Jayapura, Jubi – Pemekaran Daerah Otonom Baru atau DOB di Tanah Papua merupakan desain Pemerintah Pusat dari Jakarta untuk memarjinalkan Orang Asli Papua atau OAP dengan cara mengirimkan atau membuka keran sebagai jalan masuk bagi para transmigran secara masif dalam skala besar.
Hal itu dinyatakan Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Okmin Papua, Octaviaen Gerald Bidana, S.Pd, M.PA dalam diskusi daring (dalam jaringan) bertema “Demografi, Pemekaran dan Pembangunan Papua”. Diskusi ini digelar Departemen Gugus Tugas Papua Pengurus Pusat Pemuda Katolik pada Sabtu (16/9/2023).
“Pemekaran itu sama dengan jalan masuk transmigrasi. Orang Asli Papua hanya diiming-iming dengan kesejahteraanlah, pembangunanlah semuanya tipu saja,” kata Gerald Bidana.
Bidana secara tegas menyatakan, pemekaran DOB di Tanah Papua yang sudah terlanjur berjalan saat ini, menurut pengamatan dan peniliannya, DOB cuman kamuflase Pemerintah Pusat supaya membuka jalan lebar sebagai pintu masuk utama para imigran.
Senada Dosen Antropologi Universitas Negeri Papua, Dr. Nguruh Suryawan mengatakan di daerah pemekaran baru itu banyak imigran yang masuk tanpa terkontrol dan beraturan.
“DOB berdampak pada penyingkiran orang asli Papua (OAP) secara besar-besaran. Karena imigran akan banyak masuk [ke Papua] tanpa aturan sehingga sedikit demi sedikit [OAP] tersingkirkan,” kata Nguruh Suryawan dalam diskusi webinar itu.
Selain itu, Dr. Riwanto Tirtosudarmo, Ahli Demografi Politik Indonesia menilai dengan adanya DOB di Tanah Papua secara dinamika demografi politik, warga OAP akan menjadi minoritas di atas tanahnya sendiri.
“Bertambah imigran di Tanah Papua [daerah DOB] itu akan terjadi pergeseran. Dan akan berdampak pada OAP menjadi kelompok minoritas di atas tanahnya sendiri secara dinamika demografi,” ujarnya.
Ketua Departemen Gugus Tugas Papua Pengurus Pusat Pemuda Katolik, Melkior N N Sitoknada mengatakan pemekaran merupakan peluang dan tantangan untuk orang Papua.
“Pemekaran itu membuka pintu besar imigran dan orang asli Papua akan terpinggirkan. Tetapi pemekaran itu juga peluang dan tantangan bagi orang asli Papua,” kata Sitoknada dalam sambutan pembukaan pada webinar itu.
Hakikatnya tujuan DOB di Tanah Papua merupakan upaya Pemerintah Pusat untuk mengejar pemerataan dan percepatan pembangunan di Timur Indonesia, namun kenyataan di lapangan berkata lain. Seri diskusi online kali ini dipandu Alfonsa Jumkon Wayap, Ketua Bidang Perempuan dan Anak Pengurus Pusat Pemuda Katolik, dan merupakan seri dikusi online yang telah teragendakan rutin Departemen Gugus Tugas Papua Pengurus Pusat Pemuda Katolik. (*)
