Jayapura, Jubi – Pemerintah Papua Nugini berharap Pemerintah Amerika Serikat akan meneruskan penyaluran bantuan bagi Papua Nugini melalui USAID, badan independen yang bertanggung jawab menyalurkan bantuan untuk bidang ekonomi, pembangunan, dan kemanusiaan. Akan tetapi, Pemerintah Papua Nugini telah menyiapkan rencana untuk mengantisipasi kemungkinan penghentian bantuan USAID bagi Papua Nugini secara permanen.
Tvwan Online pada 13 Februari 2025 melansir pernyataan Menteri Luar Negeri Papua Nugini, Justin Tkatchenko dalam pemberitaan berjudul “Gov’t plans should USAID cease”. Tkatchenko berharap dukungan USAID untuk berbagai program di Papua Nugini akan berlanjut. Bantuan pendanaan USAID secara signifikan digunakan untuk menyediakan obat antiretroviral (ARV) bagi Orang dengan HIV/AIDS di Papua Nugini.
Pada 20 Januari 2025, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memerintahkan penghentian semua bantuan internasional untuk dievaluasi selama 90 hari. Seluruh bantuan yang disalurkan USAID termasuk dalam bagian bantuan dari Amerika Serikat yang dihentikan Trump.
Tkatchenko menjelaskan bahwa Pemerintah Papua Nugini mulai mencari bantuan alternatif jangka panjang jika Trump menghentikan bantuan USAID kepada Papua Nugini secara permanen. “Kami sudah berbicara dengan Pemerintah Australia dan lembaga donor lainnya, jika mereka dapat mengisi kekosongan itu,” kata Tkatchenko.
Tkatchenko yang juga anggota parlemen Papua Nugini mewakili Moresby Selatan menyatakan bahwa para dokter di daerah pemilihannya telah melaporkan kekurangan obat antiretroviral untuk ODHA. Ia mengatakan ada lebih dari 380 ODHA di daerah pemilihannya yang bergantung kepada obat antiretroviral yang didanai USAID.
Tkatchenko menyatakan kementeriannya ingin mengatasi masalah apa pun yang dikemukakan Pemerintah Amerika Serikat. Ia menyebut saling memahami di antara pemerintah kedua negara penting, agar tidak terjadi kesalahpahaman.
Meskipun demikian, Tkatchenko menekankan bahwa strategi jangka panjang Pemerintah Papua Nugini adalah membangun kemandirian mereka dalam mendanai berbagai proyek dan program pemerintah. “Kami tidak dapat terus-menerus bergantung pada mitra donor lain untuk membantu kami. Kami sangat menghargai bantuan mereka, namun Papua Nugini harus mandiri pada akhirnya.”
BERITATERKAIT
UNAIDS mengatakan bahwa antara tahun 2010 dan 2023, jumlah kasus infeksi HIV di Fiji meningkat sebesar 241 persen. Sementara di Papua Nugini, negara yang telah lama memiliki tingkat infeksi HIV yang sangat tinggi—jumlah kasusnya pada 2024 mencapai rekor 6.700 kasus.
Kepala Business for Health, Ann Clarke mengatakan Papua Nugini tidak lagi memiliki kemampuan untuk menangani pandemi HIV/AIDS. Business for Health adalah sebuah lembaga swadaya masyarakat di bidang kesehatan, dan Ann Clarke bekerja dengan berbagai perusahaan lokal untuk membantu menahan penyebaran HIV di Papua Nugini. (*)
