Jayapura, Jubi – Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, Nico Wamafma mengatakan, kurun 2000 -2020 tanah Papua telah kehilangan hutan alam atau mengalami deforestasi seluas 641.400 hektar. Hasil riset Greenpeace menunjukkan deforestasi ini terjadi lantaran semakin masifnya perizinan industri ekstraktif berbasis lahan yang merusak hak-hak masyarakat adat.
Wamafma menyatakan 641,4 ribu ha terdiri atas 438 ribu hektar tersebar di Provinsi Papua, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan dan Provinsi Papua Selatan. Sementara sisanya seluas 203 ribu hektar berada di Papua Barat dan Papua Barat Daya.
“Jadi ada banyak sekali Papua kehilangan hutan alam di dua dekade itu. Kita banyak kehilangan hutan alam di Merauke, Boven Digoel, Mimika, Mappi, Nabire, Fakfak, Teluk Bintuni, Manokwari, Sorong dan Kaimana,” kata Wamafma kepada Jubi melalui panggilan telepon, pada Senin (14/8/2023).
*****************
Jubi.id adalah media yang berbasis di Tanah Papua. Media ini didirikan dengan sumberdana masyarakat melalui donasi dan crowd funding. Dukung kami melalui donasi anda agar kami bisa tetap melayani kepentingan publik.
*****************
Papua kehilangan hutan alam karena adanya perizinan industri ekstraktif berbasis lahan, seperti pertambangan, Hutan Tanaman Industri (HTI), Hak Pengusahaan Hutan (HPH), maupun perkebunan kelapa sawit. Wamafma mengatakan Pembentukan Daerah Otonomi (DOB) empat provinsi baru hasil pemekaran Papua juga mempercepat laju deforestasi di Tanah Tanah.
“Kalau kita ikuti dua dekade terakhir investasi-investasi berbasis lahan yang kemudian hadir sangat masif. Sehingga banyak sekali perusahaan mengajukan izin pelepasan kawasan hutan. Geliat-geliat Otsus dan lahirnya daerah otonom baru ikut berpengaruh sekali terhadap laju deforestasi,” ujarnya.
Wamafma menyatakan apabila pemerintah tetap melakukan pendekatan pembangunan seperti dua puluh tahun terakhir yang bertumpu pada investasi, maka potensi kehilangan hutan alam akan sangat besar dan masif. Wamafma menyatakan kini hutan alam di Tanah Papua tersisa 34,4 juta hektar.
“Kalau pemerintah pusat dan di daerah tidak mengontrol pendekatan pembangunan. Mereka masih fokus pada investasi berbasis lahan maka memungkinkan akan kehilangan hutan alam semakin besar di Tanah Papua,” katanya. (*)
Iklan Layanan Masyarakat ini Dipersembahkan oleh PT. Media Jubi Papua
