Kemenkes bantu pembangunan RS dan rehabilitasi puskesmas di Papua Tengah

Penulis: Admin Jubi - Editor: Arjuna Pademme

Jayapura, Jubi – Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) akan membantu Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah membangun rumah sakit (RS) dan merehabilitasi 54 pusat kesehatan masyarakat atau puskesmas di wilayah itu pada 2027.

Kepastian ini disampaikan Wakil Gubernur Papua Tengah, Deinas Geley, S.Sos, M.Si setelah bertemu Wakil Menteri Kesehatan, Benjamin Paulus Octavianus di Kantor Kemenkes RI, Jakarta, Rabu (28/10/2026).

“Saya ditugaskan pak gubernur mewakili beliau mengikuti kegiatan di Kementerian Kesehatan RI. Permohonan [bantuan] yang kami ajukan adalah agar Kemenkes membantu kami membangun rumah sakit besar di Provinsi Papua Tengah, dan itu disetujui,” kata Deinas Geley, Kamis (29/10/2026).

Katanya, Kemenkes RI menyatakan pembangunan rumah sakit itu akan dimulai pada 2027. Rumah sakit yang akan dibangun seperti Rumah Sakit Kemenkes yang ada di Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua.

Akan tetapi Pemprov Papua Tengah terlebih dulu diminta menyiapkan lahan. Pemprov Papua Tengah pun telah menyiapkan lahan 20 hektare untuk pembangunan rumah sakit itu di Kabupaten Nabire.

“Rumah sakit terbesar di Papua Tengah akan dibangun tahun depan. Kemudian akan dibangun lagi rumah sakit besar di Kabupaten Deiyai, Dogiyai, Intan Jaya, Puncak, Puncak Jaya. Semua, dari kementerian yang akan membangun,” ucapnya.

Selain itu kata Wagub Geley, pihaknya juga mengusulkan bantuan rehabilitasi 54 puskesmas di Provinsi Papua Tengah. Kemenkes pu menyetujuinya.

BERITATERKAIT

Begitupula permintaan bantuan peralatan medis untuk puskesmas, obat-obatan dan dokter spesialis untuk delapan kabupaten di Provinsi Papua Tengah, serta dana operasional untuk petugas puskesmas, juga disutujui oleh Kemenkes.

“Saat pertemuan kemarin, pemerintah kabupaten dan pemprov diminta harus siapkan lahan [untuk pembangunan rumah sakit]. Ketika lahan ada maka semua program yang diajukan gubernur dan wakil gubernur kepada Kemenkes akan dijawab semua,” ujarnya.

Wagub Geley mengatakan, Kemenkes RI juga akan membantu helikopter sebagai ambulans udara untuk Pemprov Papua Tengah, yang berfungsi melayani warga delapan kabupaten di sana.

“Nanti pak gubernur yang putuskan penempatan ambulans helikopter itu di mana. Nanti helikopter itu akan dipakaikan logo kesehatan seperti di mobil ambulans dan akan melayani masyarakat yang membutuhkan,” katanya.

Katanya, bantuan dari Kemenkes RI itu terkoneksi dengan visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur, sehingga program presiden untuk pelayanan masyarakat dapat terlaksana, karena pemprov adalah perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah.

“Untuk itulah kita mesti bersinergi dengan pemerintah pusat agar apa yang kurang dapat dibantu,” ucap Wagub Geley. (*)

Related Posts

Discussion about this post

Festival Kopi Papua Tengah

English Story

Forest and land fires driven not only by El Niño but also by corporate  expansion

Jayapura, Jubi – Forest and land fires (karhutla) should not be attributed solely to El Niño and climate change, but [...]

Papua conservation agency develops plan to restore pig-nosed turtle  population

Jayapura, Jubi – The Papua Natural Resources Conservation Agency (BBKSDA Papua), in collaboration with WWF-Indonesia’s Papua Programme, is developing a [...]

WALHI Papua urges protection Indigenous rights and environmental  restoration at Makimi gold mine

Jayapura, Jubi – The Indonesian Forum for the Environment (WALHI) Papua has called for the protection of Indigenous communities’ rights [...]

Merauke farmers gain easier access to affordable fuel for agriculture

Jayapura, Jubi – Merauke regency in South Papua province is one of Indonesia’s major food-producing regions, with tens of thousands [...]

Jayawijaya KNPI calls for independent investigation into fatal Nduga shooting

Jayapura, Jubi – The Indonesian National Youth Committee (KNPI) in Jayawijaya Regency, Papua Pegunungan Province, has called for an independent [...]

PT Media Jubi Papua

Terverifikasi Administrasi dan Faktual oleh Dewan Pers