Sorong, Jubi – Akademisi dari Univesritas Papua, Dr. Ir. Agus Irianto Sumule menyatakan Tanah Papua menghadapi paradoks yang besar. Situasi itu makin rumit karena ‘Bumi Cenderawasih’ menjadi tempat bertemunya dua arus kepentingan besar, yakni kepentingan ekstraktif dan kepentingan konservasi.
Katanya, kepentingan ekstraktif ingin memanfaatkan sumber daya alam di Tanah. Sementara itu, kepentingan konservasi ingin mempertahankan hutan, laut serta keanekaragaman hayati di sana.
Pernyataan ini disampaikan Agus Sumule dalam diskusi PAPEDA Summit 2026 melalui sesi Parallel 01 – Tata Kelola Berdampak: Otonomi Khusus dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (Otsus & RIPPP) yang berlangsung di Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, Rabu (2/9/2026).
Dalam materi bertajuk “Tata Kelola Berdampak: Dari Otonomi Khusus dan RIPPP Menuju Transformasi Manusia Papua”, Agus Sumule membedah berbagai persoalan mendasar pembangunan Papua.
Menurutnya, kedua kepentingan tersebut tidak boleh mengaburan bagaimana masa depan masyarakat adat Papua.
“Keduanya mempunyai legitimasi tertentu, tetapi keduanya tidak boleh mengabaikan pertanyaan utama, apakah masyarakat adat Papua menjadi penerima manfaat utama dari pengelolaan kekayaan tersebut,” kata Agus Sumule.
Ia mengatakan, pembangunan di Tanah Papua tidak hanya berkaitan dengan besarnya anggaran, kekayaan sumber daya alam, maupun banyaknya proyek yang masuk ke daerah.
Akan tetapi, masalah yang jauh lebih mendasar adalah apakah seluruh kekayaan tersebut benar-benar mampu mengubah kehidupan masyarakat asli Papua.
Mulai dari pendidikan, kesehatan, pendapatan, pangan, pelayanan dasar hingga perlindungan terhadap hak masyarakat adat.
Sumule menegaskan bahwa Tanah Papua sedang menghadapi sebuah paradoks besar. Wilayahnya memiliki potensi kekayaan alam luar biasa, tetapi masyarakatnya belum seluruhnya menikmati kesejahteraan yang sebanding dengan kekayaan tersebut.
“Tanah Papua memiliki sumber daya mineral hutan, laut, keanekaragaman hayati dan kekayaan budaya yang bernilai sangat tinggi. Tetapi sebagian besar masyarakat asli Papua masih belum menikmati mutu pendidikan, kesehatan, pendapatan dan layanan dasar yang sebanding dengan kekayaan tersebut,” ucapnya.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan di Tanah Papua tidak boleh hanya diukur dari besarnya investasi, pertumbuhan ekonomi, PDRB, ekspor, luas kawasan konservasi ataupun besarnya dana transfer pemerintah.
Ukuran paling penting kata Sumule, justru harus dilihat dari perubahan nyata dalam kehidupan manusia Papua. Sebab, kekayaan alam Tanah Papua seharusnya menjadi modal untuk membangun manusia Papua.
Sebaliknya lanjut Sumule, apabila sumber daya alam terus dieksploitasi tetapi masyarakat pemilik wilayah adat tetap berada dalam kemiskinan, keterbelakangan pelayanan dasar dan ketimpangan, maka pembangunan tersebut perlu dipertanyakan.
Selain itu menurut Agus Sumule, konservasi yang tidak memberikan jalan ekonomi kepada pemilik wilayah adat, akan kehilangan legitimasi sosial.
Sebaliknya, ekstraksi yang menghasilkan penerimaan besar tetapi meninggalkan kemiskinan, ketimpangan dan kerusakan ekologis juga tidak dapat disebut pembangunan berkelanjutan.
“Tanah Papua membutuhkan jalan yang menyatukan ekonomi, ekologi dan martabat manusia,” ujarnya.
Agus Sumule menjelaskan bahwa Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua atau RIPPP 2022–2041, telah menyediakan kerangka pembangunan jangka panjang untuk membawa Papua menuju perubahan yang lebih mendasar.
Merujuk pada Perpres Nomor 24 Tahun 2023 yang menetapkan visi pembangunan Papua menuju “Papua Mandiri, Adil, dan Sejahtera”, dengan tiga misi utama, yakni Papua Sehat, Papua Cerdas dan Papua Produktif.
Kerangka itu lanjut Agus Sumule, harus dipahami sebagai pembangunan sistem. Bukan sekadar daftar proyek yang berdiri sendiri.
Proyek besar yang dibangun di pusat kota tidak boleh dijadikan ukuran keberhasilan pembangunan, apabila pelayanan dasar di ribuan kampung masih tidak berjalan dengan ukuran tersebut.
