Jayapura, Jubi – Pimpinan Majelis Rakyat Papua atau MRP menemui Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, Muhaimin Iskandar di Jakarta, Jumat (22/4/2022) untuk membicarakan polemik pemekaran Papua. Muhaimin berjanji akan menyampaikan aspirasi rakyat Papua yang menolak pemekaran Papua itu kepada Presiden Joko Widodo.
Dikutip dari keterangan pers tertulis MRP pada Jumat, Muhaimin Iskandar menyatakan para pemangku kepentingan pemekaran Papua harus mendengarkan aspirasi Orang Asli Papua yang menolak rencana pemekaran Papua. Muhaimin menegaskan kemauan Orang Asli Papua harus menjadi pegangan untuk memutuskan rencana pemekaran Papua.
“Yang harus dijadikan pegangan adalah apa yang menjadi kemauan masyarakat Orang Asli Papua. Itulah yang harus kita ikuti. Mengenai Rancangan Undang-undang Pembentukan Daerah Otonomi Baru [di Papua], prosesnya masih panjang. Karena itu baru sebatas inisiatif. Di luar urusan Daerah Otonom Baru, yang penting adalah adanya rasa saling percaya antara pemerintah pusat dan pemerintah Papua,“ kata Muhaimin.
Muhaimin yang juga Wakil Ketua DPR RI berjanji akan meneruskan aspirasi penolakan pemekaran Papua yang disampaikan MRP itu kepada Presiden Joko Widodo. “PKB pada prinsipnya tidak masalah, kepercayaan sudah terbangun. Hampir semua aspirasi Papua senantiasa kami ikuti melalui wakil-wakil PKB. Mengenai harapan pimpinan MRP, pasti kami sampaikan ke Presiden,” lanjut Muhaimin.
Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Jazilul Fawaid yang turut mendampingi Muhaimin menerima para pimpina MRP menyatakan seharusnya Rancangan Undang-undang (RUU) tentang pemekaran Papua tidak menjadi RUU insiatif DPR RI. Menurutnya, RUU pemekaran Papua seharusnya pemerintahlah yang mengajukan RUU itu, karena proses penyusunan RUU membutuhkan persetujuan MRP.
“Karena itu mengenai otonomi daerah, [tapi] ternyata dicantolkan ke DPR RI. Di Senayan sendiri, sosialisasinya pasti tak merata. Sekarang, MRP perlu mengawal Komisi II DPR. Tanpa rekomendasi MRP akan berat. DPR harus meyakinkan MRP. Tidak mungkin [itu bisa dilakukan DPR] tanpa dibantu pemerintah“, kata Jazulil.
Dalam pertemuan itu, Ketua MRP Timotius Murib mengatakan, MRP sangat menghargai pendapat Muhaimin sebagai salah satu pimpinan DPR RI dan juga Ketua Umum PKB. “MRP optimis. Sebagai pimpinan partai besar, Pak Muhaimin pasti bersedia mempertimbangkan aspirasi masyarakat Orang Asli Papua terkait penundaan Daerah Otonom Baru untuk disampaikan kepada pimpinan partai politik nasional lainnya,“ ujar Murib.
Murib menyampaikan pentingnya peliputan MRP dalam proses pemekaran Provinsi Papua. “Bahkan Otonomi Khusus Papua memberi amanat agar pemekaran Papua menjadi provinsi-provinsi dilakukan dengan melibatkan MRP. Bukan hanya dimintai pertimbangan, tetapi juga dimintai persetujuannya. Sayang, proses pembentukan Daerah Otonom Baru saat ini sangat tergesa-gesa,“ kata Murib.
Ketua Panitia Musyawarah MRP Benny Sweny yang turut serta dalam pertemuan dengan Muhaimin Iskandar itu menjelaskan, seharusnya proses pengajuan RUU DOB tersebut dimulai dari MRP selaku lembaga representasi kultural Orang Asli Papua dan memiliki wewenang untuk memberi persetujuan atas pemekaran Papua menjadi provinsi-provinsi.
“Setelah dari MRP, barulah kemudian RUU tersebut diajukan kepada Menteri Dalam Negeri untuk selanjutnya diajukan kepada DPR RI. Dalam pembahasannya pun, berbagai komponen masyarakat yang telah memperhatikan situasi Papua selama ini dimintakan pendapatnya,“ kata Benny Sweny.
Kepada Muhaimin, Wakil Ketua MRP Yoel Luiz Mulait menjelaskan bahwa pimpinan MRP sebelumnya juga telah menemui sejumlah pimpinan partai politik lainnya dan menyampaikan aspirasi penolakan pemekaran Papua. “Kami menyampaikan surat sekaligus menemui Pak Zulkifili Hasan, Pak Airlangga Hartanto dan Pak Suharso Monoarfa. Kami juga tengah berupaya menemui Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan,“ kata Mulait.
Beberapa waktu lalu, Megawati juga menyindir Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang dinilai mendorong pemekaran provinsi tanpa didasarkan pada kajian ilmiah. Megawati meminta Mendagri agar melakukan riset dahulu melalui Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Megawati juga sempat mengeluhkan rendahnya Pendapatan Asli Daerah dari Daerah Otonom Baru yang telah terbentuk.
Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid yang mendampingi pimpinan MRP bertemu Muhaimin Iskandar menyampaikan bahwa pemekaran provinsi belum tentu dapat menurunkan eskalasi konflik bersenjata di Tanah Papua, khususnya di Intan Jaya. “Riset terbaru Amnesty Internasional menunjukkan kuatnya kepentingan perebutan sumber daya alam di Papua Tengah dan Pegunungan Tengah. Itu adalah dua wilayah yang menjadi target DOB,“ kata Usman.
Usman mengingatkan bahwa protes rakyat Papua menolak pemekaran Papua dan pembentukan Daerah Otonom Baru telah menimbulkan jatuhnya korban jiwa, seperti yang terjadi dalam aksi protes di Yahukimo. Usman meyakini jika pemerintah mau menunda pemekaran Papua, konflik Papua akan mereda.
“Jika pemerintah menunda, maka itu akan meredakan situasi di lapangan. Situasi lapangan memperlihatkan potensi eskalasi konflik dan memburuknya situasi Hak Asasi Manusia di Papua, terutama karena terkait rencana tambang emas di Intan Jaya, Papua,“ kata Usman.
Seperti diberitakan sebelumnya, pimpinan MRP tengah berada di Jakarta untuk menyuarakan dan menyalurkan aspirasi masyarakat Orang Asli Papua yang sebagian besar menolak pembentukan provinsi baru di Papua. MRP juga menemui sejumlah menteri termasuk Menteri Kordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mohammad Mahfud MD.
MRP dijadwalkan akan menemui Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu pada akhir pekan ini. Pertemuan itu akan berlangsung di Kantor DPP PKS, Jakarta Selatan. (*)
Discussion about this post