Jayapura, Jubi – Pemerintah Papua Nugini dinilai mengabaikan tanggung jawabnya dengan meminta gereja-gereja di negara tersebut untuk menyediakan layanan sosial yang lebih penting. Hal ini membuat sebuah lembaga pemikir di negara itu memperingatkan pemerintah PNG.
“Bulan lalu pemerintah PNG mengumumkan bahwa mereka memberikan sepuluh persen dari pendapatan dua perusahaan negara besar kepada gereja-gereja, sehingga mereka dapat memperluas upaya mereka di bidang kesehatan, pendidikan, dan bidang lainnya,” demikian dikutip Jubi dari rnz.co.nz, Minggu (5/11/2023).
Gereja-gereja di seluruh PNG telah menyediakan sebagian besar layanan sosial di PNG.
Direktur Eksekutif Institut Urusan Nasional Papua Nugini, Paul Barker, mengatakan kepada RNZ Pacific bahwa gereja-gereja mengakui komitmen ini.
Namun, Barker mengatakan tidak ingin tanggung jawab lebih besar dibebankan kepada mereka.
“Tolong jangan meminta kami mengambil alih fungsi pemerintahan Anda,” katanya.
“Para pemimpin gereja yang bertanggung jawab mengakui adanya fungsi-fungsi pemerintah dan ada bidang-bidang yang baik untuk bermitra, namun mereka tidak ingin mengambil alih seluruh fungsi-fungsi pemerintah,” tambahnya.
Pengumuman pemerintah mengatakan sepuluh persen pendapatan dari Kumul Petroleum Holdings Ltd dan Kumul Minerals Holdings Ltd akan disumbangkan ke gereja.
Perdana Menteri Papua Nugini, James Marape, menyebutnya sebagai langkah transformatif namun Barker mengatakan pemerintah memiliki sekitar 1.400 entitas, yang sebagian besar tidak berfungsi sebagaimana mestinya.
Ia mengatakan bahwa upaya yang harus dilakukan adalah mengatasi “masalah yang dihadapi lembaga-lembaga tersebut”.
“Permasalahan lembaga-lembaga tersebut perlu diatasi. Lembaga-lembaga pemerintah perlu dirasionalisasi dan diefektifkan karena lembaga-lembaga tersebut menghabiskan dana publik dalam jumlah yang sangat besar dan banyak dari lembaga-lembaga tersebut sangat membutuhkan pendanaan.”
Barker mengatakan operasional lembaga-lembaga pemerintah dapat ditingkatkan dalam penyampaian kinerjanya “jika mereka dikelola dengan lebih efektif, jika Anda tidak memiliki semua kronisme, penunjukan politik dalam dewan, manajemen, dan sebagainya.” (*)