Agus Sumule juga menyinggung mengenai sektor pendidikan. Ia menilai persoalan pendidikan di Tanah Papua tidak hanya masalah ketersediaan ruang kelas maupun kurikulum. Akan tetapi keterbatasan guru, minimnya air bersih, listrik, internet, sanitasi serta persoalan geografis yang membuat jarak menuju sekolah menjadi sangat jauh.
Sumule pun menawarkan penguatan sistem SSH-1 dan SSH-2 sebagai bagian dari Papua Cerdas dan SSH-1. Menempatkan sekolah dasar sebagai pusat pembangunan anak, melalui pembelajaran yang lebih panjang, terstruktur, makanan, pendampingan, pembentukan karakter, literasi, dukungan air, listrik, internet, sanitasi serta keterlibatan masyarakat.
Sementara SSH-2 diarahkan untuk menjawab persoalan anak-anak di kampung yang tidak memiliki bangunan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dengan pembelajaran berbasis kampung, pendamping, sekolah induk, internet satelit, perangkat digital, dan lokasi geografis.
“Pemerintah harus berani mengubah cara membiayai pendidikan di Papua jadi program pendidikan Papua harus dibiayai berdasarkan biaya untuk mencapai anak, bukan semata-mata biaya rata-rata nasional. Daerah yang paling sulit dijangkau justru memerlukan pembiayaan per anak yang lebih tinggi,” kata Agus Sumule.
Untuk layanan kesehatan kata Agus Sumule, kondisi geografis di Tanah Papua tidak bisa diperlakukan sama dengan wilayah lain yang akses jalannya relatif mudah.
Pelayanan kesehatan di Tanah Papua menurutnya, harus dibangun dengan paradigma yang memungkinkan layanan mendatangi masyarakat, bukan semata-mata menunggu masyarakat datang ke fasilitas kesehatan.
Ia mengusulkan, setiap kampung memiliki kader kesehatan yang mendapatkan pelatihan untuk melakukan deteksi dini, pelayanan kesehatan ibu dan anak, penanganan gizi, penyakit menular maupun tidak menular, pertolongan awal serta komunikasi keadaan darurat.
Sumule juga menyoroti pentingnya sistem rujukan yang menyesuaikan kondisi geografis Tanah Papua. Membutuhkan ambulans air untuk sungai, rawa dan kepulauan serta jaringan penerbangan perintis dan evakuasi medis untuk pegunungan.
Untuk Papua Produktif, Agus Sumule mendorong agar pembangunan ekonomi berangkat dari kekuatan yang sudah dimiliki masyarakat Papua, terutama pangan lokal.
Salah satu gagasan yang ia sampaikan adalah One Day No Rice atau ODNR, yakni satu hari dalam sepekan (satu minggu) ketika institusi maupun rumah tangga secara sadar mengganti konsumsi beras dengan pangan lokal seperti ubi jalar, keladi, singkong, sagu, pisang dan komoditas lokal lainnya sesuai karakteristik wilayah.
Menurut dia, perubahan pola konsumsi dapat menjadi pintu masuk untuk membangun sistem produksi pangan lokal.
Dengan begitu, kebijakan pangan tidak berhenti pada kampanye konsumsi, tetapi dapat berkembang menjadi kebijakan produksi, kesehatan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Agus Sumule menilai apabila diterapkan secara luas, ODNR dapat membantu mengurangi ketergantungan terhadap beras dari luar Tanah Papua. Menjaga pengetahuan pangan tradisional, serta mengalirkan belanja konsumsi kembali kepada petani dan pelaku usaha lokal.
Agus Sumule pun mengusulkan sejumlah agenda yang dipandang perlu didorong melalui PAPEDA Summit 2026 .
Pertama, pembangunan harus menempatkan transformasi manusia Papua dan keberlanjutan ekologis sebagai ukuran utama, bukan sekadar pertumbuhan ekonomi atau serapan anggaran.
Kedua, perlu dibentuk mekanisme lintas-pemerintah untuk memperluas inovasi yang sudah tersedia, terutama di sektor pendidikan, kesehatan dan pangan lokal, dengan target kampung dan sekolah yang jelas.
Ketiga, pekerjaan teknis untuk melakukan valuasi jasa lingkungan Papua harus segera dimulai, termasuk merancang mekanisme pembagian manfaat yang menempatkan masyarakat adat sebagai penerima manfaat utama.
Keempat, perlu ada kesepakatan mengenai prinsip reinvestasi sebagian penerimaan yang berasal dari sumber daya alam Papua untuk pembangunan manusia dan Dana Abadi.
Kelima, sistem akuntabilitas publik harus dibangun sehingga masyarakat dapat mengetahui dari mana uang berasal, untuk apa digunakan dan hasil apa yang telah dicapai. (*)
Discussion about this post