Jayapura, Jubi — Kembalinya Christian Téin, Presiden Le Front de Libération Nationale Kanak et Socialiste (FLNKS), ke Nouméa, ibu kota Kaledonia Baru, membuat sejumlah pihak merasa waswas, terutama kelompok loyalis Prancis di wilayah jajahan tersebut. Kekhawatiran itu muncul karena Christian Téin dianggap sebagai pentolan dan pemimpin gerakan perjuangan lapangan yang dikenal dengan singkatan CCAT (Cellule de Coordination des Actions de Terrain).
Bagi Pemerintah Prancis, Christian Téin dituding berada di balik kerusuhan yang terjadi pada Mei 2024 lalu di Nouméa, Kaledonia Baru.
Ia tiba di Nouméa pada 6 Desember 2025. Téin kemudian menuju wilayah utara pulau utama Kaledonia Baru, Grande Terre, di mana ia dijadwalkan memimpin pertemuan luar biasa gerakan pro-kemerdekaan FLNKS pada Sabtu di kota kecil Ponérihouen, bagian utara pulau tersebut.
“Ini akan menjadi kali pertama dia memimpin rapat FLNKS secara langsung,” demikian dikutip jubi.id dari laman RNZ Pasifik, Rabu (17/12/2025).
Saat menjalani hukuman penjara pertamanya di Lembaga Pemasyarakatan Mulhouse, wilayah timur laut Prancis, Téin terpilih sebagai Presiden FLNKS secara in absentia pada Agustus 2024.
Melalui surat yang dibacakan pada pembukaan kongres itulah Christian Téin, koordinator lapangan CCAT, yang tergabung dalam Union Calédonienne (UC)—partai terbesar masyarakat Kanaki—menyampaikan sikap politiknya.
Gerakan ini menghadapi perpecahan internal, dengan beberapa faksi, seperti CCAT, dituduh bersikap ekstremis, sementara faksi lainnya memilih keluar, sehingga melemahkan sikap persatuan gerakan.
Gerakan kemerdekaan bangsa Kanaki kemudian menggelar Kongres FLNKS ke-44 di Saint-Louis, Selandia Baru, pada Sabtu (25/1/2025), dan dilanjutkan pada Minggu (26/1/2025) di Quatre Cocotiers, Saint-Louis, Mont-Dore, Kaledonia Baru.
“Seluruh komponen gerakan kemerdekaan hadir, kecuali Palika (Parti de Libération Kanak), partai terbesar kedua bangsa Kanak, serta UPM (Union Progressiste Mélanésienne), yang tidak menghadiri Kongres FLNKS ke-44,” demikian dikutip jubi.id dari la1ere.francetvinfo.fr, Sabtu (25/1/2025).
Pertemuan tersebut dibuka dengan pembacaan surat yang ditulis Presiden Front, Christian Téin, yang telah ditahan di Prancis selama tujuh bulan. Surat itu secara khusus menyoroti masa depan institusi politik Kanaki.
“Kita harus menutup kurungan penjajahan tahun ini, kita harus menutup pintunya. Kita masih akan menderita, masih akan ada kematian, tetapi kita akan terus melanjutkannya, karena kita mengalami semacam perbudakan,” kata Roch Wamytan, kepala adat Saint-Louis, saat memberikan sambutan kepada para delegasi dalam Kongres FLNKS ke-44.
Dalam kesempatan tersebut, para aktivis pro-kemerdekaan bangsa Kanak datang dalam jumlah besar ke Saint-Louis, Mont-Dore. Di barisan depan tampak anggota parlemen Emmanuel Tjibaou dan Senator Robert Xowie.
Di antara komponen Front yang hadir terdapat delegasi dari Gerakan Nasionalis Kemerdekaan dan Kedaulatan (MNIS), Gerakan Oseania Independen (MOI), Reli Demokratik Oseania (RDO), USTKE, dan Partai Buruh, serta politisi sekutu dari luar negeri, termasuk Polinesia, Hindia Barat, dan Reunion.
Sementara itu, di Paris, Prancis, konsultasi awal dengan warga Kaledonia Baru terkait proses Bougival telah dihentikan oleh negara. Pada Selasa (16/12/2025), anggota parlemen Nicolas Metzdorf mengonfirmasi kepada NC la 1ère informasi yang sebelumnya diberitakan surat kabar Le Monde.
