Jayapura, Jubi – Catholic Professionals Society of PNG atau Perkumpulan Profesional Katolik Papua Nugini mengutuk meningkatnya pelanggaran hukum di negara itu dan menyerukan segera dilakukan tindakan.
Perkumpulan itu juga berbicara atas nama gereja-gereja lain dan menyuarakan keprihatinannya selama konferensi pers yang diadakan di Port Moresby, Rabu (22/1/2025), seperti dikutip jubi.id dari tvwan.com.pg, Kamis (23/1/2025).
Dikatakan, bergabung dengan lembaga perkumpulan hukum lain dan mewakili gereja-gereja di Papua Nugini, perkumpulan itu prihatin dengan situasi hukum dan ketertiban yang tidak terkendali dan meningkat di masyarakat dan negara yang sudah 50 tahun merdeka itu.
“Pembunuhan dan kekerasan tanpa pandang bulu telah menjadi norma yang menyebabkan tidak adanya rasa hormat terhadap kehidupan manusia,” katanya.
Presiden Paul Harricknen mengatakan PNG masih menyimpan kenangan tentang kerusuhan 10 Januari, pembunuhan suku di Enga, Southern Highlands, dan Hela, kekerasan dan pembunuhan di Alotau, Rabaul, Madang, East Sepik, dan yang terbaru pembunuhan di Goilala.
“Perampasan tas dan pencurian dari orang-orang yang tidak berdaya oleh geng-geng bersenjata dan massa juga telah menjadi hal yang umum, dan orang-orang tidak dapat keluar dari rumah mereka tanpa mengkhawatirkan keselamatan mereka,” katanya.
Hal itu, tambah Harricknen, tidak dapat diterima di negara yang seharusnya menikmati kebebasan, demokrasi, supremasi hukum, dan hak asasi manusia.
“Gereja berupaya menyebarkan pesan harapan, kedamaian, dan cinta di tengah kegelapan pelanggaran hukum di negara ini,” ujarnya.
Harricknen mengatakan kurangnya kehadiran pemerintah di masyarakat adalah salah satu alasan mengapa hukum dan ketertiban meningkat. Karena itu, lanjut dia, gereja meminta pemerintah untuk melangkah maju dan lebih terlihat di masyarakat mereka.
Dia menambahkan polisi dan lembaga penegak hukum pemerintah harus bebas dari campur tangan politik dan kompromi untuk menjalankan peran dan tanggung jawab yang diamanatkan.
“Kebijakan keuangan harus diubah untuk memungkinkan kewarasan dan kepemimpinan yang berintegritas, dan panglima perang suku harus menghadapi kekuatan hukum penuh,” katanya.
Seorang anggota masyarakat, Dorothy Tekwie, menyerukan kepada warga PNG dan pemerintah untuk bertanggung jawab atas perilaku sendiri dan secara individu berubah demi perbaikan negara. (*)
Discussion about this post