Jayapura, Jubi – Wakil Perdana Menteri Selandia Baru, Winston Peters, dijadwalkan melakukan kunjungan ke Kaledonia Baru pada 1–2 Mei 2025. Dalam lawatannya, Peters akan bertemu dan berdiskusi dengan Menteri Luar Negeri Prancis, Manuel Valls, yang sedang berada di wilayah itu.
Valls tiba di Kaledonia Baru pada Selasa (29/4/2025) untuk menggelar dialog penting dengan seluruh pemangku kepentingan politik setempat. Hal ini dilaporkan Jubi melalui kutipan dari laman RNZ Pasifik, Kamis (1/5/2025).
Di tengah ketegangan dan polarisasi yang kuat antara kelompok pro-kemerdekaan dan pendukung status quo, pembicaraan ini bertujuan merumuskan kesepakatan menyangkut masa depan politik dan kelembagaan Kaledonia Baru.
Valls menyatakan akan tetap berada di Kaledonia Baru “selama diperlukan” guna mendorong tercapainya kesepakatan penting, tepat setahun setelah pecahnya kerusuhan mematikan pada Mei 2024.
Dalam siaran pers Rabu kemarin, Peters menyatakan kunjungannya “datang di momen krusial dalam sejarah Kaledonia Baru dan menegaskan komitmen Selandia Baru sebagai mitra konstruktif di kawasan, baik untuk Kaledonia Baru maupun Prancis.”
Ia juga berencana bertemu Presiden Pemerintah Kaledonia Baru, Alcide Ponga.
Peters menyebut hubungan antara Selandia Baru dan Prancis sebagai “hangat dan telah terjalin lama.” Ia menambahkan, “Selandia Baru ingin mendengar, belajar, dan mendukung langkah Kaledonia Baru ke depan, sebagai tetangga dan sesama anggota Forum Kepulauan Pasifik.”
Selama kunjungan dua harinya, Peters juga dijadwalkan mengunjungi Sekretariat Komunitas Pasifik (SPC) yang berbasis di Nouméa, dan bertemu Direktur Jenderalnya, Dr. Stuart Minchin.
Kunjungan Peters sebenarnya telah direncanakan pada Mei 2024, namun ditunda karena pecahnya kerusuhan sipil yang menyebabkan 14 orang tewas dan kerugian mencapai €2,2 miliar. Kunjungan itu sempat dijadwal ulang ke Desember 2024.
Sebelumnya, delegasi pemimpin Forum Kepulauan Pasifik juga mengunjungi Kaledonia Baru dalam misi pencari fakta pada Oktober 2024.
Pembicaraan Tertutup
Valls tiba Selasa malam dan langsung melanjutkan pertemuan dengan berbagai faksi politik. Namun, kali ini pertemuan berlangsung secara tertutup di kantor Komisi Tinggi Prancis di Nouméa.
Pada hari pertama kunjungannya, Valls diperkirakan mempresentasikan versi terbaru dari rancangan dokumen Prancis yang ditujukan sebagai landasan “kesepakatan komprehensif” mengenai masa depan politik Kaledonia Baru.
Draf tersebut akan menjadi bahan diskusi dan amandemen dari seluruh pemangku kepentingan. Meski demikian, baik pihak pro-kemerdekaan maupun pendukung integrasi menyatakan belum siap menandatangani dokumen dalam bentuk apa pun.
Kepada media Prancis, Valls mengungkapkan harapannya agar versi revisi dokumen tersebut dapat membuka jalan menuju “rekonsiliasi” atas perbedaan tajam antara dua kubu politik utama di Kaledonia Baru.
Ia menegaskan, kesepakatan harus mengakomodasi “hak dan aspirasi untuk menentukan nasib sendiri” serta “hubungan dengan Prancis.”
“Tanpa kesepakatan, ketidakpastian ekonomi dan politik bisa memicu bencana baru: konfrontasi dan bahkan perang saudara,” kata Valls, Minggu lalu di Paris. “Semua pihak harus melangkah maju bersama. Kesepakatan adalah sesuatu yang tak terelakkan.”
Valls juga menyampaikan harapan agar seluruh pihak segera “memasuki fase negosiasi yang sejati.”
FLNKS (Front Pembebasan Nasional Sosialis Kanak), kelompok pro-kemerdekaan, hadir dalam pertemuan Rabu (30/4/2025). Namun mereka menyatakan baru akan memutuskan pada Kamis apakah akan melangkah dari “diskusi” ke tahap “negosiasi” resmi.
Valls menggambarkan situasi saat ini bak “berjalan di atas tali di atas bara api.”
Menteri Prancis itu, yang telah dua kali mengunjungi Nouméa tahun ini (Februari dan Maret), menyerukan solusi “inovatif” dan “cara pandang baru tentang masa depan.”
Ia menyatakan bahwa pokok-pokok negosiasi yang akan datang berfokus pada tema-tema seperti: “demokrasi dan supremasi hukum,” “proses dekolonisasi,” hak menentukan nasib sendiri, rancangan hukum dasar baru untuk status masa depan Kaledonia Baru, kewenangan tiga provinsi, dan definisi kewarganegaraan yang memengaruhi hak pilih dalam pemilu lokal.
Jika disepakati secara lokal, semua perubahan ini juga akan membutuhkan amandemen terhadap Konstitusi Prancis. (*)
Discussion about this post