Gubernur Papua: Kesatuan Papua perlu dijaga

Jayapura, Jubi – Gubernur Papua, Lukas Enembe mengajak para kepala daerah 29 kabupaten/kota untuk satu pikiran menjaga kesatuan Bumi Cenderawasih. Hal itu dinyatakan Enembe di Kota Jayapura, Rabu (15/6/2022).

“Irian Jaya dulu induknya ya dari provinsi ini. Akan tetapi, begitu pemekaran, [Provinsi] Papua Barat akhirnya terbentuk. Sekarang ada rencana pembentukan  provinsi lagi, tidak tahu akan jadi atau tidak. Tapi kesatuan Papua itu perlu dijaga,” kata Enembe.

Enembe menyatakan ia selalu menyampaikan bahwa ada banyak persoalan yang harus diselesaikan. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (UU Otsus Papua Baru) yang baru disahkan juga menimbulkan banyak perubahan baru, dan rakyat di Bumi Cenderawasih tidak pernah dilibatkan dalam penyusunan UU Otsus yang baru itu.

“Kepemimpinan saya akan berakhir tahun depan. Makanya, sebelum saya turun, ada sesuatu hal baik yang saya tinggalkan, baik perbuatan maupun kata-kata, sehingga bisa ditiru oleh generasi yang akan datang,” kata Enembe.

Enembe juga menyoroti perubahan pengelolaan Dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua yang memperbesar peran pemerintah kabupaten/kota dalam mengelola Dana Otsus. Ia berharap para bupati dan wali kota satu pemikiran dalam membangun Bumi Cenderawasih.

“Dulu provinsi yang bisa bagi, [hal itu berlangsung] sampai 2020. Sekarang tidak, ko juga dapat, tong juga dapat. Jadi tinggal bagaimana kita memiliki pandangan yang sama untuk membangun Tanah Papua. Walaupun kita dipisahkan kabupaten/kota, tapi ingat, dari Sorong sampai Merauke kita perlu jaga,” sambungnya.

Seiring perubahan pengelolaan Dana Otsus, Enembe meminta para kepala daerah kabupaten/kota memikirkan cara agar daerahnya lebih maju dalam segala bidang. “Dana yang dulu kami kelola sudah kembali ke kabupaten/kota, jadi itu harus dipikirkan oleh bupati/walikota. Jangan jadi kepala daerah tapi tidak punya visi yang jelas. Jangan apa yang kita alokasikan tidak bisa dilanjutkan,” ujar Enembe. (*)