Jayapura, Jubi – Pemimpin Oposisi Parlemen Kepulauan Solomon, Hon Matthew Wale, menyuarakan kekecewaannya terhadap pernyataan Perdana Menteri Kepulauan Solomon, Manasseh Sogavare, mengenai hak untuk menentukan nasib sendiri di Majelis Umum PBB (UNGA) baru-baru ini.
“Perdana Menteri Sogavare baru-baru ini berpidato di hadapan Majelis Umum PBB yang menyatakan bahwa Kepulauan Solomon menegaskan kembali hak untuk menentukan nasib sendiri sebagaimana tercantum dalam Piagam PBB,” demikian dikutip Jubi dari solomonstarnews.com, Kamis (28/9/2023).
Meskipun Kaledonia Baru dan Polinesia Prancis menjadi sorotan, Hon Wale merasa sedih karena penderitaan Papua Barat tidak dimasukkan dalam daftar tersebut.
Pemimpin Oposisi mengatakan FLNKS dan orang West Papua adalah bangsa Melanesia dan keduanya menginginkan kemerdekaan.
Dia mengatakan Papua Barat berada di bawah pemerintahan kolonial Indonesia yang skematis dan sistematis, jauh lebih buruk daripada penderitaan yang dialami Kaledonia Baru.
“Kami adalah orang Melanesia dan kami harus selalu bergandengan tangan dengan saudara-saudari kami di Papua Barat,” ujarnya dalam pernyataan hari ini.
Wale mengatakan diplomasi dan geopolitik tidak boleh mengaburkan solidaritas terhadap masyarakat Melanesia di Papua Barat.
Pemimpin Oposisi mengatakan sangat menyedihkan bahwa Perdana Menteri saat ini yang dulunya adalah pendukung kuat Papua Barat telah berubah wajah.
“Perdana Menteri pernah menjadi pendukung kuat Papua Bara. Seorang pemimpin yang sangat vokal menentang kekejaman hak asasi manusia bahkan di Majelis Umum PBB dan forum internasional di masa lalu. Yang pasti, dia telah dibeli seharga 40 keping perak dan jelas-jelas telah mengubah wajahnya,” kata Wale.
Mr Wale juga mengulangi seruannya kepada para pemimpin MSG untuk memikirkan kembali pendirian mereka terhadap West Papua.
“Perdana Menteri seharusnya mempertahankan pendirian Kepulauan Solomon di Papua Barat seperti dulu. Dia tidak ada bedanya dengan Yudas Iskariot,” ujarnya. (*)