Manokwari, Jubi-Warga Kampung Pomdori Pantai Distrik Numfor Barat Kabupaten Numfor, Papua, mempertanyakan pembangunan lapangan futsal yang dianggarkan melalui dana Kampung tahun 2018 yang saat ini terbengkalai.
Bangunan tersebut berada disamping Kantor Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Kampung Pomdori. Bangunan beratapkan seng dan tiang kayu itu terlihat tidak selesai pengerjaannya.
“Kami minta pemerintah kampung mempertanggung jawabkan bangunan lapangan futsal yang belum dituntaskan ini. Padahal dana kampung sudah dikucurkan untuk pembangunan,” kata Lauren Rumasep (54) Warga Kampung Pomdori Rabu (24/8/2022).
Menurutnya selain pembangunan yang tidak selesai, proyek lapangan futsal itu tidak memiliki asas manfaat yang jelas. “Uang sebanyak itu kalau digunakan untuk pengadaan peralatan pancing bagi nelayan mungkin punya manfaat, tetapi untuk lapangan Futsal saya kira manfaatnya dimana” kata Lauren.
Hal senada disampaikan Yulianus Mandosir (39) warga kampung lainya, Ia meminta penegak hukum menelusuri jejak dana yang telah dikucurkan.
“Ini sudah tahun 2022 tetapi lapangan yang dibangun dengan dana 300 juta rupiah itu belum tuntas pekerjaanya” ujar Yulianus.
“Kami harapkan penegak hukum baik kepolisian ataupun jaksa mengambil langkah, supaya kami rakyat ke depan tidak dikorbankan dengan program yang sia-sia ini,” tuturnya lagi.
Kepala Kampung Pomdori Pantai, Alex Wanma membenarkan pembangunan Lapangan Futsal dengan nilai anggaran sebesar Rp300 Juta dari dana Kampung Tahun 2018.
Mengenai desakan warga, Wanma menegaskan itu merupakan hak masyarakat. Sebagai kepala kampung, dirinya akan mengambil langkah evaluasi. “Yang pasti kita tidak lagi menganggarkan dana untuk kelanjutan pembangunan lapangan tersebut” ucap Alex.
Soal pembangunan itu, katanya dia akan mempertanyakan kepada sekretaris kampung, Marthon Dorohungi selaku penanggung jawab pekerjaan “Saya akan tanyakan itu kepada sekretaris kampung, sebab beliau yang punya program dan anggaran tersebut kemarin telah dicairkan 100 persen dari bendahara kepada sekretaris untuk pembangunan lapangan” jelasnya.
Alex menyebut, merupakan hak masyarakat jika membawahi masalah ini ke tingkat lebih tinggi dengan melaporkan kepada penegak hukum ” iya itu kan hak masyarakat sebab uang yang digunakan untuk pembangunan merupakan uang rakyat yang harus dipertanggung jawabkan” katanya.(*)