Jayapura, Jubi – Pemberian imunisasi dasar lengkap bagi anak-anak ada yang masih terganjal kepercayaan dari orang tua. Alasan mendasar orang tua tidak mengizinkan anaknya diimunisasi karena banyak beredar berita tidak benar berkaitan dengan vaksinasi Covid-19.
Pendamping imunisasi di Kabupaten Paniai, Mariama Siregar menyampaikan dari awal pemerintah menggencarkan pemberian vaksinasi Covid-19 orang tua sudah datang ke sekolah-sekolah untuk meminta pihak sekolah untuk tidak melakukan imunisasi suntik dalam bentuk apapun.
“Jadi kami sosialisasi ke sekolah-sekolah diterima, tapi saat pelaksanaan mereka [orang tua] menolak,” katanya.
Siregar mengatakan sebenarnya dari dulu tidak ada penolakan dari orang tua di Kabupaten Paniai, cuman karena dengan adanya vaksinasi Covid-19 petugas kesehatan harus bekerja ekstra memberikan pemahaman kepada para orang tua pentingnya anak menerima imunisasi campak rubella.
Dampaknya dari hal ini, kata Siregar, maka cakupan imunisasi di Kabupaten Paniai pada 2021 rendah, hanya 20 persen atau sekitar 600 anak-anak. Padahal total sasaran imunisasi yang hendak dicapai itu 2.870 anak.
“Walaupun rendah, artinya secara angka sebagai pendamping kabupaten bangga sejak 2020 kami mencatat angka walaupun sedikit tidak. Jadi angka kecil, tapi itu tercatat tidak seperti tahun-tahun sebelumnya,” ujarnya.
Siregar menyampaikan pada 2022 menargetkan 3.136 anak harus menerima imunisasi dasar lengkap di Kabupaten Paniai. Oleh karena itu, karena pelaksanaan ada di tingkat Puskesmas maka diharapkan Puskesmas aktif bergerak tanpa harus menunggu dana operasional dari provinsi maupun pusat, tetapi dapat memakai dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK).
BOK adalah bantuan operasional kesehatan yang merupakan subsidi pemerintah untuk membiayai pelayanan kesehatan yang diperuntukan meningkatkan pelayanan di Puskesmas agar kesenjangan pelayanan kesehatan antara Puskesmas dan rumah sakit, terutama pelayanan preventif kesehatan semakin tipis.
“Nah, apa lagi dengan kita mengharapkan tahun ini BIAN (Bulan Imunisasi Anak Nasional) mereka (kepala Puskesmas) pikir dana dari nasional,” katanya.
Siregar mengatakan perlu dukungan atau ‘pressure’ dari Dinas Kesehatan Provinsi Papua menyatakan dana-dana operasional pelaksanaan imunisasi dasar lengkap memakai dana BOK dan tidak ada dana secara nasional.
“Kalau dibiar-biarkan cakupan tidak akan naik, walaupun kita dampingi terus,” ujarnya.
Pemerintah Provinsi Papua menargetkan selama pelaksanaan BIAN 2022 yang telah dimulai Mei menargetkan 791.365 anak diberikan imunisasi yang tersebar di 29 kabupaten dan kota. Pemprov Papua menargetkan cakupan imunisasi optimal mencapai 95 persen, di mana sebelumnya pada 2021 cakupan imunisasi hanya 53,3 persen.
“Resiko dari tidak mencapai herd immunity yang 95 persen itu, kalau ada penyakit masuk (tidak imunisasi) ke Papua bisa terjadi Kejadian Luar Biasa (KLB),” kata Dokter Aaron Rumainum.
Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi Papua tersebut menjelaskan anak-anak wajib menerima imunisasi demi kesehatan mereka. Karena itu para orang tua diharapkan dapat membawa anak mereka ke puskesmas untuk diberikan imunisasi.
“Imunisasi ini tidak hanya di Papua tapi di seluruh Indonesia, bahkan di dunia, karena saat ini kasus-kasus campak, rubella, dan difteri meningkat,” ujarnya.
Aaron mengharapkan tenaga kesehatan di Puskesmas sudah mulai bekerja tanpa harus menunggu dana operasional dari provinsi. Ia menganjurkan memakai dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) sehingga cakupan imunisasi yang ditargetkan tercapai demi kesehatan.
“Kerja saja dulu kan ini kita mau anak-anak dari 0 sampai 12 tahun mendapatkan suntikan supaya jangan sampai KLB pada 2018 di Asmat itu terulang kembali dan kita (ada kematian) tidak dibilang mau melakukan genosida,” katanya. (*)
Discussion about this post