Wamena, Jubi โ Wakil Menteri Dalam Negeri, Wempi Wetipo mengatakan untuk menjalankan roda pemerintahan di masa transisi nantinya, akan diisi 22 SKPD,ย dalam persiapan setelah dibentuknya provinsi Papua Pegunungan .
Menurutnya, 22 SKPD awal ini untuk menjalankan proses pemerintahan agar bisa berjalan di masa transisi, dimana pemerintah pusat telah menyiapkan APBD mini hingga Desember 2022 sambil mempersiapkan atau menyusun anggaran untuk APBD 2023.
โPemerintah pusat sudah buat untuk kebutuhan anggarannya dengan menyiapkan APBD mini. Namun ke depannya tidak mungkin kita hanya andalkan APBD mini saja, sehingga dibutuhkan dukungan dari setiap kabupaten yang masuk dalam wilayah provinsi baru, juga pemerintah provinsi induk,โ kata Wempi Wetipo saat melakukan kunjungan kerja di Wamena, Rabu (27/7/2022).
Untuk itu ia menyebut dengan adanya hibah anggaran dari setiap kabupaten khususnya di Papua Pegunungan selaku pemerintah pusat menyampaikan apresiasinya.
Menurutnya, hal itu diharapkan karena penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat di seluruh tanah Papua termasuk di daerah otonomi baru.
Ia menilai dengan adanya hibah pinjam pakai dari pemerintah Kabupaten Jayawijaya soal bangunan Mall Wamena sebagai kantor gubernur Papua Pegunungan sementara, anggaran yang telah disiapkan itu bisa digunakan untuk membenahi kebutuhan di kantor sementara tersebut.
โJadi, hibah dari asosiasi Bupati 10 miliar rupiah itu, Jayawijaya akan menggunakan uang itu untuk merenovasi gedung/kantor sementara dan beberapa tempat yang dibutuhkan dan disiapkan,โ katanya.
Sementara itu wakil ketua asosiasi Bupati Papua Pegunungan yang juga Bupati Yahukimo, Didimus Yahuli menyebut setelah adanya persetujuan para bupati soal hibah anggaran itu, nantinya akan diterjemahkan setiap kabupaten.
โKarena teknisnya belum tentu sidang dewan secara bersamaan semua kabupaten, pada prinsipnya sudah disetujui sehingga nanti diterjemahkan di setiap masing-masing dalam APBD 2023,โ kata Didimus Yahuli.
Menurut dia, hal ini juga merupakan bagian dari investasi setiap kabupaten yang masuk dalam wilayah administrasi provinsi Papua Pegunungan.
โSupaya kita punya kepemilikan sama-sama di provinsi Papua Pegunungan ini, bukan hanya satu kabupaten saja yang berkontribusi tetapi semua kabupaten merasa memiliki. Dana 10 miliar apapun itu peruntukannya, yang bisa dipergunakan sampai dengan gubernur definitif terpilih,โ katanya. (*)
Discussion about this post