Jayapura, Jubi – Menteri Perempuan, Anak, dan Perlindungan Sosial Fiji Lynda Tubuya mengatakan 60 persen perempuan di Fiji mengalami berbagai bentuk kekerasan sepanjang hidup mereka. Perkiraan itu didasarkan data statistik Saluran Pengaduan Kekerasan dalam Rumah Tangga maupun Saluran Pengaduan Anak.
Tubuya menyampaikan rasa terima kasihnya yang tulus kepada organisasi hak-hak perempuan yang telah berkomitmen teguh terhadap perjuangan memajukan kesetaraan gender dan hak-hak perempuan.
Ia menyatakan Fiji merupakan salah satu negara dengan tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak tertinggi di dunia. “Permasalahan ini tidak hanya terjadi pada satu insiden saja, namun juga merupakan permasalahan yang sudah mendarah daging dalam masyarakat kita,”katanya.
Menurut Tubuya, data statistik itu hanya memberi petunjuk mengenai dampak yang luas terhadap kehidupan perempuan dan anak perempuan, mimpi-mimpi yang hancur, dan potensi yang belum dimanfaatkan. Situasi perempuan yang rentan menjadi korban kekerasan juga berdampak luas terhadap keluarga, komunitas, dan Fiji.
Dia mengatakan segala bentuk kekerasan berbasis gender, termasuk kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Kekerasan itu juga merupakan pelanggaran pidana di Fiji.
Tubuya menambahkan pada bulan Juni tahun ini Pemerintah Fiji menandai tonggak penting dengan meluncurkan Rencana Aksi Nasional (RAN) Fiji untuk Mencegah Kekerasan terhadap Semua Perempuan dan Anak Perempuan (2023-2028).
Tabuya mengatakan rencana aksi yang berbasis bukti itu merupakan yang kedua di dunia. Rencana aksi itu dirancang untuk bersifat transformatif dan inklusif, melibatkan seluruh masyarakat, dan seluruh pemerintahan dalam upaya mencegah kekerasan sebelum terjadi.
Dia mengatakan inti dari RAN Fiji itu terletak kepada pengakuan bahwa ketidaksetaraan gender dan dominasi laki-laki atas perempuan—situasi yang sering disebut patriarki—menjadi penyebab utama terjadinya kekerasan.
Ia mengajak semua pihak untuk bersatu dan mengambil tindakan kolektif dalam mewujudkan kesetaraan gender dan pemberdayaan semua perempuan dan anak perempuan. Hal itu dapat dicapai melalui pendidikan publik dan pergeseran gender, penghapusan norma yang diskriminatif, membina hubungan yang saling menghormati, dan mendukung para penyintas.
Upaya itu juga dapat dilakukan dengan menegakkan perlindungan hukum, dan membina masyarakat yang dibangun berdasarkan keadilan, kesetaraan, dan keadilan.
Tubuya menguraikan rencana kementerian yang dipimpinnya dalam jangka waktu 12 – 18 bulan sejak tahun 2024 akan berfokus kepada tindakan prioritas di bidang pendidikan, olahraga, media, tradisional, keagamaan, dan informal.
Dalam bidang olahraga, mereka akan memprioritaskan pengembangan kode etik responsif gender untuk 10 cabang olahraga bekerja sama dengan pemangku kepentingan terkait serta lembaga klub komunitas yang bekerja dengan anak laki-laki dan pemain dalam hubungan yang saling menghormati.
Di bidang pendidikan, mereka akan berfokus mengubah norma-norma sosial yang diskriminatif gender melalui revisi atau pengembangan kurikulum.
Tubuya menambahkan, dalam konteks keyakinan dan tradisi, pihaknya akan memulai percakapan tingkat tinggi dengan para pemimpin, organisasi, dan komunitas. Perbincangan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan itu berfokus kepada peningkatan hubungan tanpa kekerasan, saling menghormati, dan membina keselamatan, rasa hormat, dan kesetaraan.
Di bidang media, mereka akan membuat strategi komunikasi nasional dan bersiap meluncurkan kampanye pemasaran sosial nasional dalam berbagai situasi, termasuk keamanan online.
Kementerian Perempuan, Anak, dan Perlindungan Sosial Fiji juga akan berkolaborasi dengan Biro Statistik Fiji untuk melaksanakan Survei Sikap Masyarakat Nasional (NCAS) Fiji. Hasil survei itu akan menjadi basis data untuk melacak efektivitas intervensi RAN Fiji selama 5 tahun mendatang.
Tubuya menjelaskan hasil survei itu juga akan menjadi masukan bagi kampanye pemasaran sosial nasional RAN Fiji di seluruh lingkungan utama dan di ruang daring. Ia menekankan pada era digital saat ini Pemerintah Fiji tidak bisa mengabaikan masalah mendesak berupa kekerasan berbasis gender yang terjadi secara daring ataupun pelecehan seksual yang dibantu teknologi.
Ia mengatakan pihaknya berkomitmen kepada jalur transformasi sosial, dan menerima tantangan untuk memperbaiki situasi perempuan dan anak dengan dedikasi yang tidak tergoyahkan. Tubuya menegaskan ia berkomitmen untuk menjadi advokat yang gigih, menyuarakan suaranya di meja kabinet, di gedung parlemen, di komunitas agama, dan di mana pun dia berada. (*)