Jayapura, Jubi – Dinas Olahraga dan Pemuda (Disorda) Provinsi Papua berharap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang akan mengelola sejumlah venue eks Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua bisa segera terbentuk tahun ini.
Diungkapkan Plt Kepala Disorda Papua, Alexander Kapisa, pihaknya sudah menggodok penerbitan Peraturan Daerah (Perda) untuk pembentukan BUMD tersebut.
Kapisa menyebutkan, pihaknya pun sudah berdiskusi dan telah mendapatkan dukungan dari Komisi V DPR Papua yang membidangi olahraga perihal tersebut.
“Perdanya akan kita rampungkan tahun ini, kami langsung mengambil inisiasi untuk berdiskusi dengan mitra kami di komisi V dan Puji Tuhan mereka sangat mendukung dan mendorong agar BUMD ini segera dibentuk melalui proses Perda di tahun ini juga,” kata Kapisa saat dihubungi Jubi, Kamis (16/6/22).
Setelah melakukan kajian, BUMD dianggap layak untuk mengelola venue-venue eks PON XX dari sisi efektivitas, efisiensi dan profesionalitas.
“Karena menurut kami dari sisi efektif, efisien dan profesional itu terutama dari sisi efisiensi pembiayaan itu jauh lebih kecil pengelolaannya di BUMD karena mereka akan lebih leluasa untuk mengelola venue dan dia juga akan leluasa untuk mendapatkan profit,” bebernya.
Tadinya, Kapisa mengungkapkan pihaknya telah menyiapkan Unit Pelaksana Teknis (UPTD) untuk mengelola venue-venue tersebut. Namun hal tersebut menurutnya sulit dilakukan karena akan sangat kaku di bawah pemerintah.
“Pengelolaan venue ini kan merupakan hal yang baru bagi kita, sehingga kami coba dengan beberapa langkah pendekatan organisasi mana yang paling efektif, efisien dan profesional dalam mengelola, jadi kami mengacu pada tiga hal itu. Nah, setelah kami mereview kembali, UPTD ini akan sulit diwujudkan apabila masih tetap mengacu pada regulasi yang ada di bawah pemerintah,” jelasnya.
Berdasarkan hasil diskusi dengan Komisi V DPR Papua berapa waktu lalu, Kapisa menuturkan jika pengelolaan venue-venue eks PON XX memang sepantasnya di kelola oleh BUMD.
“Semua sudah kami jelaskan secara detail kepada mitra kami di komisi V dan kami semua sudah bersepakat memang suka tidak suka pilihan pengelolaan untuk venue-venue itu harus jatuh pada organisasi yang sifatnya seperti BUMD,” pungkasnya. (*)
Discussion about this post