Jayapura, Jubi – Sebuah kelompok yang tergabung dalam gerakan pro-kemerdekaan Kaledonia Baru, UNI (Union Nationale pour l’Indépendance), telah merilis sebuah komunike yang mengatakan bahwa mereka ‘tergerak dan menyesalkan tindakan dan kekerasan yang terjadi’.
Anggota Majelis Provinsi Kaledonia Utara di Kaledonia Baru, Patricia Goa mengatakan kerusuhan yang disertai kekerasan tersebut ‘memengaruhi seluruh penduduk kami’. Demikian dikutip jubi.id Rabu (15/5/2024) dari https://www.rnz.co.nz.
Dia mengatakan hal itu penting untuk melestarikan semua yang telah dibangun bersama selama lebih dari tiga puluh tahun dan prioritasnya adalah menjaga perdamaian, kohesi sosial.
Presiden Kaledonia Baru, pemimpin pro-kemerdekaan Louis Mapou dalam siaran pers dari pemerintahan ‘kolegialnya’, menyerukan ‘ketenangan, perdamaian, stabilitas dan akal sehat’ yang, katanya ‘harus tetap menjadi tujuan kita’ dalam menghadapi ‘hal-hal tersebut’. ‘Peristiwa yang hanya dapat menunjukkan masih adanya perpecahan dan kesalahpahaman yang mendalam.
Dia meminta seluruh komponen masyarakat Kaledonia Baru untuk menggunakan segala cara dan cara untuk mengembalikan akal sehat dan ketenangan.
“Setiap penjelasan atas rasa frustrasi ini, kemarahan tidak bisa dijadikan alasan untuk menyakiti atau menghancurkan properti publik, alat-alat produksi, yang semuanya telah dibangun oleh negara ini selama puluhan tahun,” katanya mengutuk keras tindakan tersebut.
Mengacu pada perdebatan terkini di Majelis Nasional Paris mengenai perubahan Konstitusi Perancis – untuk memungkinkan lebih banyak pemilih dalam pemilihan provinsi lokal di Kaledonia Baru – Mapou juga mengimbau Presiden Perancis Emmanuel Macron untuk ‘mengingat’ bahwa setiap saat, prioritasnya adalah harus tetap berpegang teguh pada kesepakatan komprehensif antara semua pemimpin politik di Kaledonia Baru, untuk membuka jalan bagi masa depan politik jangka panjang negara kepulauan ini.
Kesepakatan itu belum terjadi dan Macron, pada akhir pekan, mengundang seluruh pemimpin Kaledonia Baru untuk memulai kembali diskusi di Paris.
Kembali ke Paris, perdebatan dilanjutkan pada Selasa (14/5/2024) malam (waktu Paris) di Parlemen, namun pemungutan suara mengenai perubahan Konstitusi yang diusulkan pemerintah Perancis untuk mengubah persyaratan kelayakan kemungkinan akan tertunda dan hanya dapat dilakukan akhir pekan ini, dalam menghadapi rentetan amandemen yang diajukan oleh oposisi.
Para anggota parlemen sayap kiri tersebut mendukung gerakan pro-kemerdekaan Kaledonia Baru dalam perjuangan mereka melawan teks yang mereka yakini akan berdampak serius pada keterwakilan politik mereka.
Perubahan konstitusi dianggap sebagai penyebab utama kerusuhan di Kaledonia Baru saat ini.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Selandia Baru Winston Peters, pekan ini memimpin delegasi politik di beberapa negara dan wilayah kepulauan Pasifik, termasuk Kepulauan Solomon, Papua Nugini, Vanuatu, dan Tuvalu.
Namun tur Kaledonia Baru secara resmi dibatalkan dan akan dijadwal ulang ke tanggal lain.
Sebagai bagian dari program perjalanan resmi, delegasi tersebut akan ‘bertemu dengan para pemimpin pemerintah, politik dan budaya, mengunjungi inisiatif pembangunan yang didukung Selandia Baru dan berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat’.(*)
Discussion about this post