kali dilihatnya dan juga pertama kali masuk ke under ground mining di perusahaan tambang Freeport.
Seanjutnya pada 4 Mei 2023 , PT Freeport mendapat kunjungan dari Menteri ESDM Arifin Tasrif. Menteri ESDM memastikan progress smelter tembaga sesuai target dan dapat beroperasi pada Mei 2024.”Beliau melihat progress dari smelter di Gresik,”kata Katri.
Selanjutnya pada 10 Juni 2023, terkait izin ekspor konsentrat berakhir sehingga PT Freeport kala itu tidak bisa mengirimkan konsentrat atau menjual konsentrat selama 44 hari. “Kita baru mendapatkan izin lagi pada 26 Juli,”kata Katri.
Dia menambahkan selama 44 hari ada penumpukan konsentrat sekitar 194 000 ton dan ini sudah melebihi kapasitas sehingga harus memakai kapal untuk mengangkut ke luar dari Port Side pelabuhan konsentrat.”Kita kumpulkan di kapal kapal yang siap berangkat membawa konsentrat tersebut,”katanya. Menurut dia baru saat izin ekspor keluar, barulah semua itu bisa dikirim dan ini cukup berat bagi PT Freeport kala itu.
Dia juga menyinggung kegiatan PT FI untuk melakukan reboisasi di IKN di Kalimantan Timur dan sebagai pilot project seluas 2000 hektar yang nantinya akan dikembangkan sampai 10.000 hektar di Papua. “Jadi 2000 hektar hanya pilot projeck dan sisanya dilakukan di Papua sampai 2041,”katanya.
Dikatakan pada 20 Juni 2023 Presiden Joko Widodo mengunjungi pabrik Smelter di Gresik dan pada saat itu sudah mencapai 72,5 persen sesuai dengan kurva S yang telah disepakati dengan pemerintah.
“Smelter Gresik merupakan kedua sedangkan yang pertama adalah namanya PT Smelting di Gresik juga,”katanya.
Mengutip laman ptsmelting.com, menyebutkan PT Smelting Gresik Smelter dan Refinery merupakan pabrik peleburan dan pemurnian pertama di Indonesia yang dibangun pada 1998.
Perusahaan Peleburan ini menggunakan teknologi Mitsubishi pada proses peleburan Tembaga dan teknologi ISA pada proses pemurnian tembaga. Proses Mitsubishi diklaim merupakan proses peleburan dan konversi yang berkesinambungan, ramah lingkungan dan ekonomis.
Lebih lanjut kata Katri Krisnati perusahaan Smelter Gresik Freeport kedua ini akan memproduksi 1,7 juta per tahun dan PT Smelting yang tadinya 1 juta ton pertahun menjadi 1,3 juta ton pertahun. “Itu semua bisa diproses dalam negeri dengan total 3 juta ton per tahun,”katanya seraya menambahkan itu bisa terwujud apabila smelter FI sudah beroperasi.
PT Freeport juga telah menyerahkan riset kesehatan dasar di Kabupaten Mimika pada 5 Juli 2023 kepada Kementerian Kesehatan RI. “Kenapa ini menarik, karena sesuatu yang penting bagi kita karena riset kesehatan dasar ini adalah produk yang dihasilkan untuk Indonesia Timur. Itu baru Kabupaten Mimika yang punya riset ini. Ini bisa terjadi karena support dari Freeport dan ini penting karena bisa menjadi dasar untuk pengembangan masyarakat,”katanya.
Adapula kunjungan Wapres dan juga peristiwa penting lainnya yang diberitahu Katrin Krisnati kepada awak media di Media Gathering.
Amdal PT Freeport 1997 dan Amdal baru
Di sela-sela pertemuan, Jubi menanyakan soal Analisa Dampak Lingkungan, namun Vice Presiden Corporate Communication tidak mau berkomentar banyak soal Amdal baru tambang bawah tanah Freeport. Tetapi dia mengatakan sampai saat ini Freeport masih berpatokan pada Amdal dari pemerintah Republik Indonesia sejak 1997.
Jubi pernah bersama rekan-rekan LSM di Jayapura khususnya Yayasan Pengembangan Masyarakat Desa –Irian Jaya berdiskusi soal Amdal PT Freeport 1997 dan sejak itu pertama kali ijin Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) 300 K dalam pengoperasian tambang PT Freeport.
