Wamena, Jubi – Rakyat Papua di wilayah adat Lapago menyatakan siap mendukung United Liberation Movement for West Papua atau ULMWP menuju keanggotaan penuh di Melanesian Spearhead Group atau MSG. Sebagai bentuk dukungan itu, mereka akan menggelar aksi demo damai pada Jumat (14/7/2023).
Hal itu disampaikan penanggung-jawab aksi, Dano Tabuni, dan koordinator lapangan atau korlap aksi, Fredy Doga, kepada awak media di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Rabu (12/7/2023) siang.
Dano Tabun mengatakan aksi demo damai yang akan digelar di halaman kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Jayawijaya, dilakukan sesuai imbauan umum yang dikeluarkan pemerintah sementara ULMWP, beberpa waktu lalu.
“Kami penanggung-jawab sebagai eksekutor agenda Pemerintahan Sementara ULMWP wilayah adat Lapago, sudah memberikan surat pemberitahuan kepada Polres Jayawijaya. Tadi pagi, kemudian baru hari ini, 12 Juli 2023 terima surat balik dari Polres Jayawijaya,” jelas Tabuni.
Surat itu isinya, kata Tabuni, bahwa Polres Jayawijaya tidak menerbitkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan atau STTP. Dengan itu, pihaknya menilai bahwa Polres Jayawijaya secara sadar mencederai wajah Negara Kasatuan Republik Indonesia, yang mana undang – undang dengan jelas menyatakan kebebasan berkumpul dan berekspresi serta menyampaikan pendapat di muka umum.
“Sekalipun begitu, besok kami tetap akan turun aksi damai, karena kami punya kewajiban sudah memberikan surat pemberitahuan. Dalam tingkat koordinsi, kami sudah lakukan koordinasi antara pihak kepolisian dan eksekutor agenda Pemerintahan Sementara ULMWP,” jelas Tabuni.
Selain itu, Tabuni juga menegaskan surat itu sifatnya hanya pemberitahuan ke polisi bukan izin.
“Jadi tugas polisi hanya mengawal jalannya aksi damai dan cukup diketahui saja, bukan mereka tidak mengijzinkan atau melarang untuk aksi damai,” imbuhnya.
“Karena itu, kami menyatakan sikap kepada publik bahwa, hari Jumat, 14 Juli 2023, rakyat bangsa Papua wilayah Lapago seluruh akar rumput, kami akan turun ke jalan dan kami akan gelar kegiatan. Soal aman dan tidak aman di wilayah Lapago adalah kami orang asli dan pemilik lembah agung ini yang bisa menetukan. Bukan orang asing yang ada di atas tanah ini. Bukan pemerintah Indonesia yang ada di atas tanah ini yang memberikan kenyamanan tetapi kami yang akan memberikan kenyamanan kepada publik dan kepada negeri ini. Oleh karena itu, kami bertanggung jawab untuk menciptakan situasi yang aman, nyaman, tertib,” pungkasnya. (*)