“Saya berbicara melalui telepon dengan Menteri Wilayah Seberang Laut, yang memberi tahu bahwa telah berlangsung pertemuan antara Presiden Republik Emmanuel Macron, Ketua Senat Gérard Larcher, dan Ketua Majelis Nasional Yaël Braun-Pivet,” jelas politisi yang loyal kepada pemerintah tersebut.
Diskusi Baru di Paris?
Presiden Republik Prancis tampaknya kembali menetapkan arah proses Bougival. Dalam surat yang dirilis Selasa (17/12/2025), ia kembali mengundang para pihak untuk bertemu.
“Gagasan yang beredar di Istana Élysée hari ini adalah mengundang kami ke Paris untuk membahas masalah ini,” kata Nicolas Metzdorf.
Ia menegaskan bahwa pihaknya hanya akan datang untuk membahas implementasi Perjanjian Bougival dan menolak membuka kembali negosiasi lain yang dapat mengarah pada kemerdekaan penuh. Metzdorf khawatir, dalam kondisi ini, “tidak akan ada kesepakatan sebelum 2027,” tahun pemilihan presiden Prancis.
Kekhawatiran Boikot FLNKS
Pembalikan arah ini terjadi karena tidak adanya mayoritas untuk mengesahkan undang-undang tentang konsultasi tersebut. Rancangan undang-undang yang semula dijadwalkan dibahas Dewan Menteri pada Rabu (17/12/2025) agar dapat diajukan ke Majelis Nasional awal Januari, akhirnya tertunda.
“Ini berarti partai-partai politik seperti National Rally, Partai Sosialis, bahkan Partai Republik menolak memberikan suara. Mengapa? Karena mereka takut akan boikot FLNKS,” keluh Metzdorf.
“Hal Terbaik”, Menurut Senator Georges Naturel
Dalam wawancara dengan Outre-mer la 1ère, Senator LR Georges Naturel menyatakan bahwa situasi ini merupakan “hal terbaik” untuk membuka ruang kemajuan dalam persoalan Kaledonia Baru. Menurutnya, pemerintah perlu memperjelas niat dan arah kebijakannya.
Sementara Senator pro-kemerdekaan Robert Xowie (UC) menilai bahwa persoalan Kaledonia harus dikelola dengan transparansi dan imparsialitas tinggi. “Jika pemerintah bergerak ke arah itu, ini pertanda baik untuk menenangkan situasi dan membangun masa depan negara kita bersama,” ujarnya.
Jadwal Terganggu
Pekan lalu, Kongres memberikan suara terhadap rancangan undang-undang konsultasi rakyat Kaledonia Baru terkait kelanjutan Perjanjian Bougival. Meskipun memperoleh opini positif, dukungan politiknya lemah: 19 suara mendukung, 19 abstain, dan 14 menolak.
Anggota parlemen dari Partai Sosialis menarik diri dari rancangan undang-undang tersebut pada awal Desember karena dinilai menyimpang dari mekanisme yang digagas mantan Menteri Wilayah Seberang Laut, Manuel Valls.
Undang-undang konstitusional tersebut sejatinya dimaksudkan untuk menyempurnakan implementasi perjanjian Bougival yang ditandatangani pada 12 Juli 2025, sebagai dasar konsultasi rakyat Kaledonia Baru. Namun, penundaan oleh pemerintahan Lecornu dan kepergian Manuel Valls mengubah peta politik.
Siapa Itu FLNKS dan Anggota MSG?
FLNKS (Kanak and Socialist National Liberation Front) merupakan gerakan pro-kemerdekaan utama masyarakat adat Kanaki di Kaledonia Baru. Meski masih berada di bawah kolonialisme Prancis, FLNKS telah menjadi anggota penuh Melanesian Spearhead Group (MSG).
Sejak awal, FLNKS memperjuangkan kedaulatan Kanak dari Prancis. Namun, perjuangan ini kerap terhambat oleh perpecahan internal serta kebijakan Prancis, termasuk reformasi elektoral yang dinilai melemahkan suara politik Kanak.
Ketegangan terbaru mencakup penolakan FLNKS terhadap Perjanjian Bougival yang dianggap tidak memberikan kedaulatan penuh, serta konflik internal yang menegaskan kompleksitas perjuangan penentuan nasib sendiri di tengah ketidakstabilan politik dan kepentingan ekonomi, terutama sektor nikel. (*)
Discussion about this post