YPMD Irian Jaya juga pernah mendampingi masyarakat adat di Kampung Omawita di Kabupaten Mimika yang terkena dampak akibat sisa pasir tambang (tailing) dari PT Freeport Indonesia kala itu. Bahkan YALI Papua bersama IPB mengeluarkan laporan Studi Mollusca di kawasan muara dan pantai Mimika pada Agustus 1999.
Sedangkan untuk penggunaan sungai, Freeport Indonesia juga telah memperoleh izin dari pemerintah daerah setempat. Izinnya tersebut berupa surat keputusan Gubernur Provinsi Irian Jaya Nomor 540/2102/set tentang Izin Pemanfaatan Sungai Aghawagon, Sungai Otomona, Sungai Ajkwa dan Sungai Minajerwi untuk Penyaluran Limbah Pertambangan.
Hak penggunaan sungai juga tertera dalam Surat Keputusan Bupati Mimika Nomor 4 Tahun 2005 tentang Penetapan Peruntukan dan Pemanfaatan Sungai Aghawagon, Otomona, Ajkwa di Kabupaten Mimika.
Pertambangan bawah tanah
Memasuki era 2000 sampai sekarang, perusahaan tambang asal negeri Paman Sam ini mulai memindahkan peralatan penambangan terbuka ke luar negeri, terutama di Peru, lokasi penambangan lain milik Freeport. Pengiriman alat penambangan tersebut dilakukan dengan berakhirnya masa penambangan Grasberg terbuka (open pit dari tahun 1988 sampai era 2000) di wilayah Kabupaten Mimika.
Juru bicara Freeport Indonesia waktu itu , Riza Pratama, mengatakan dengan berakhirnya operasi penambangan tambang terbuka Grasberg , maka sejumlah peralatan tambang terbuka seperti truk tambang berkapasitas besar (haul truck) sudah tidak efektif. Pasalnya, Freeport Indonesia kini tengah berkonsentrasi pada pengembangan operasi penambangan bawah tanah (underground mining) .
PT Freeport telah mendapat izin penambangan khusus atau izin usaha pertambangan khusus (IUPK) hingga tahun 2041 dan akan melanjutkan penambangan di lokasi bawah tanah atau penambangan bawah tanah . Tambang bawah tanah Tambang Freeport berada di sekitar 1.700 meter di bawah permukaan dataran tinggi Grasberg yang tingginya 4.200 meter di atas permukaan laut (mdpl).
Tambang terbuka Grasberg sudah memasuki masa transisi ke tambang tambang bawah tanah yang sudah dibangun sejak 2015. Cadangan Freeport masih bisa ditambang sampai 15 tahun ke depan karena cadangannya masih ada sekitar 2 miliar ton yang diolah.
Kontrak PT Freeport sejatinya baru berakhir pada 2041 tetapi saat Presiden Joko Widodo bertemu dengan Chairman and Chief Executive Officer Freeport-McMoRan Inc. (FCX) Richard Adkerson di Hotel Waldorf Astoria, Washington DC, Amerika Serikat, Selasa (14/11/2023).
Waktu itu, Presiden Joko Widodo setuju memperpanjang kontrak PT Freeport Indonesia (PTFI) hingga 20 tahun selepas berakhirnya izin usaha pertambangan khusus (IUPK) di tambang Grasberg, Papua pada 2041.
Memasuki kontrak selanjutnya PT Freeport Indonesia sampai 2061, wilayah konsesi perusahaan tambang ini, sudah berada di wilayah Provinsi Papua Tengah dengan kesiapan dan juga tantangan yang berbeda terutama bagi masyarakat di Bumi Amungsa, Amungme dan Kamoro.
Lepas dari semua itu, Jubi mengutip surat dari mantan Vice President Environmental Affairs Bruce E Mars ,PE bernomor No:187/Env/Gen/V/97.
Dia menanggapi pertanyaan jubi tentang rencana Freeport setelah pasca operasi tambang. “Perlu saya sampaikan bahwa saat ini Freeport sedang mempersiapkan sebuah rencana penutupan tambang (Mine Closure Plan) yang akan melihat dan membahas dampak dampak lingkungan dan dampak social untuk memastikan bahwa setelah operasi tambang selesai, tidak akan ada permasalahan lingkungan dan social yang ditinggalkan Freeport, termasuk permasalahan “Kota Hantu” (Ghost Town).” (*)