Jayapura, Jubi – Dewan Perwakilan Rakyat Papua meminta penjelasan Pemerintah Provinsi Papua terkait penggunaan dana Rp 1,5 Triliun lebih dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD tahun anggaran 2022, yang menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan.
Hal itu disampaikan Ketua DPR Papua, Jhony Banua Rouw saat membuka paripurna pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun Anggaran 2022 dan Raperdasi tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2022, di ruang sidang DPR Papua, Selasa (25/7/2023).
“BPK merekomendasikan Gubernur Papua agar mempertanggung jawabkan realisasi belanja yang melampaui anggaran induk sebesar Rp.1.575.824.280.359.97 triliun. DPR Papua membutuhkan penjelasan atas dasar penggunaan dan kriteria dari anggaran yang malampaui anggaran induk tersebut,” kata Jhony Banua Rouw.
Menurutnya, realisasi belanja yang melampaui anggaran induk itu, belum juga dapat mengatasi program prioritas yang darurat dan mendesak.
Akibatnya, menimbulkan sejumlah masalah, di antaranya pembayaran beasiswa mahasiswa unggul Papua, pembayaran tambahan pendapatan pegawai bagi dokter spesialis dan tenaga medis, serta bantuan penguatan bagi lembaga keagamaan.
“DPR Papua berharap, dibahasnya materi persidangan ini dapat menghasilkan sebuah keputusan yang berisi rekomendasi perbaikan pelaksanan pemerintah tahun berikut, dan keputusan rancangan Perdasi tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2022,” ucapnya.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Harian atau Plh Gubernur Papua, Ridwan Rumasukun mengatakan keuangan Pemprov Papua Tahun Anggaran 2022, disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.
“Pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2022, kinerja pendapatan daerah berlangsung efektif, dengan terealisir sebesar Rp 11.04 triliun atau mencapai 102,56 persen dari target yang ditetapkan dalam APBD setelah perubahan sebesar Rp 10.76 Triliun,” kata Rumasukun.
Katanya, berdasarkan angka realisasi maka pelaksanaan APBD Provinsi Papua tahun anggaran 2022, pada umumnya berjalan lancar dan mencapai target kinerja keuangan, serta pertanggung jawaban anggaran sesuai direncanakan. (*)