Jayapura, Jubi – Penambangan dasar laut kini sedang marak di kawasan Pasifik—mulai dari Papua Nugini, Kepulauan Cook, sampai dengan Tonga. Masyarakat sipil Tonga pun menggelar forum konsultasi nasional untuk membahas masalah perlindungan sumber daya laut dari aktivitas penambangan dasar laut.
Saat membuka forum konsultasi nasional itu, Perdana Menteri Tonga, Dr Pohiva Tu’ionetoa menyatakan semua pemangku kepentingan harus memastikan bahwa sumber daya kelautan Tonga akan tetap terlindungi. Sumber daya kelautan Tonga juga harus tetap menjadi sumber mata pencaharian rakyat Tonga.
“Pentingnya melindungi lautan kita untuk mengamankan dan mempertahankan berbagai sarana mata pencaharian dan mineral dasar laut kita,” kata Tu’ionetoa, sebagaimana dikutip dari laman internet Komisi Penyiaran Tonga pada Sabtu (17/9/2022).
Tu’ionetoa meyakini bahwa kepentingan untuk menambang mineral di dasar laut dapat diselaraskan dengan upaya pelestarian dan konservasi ekologi kelautan Tonga. “Dengan demikian, pemerintah Tonga bisa meraih tambahan pendapatan untuk membiayai pembangunan ekonominya, sekaligus menaikan standar kehidupan rakyat Tonga,” kata Tu’ionetoa.
Ia menyatakan Pemerintah Tonga telah menyetujui penetapan 30 persen kawasan perairan Tonga menjadi Area Pengelolaan Spesial. Area itu tidak hanya untuk memdorong ketahanan pangan untuk semua warga, tetapi juga untuk konservasi sumber daya dasar laut bagi generasi mendatang.
Sementara itu, Direktur Masyarakat Sipil Tonga, Keasi Pongi menjelaskan konsultasi nasional itu digelar untuk memastikan kesiapan nasional dan ketangguhan para pemangku kepentingan dalam menghadapi tantangan berbagai aktivitas penambangan di dasar laut perairan Tonga. Konsultasi nasional itu juga akan mempertimbangkan berbaagai dampak penampangan dasar laut terhadap ekologi kelautan Tonga.
“Undang-Undang Mineral Dasar Laut 2014 memang mengatur kegiatan dan operasi di lautan kita, baik untuk kehidupan laut maupun penambangan dasar laut,” katanya. (*)
