Jayapura, Jubi- Perusahaan-perusahaan di Kota Porgera, yang berdekatan dengan Tambang Porgera yang akan segera dibuka kembali, memohon bantuan keuangan dari pemerintah Papua Nugini.
Pada 2020 lalu, tambang di Provinsi Enga ditutup ketika pemerintah dan Barrick Gold tidak dapat mencapai kesepakatan mengenai sewa baru. Negosiasi tersebut telah memakan waktu tiga tahun dan kini penambangan tersebut akan dimulai kembali.
“Namun Nick Pakea dari Kamar Dagang Porgera mengatakan semua bisnis lokal kesulitan melewati penutupan ini, dan beberapa di antaranya terpaksa tutup selamanya,”demikian dikutip jubi.id dari rnz.co.nz Kamis (14/9/2023).
Pemerintah telah menjanjikan pendanaan kepada pemerintah provinsi namun Pakea ingin agar sebagian dana tersebut disalurkan kepada dunia usaha yang mengalami kesulitan.
“Jadi ketika mereka menutup operasinya pada tahun 2020, bisnis kami juga ikut ikut. Bayangkan saja tenaga kerja fisiknya pulang lalu listrik padam dan arus kas.
“Sebagian besar arus kas dihasilkan dari tambang, jadi dalam tiga tahun terakhir kita menghadapi masa yang sangat kritis dan menghadapi banyak tantangan.”katanya.
Pakea mengatakan slogan pemerintah selama empat tahun terakhir “Mempersingkat Rasa Sakit untuk Keuntungan Jangka Panjang” bagi bisnis Porgera telah menjadi “Kesakitan Jangka Panjang”
Dia mengatakan beberapa usaha tersebut hilang sehingga pemerintah harus memberikan kompensasi agar usaha yang masih beroperasi dapat menutup kerugiannya.
Selain itu, Pakea juga sedang mencari dana yang dapat disediakan melalui Bank Pembangunan Nasional untuk mengaktifkan kembali bisnis Porgera dan agar pemerintah provinsi Enga dapat menggunakan sebagian dana yang diterimanya untuk melunasi pinjaman bank yang belum dibayar untuk bisnis tersebut.
Bulan lalu Perdana Menteri PNG, James Marape, mengatakan pada forum pembangunan di Wabag, di bawah pemerintahan dirinya, pemerintah berkomitmen untuk memastikan pengaturan yang lebih menguntungkan di Porgera Baru, berdasarkan wawasan yang diperoleh dari tiga dekade terakhir.”
Dia meminta seluruh pemangku kepentingan untuk terlibat dalam proses forum pembangunan.
Pada bulan April, Pemerintah PNG mencapai kesepakatan dengan Barrick Gold dan mitranya Zijin, untuk membuka kembali tambang tersebut, dan perusahaan-perusahaan tersebut mengambil kepemilikan saham minoritas.
Kepala eksekutif Barrick Gold, Mark Bristow, mengatakan kepada RNZ Pacific awal tahun ini bahwa upaya perbaikan telah dilakukan namun perusahaan tersebut tetap khawatir dengan pelanggaran hukum yang sedang berlangsung di Enga, dan khususnya di sekitar Porgera.
Sebagian besar dari pelanggaran hukum ini adalah pertikaian antar suku dan pemerintah kini berjanji untuk membentuk pasukan elit di dalam kepolisian yang akan diberi wewenang untuk menggunakan kekuatan mematikan.(*)
