Jayapura, Jubi – Presiden Amerika Serikat Joe Biden dipastikan tidak akan menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi Amerika Serikat dan negara-negara Pasifik atau KTT AS – Pasifik. Sebagai gantinya, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken akan tiba di Port Moresby, ibu kota Papua Nugini, pada Senin (22/5/2023) untuk mewakili Biden dalam pertemuan tingkat tinggi itu.
The National melansir pemberitaan bahwa Biden telah menelepon Perdana Menteri Papua Nugini James Marape dan meminta maaf lantaran Biden membatalkan kunjungannya ke Port Moresby, karena ada urusan mendadak di Washington DC, ibu kota Amerika Serikat (AS). Biden juga memastikan bahwa Blinken akan datang ke Papua Nugini untuk mewakili dirinya dalam Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT AS – Pasifik.
Marape mengatakan Blinken akan tiba di Port Moresby pada Senin pagi. “Itu akan menjadi kelanjutan dari diskusi yang diadakan selama KTT AS – Pasifik pertama pada September lalu,” kata Marape, sebagaimana dikutip dari The National. “KTT akan berlangsung sesuai rencana, antara AS dan para pemimpin negara Pasifik [pada] minggu depan di Port Moresby,” tambahnya.
Perdana Menteri Fiji Sitiveni Rabuka tiba di Port Moresby pada Jumat (19/5/2023). Sementara para pemimpin negara Pasifik lainnya, termasuk Perdana Menteri Selandia Baru, akan datang untuk menghadiri Forum Kerja Sama India – Kepulauan Pasifik (FIPIC) dan KTT AS – Pasifik.
Marape mengatakan Papua Nugini sudah memiliki perjanjian status kekuatan dan perjanjian pengendara kapal dengan AS. Mereka berharap untuk menandatangani perjanjian kerja sama pertahanan dengan AS.
Dia menegaskan bahwa perjanjian kerja sama Papua Nugini dan AS tidak akan melanggar undang-undang negara, kedaulatan, dan tidak bertentangan dengan Gerakan Non Blok (GNB). Marape mengatakan Papua Nugini berdiri dengan motonya “teman untuk semua dan tidak ada musuh”.
“Parlemen akan mengetahui rahasia ini. [Perjanjian] itu masih dalam tahap negosiasi, dan kami hampir siap untuk menandatanganinya,” kata Marape. “Itu tidak akan menghentikan kami untuk menandatangani perjanjian atau kerja sama kami sendiri dengan negara lain,” tambahnya.
Wakil Perdana Menteri Papua Nugini John Rosso juga menyatakan bahwa kabinet telah menyetujui perjanjian kerja sama pertahanan antara Papua Nugini dan AS. Setelah ditandatangani, perjanjian itu akan dibawa ke parlemen Papua Nugini, agar dapat dibahas dan disahkan.
“Jadi saya perjelas, kalaupun ditandatangani, [perjanjian] itu tidak akan [serta merta] menjadi undang-undang sampai dibahas di parlemen,” katanya.(*)