Jayapura, Jubi – Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyatakan perlu ada perubahan strategi dalam menghadapi konflik bersenjata di Papua, khususnya untuk mencegah warga sipil menjadi korban. Hal itu dinyatakan Ma’ruf saat memberikan keterangan pers usai meresmikan Pembukaan Gernas BBI di Pelataran Jam Gadang, Bukittinggi, Sumatra Barat, Selasa (12/4/2022).
Dikutip dari laman internet resmi Wakil Presiden RI, Ma’ruf Amin menyatakan pemerintah tengah menyiapkan langkah strategis yang diharapkan dapat menangani situasi konflik bersenjata di Papua. “Saya kira pemerintah sekarang dalam strategi menghadapi KKB ini, tidak defensif pasif, tetapi defensif yang dinamis aktif,” ucap Ma’ruf.
Menurut Ma’ruf, harus ada perubahan strategi dalam menghadapi kelompok bersenjata di Papua, khususnya dalam menjaga keamanan masyarakat. “Harus ada perubahan strategi dalam mengawal masyarakat, supaya mereka tidak menjadi korban,” katanya.
Ma’ruf menjelaskan bahwa Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD dengan berbagai pihak terkait sedang merumuskan strategi baru menangani konflik bersenjata di Papua, khususnya terkait pembangunan kesejahteraan di Papua. Perumusan strategi baru penanganan konflik bersenjata di Papua itu melibatkan Panglima TNI, Kapolri, Badan Intelijen Negara, dan unsur terkait lainnya.
“Untuk membuat langkah-langkah ke depan, agar masyarakat aman, dan pembangunan kesejahteraan Papua tidak terganggu. Jadi, keamanan berkorelasi dengan masalah pembangunan kesejahteraan,” terang Ma’ruf.
Menanggapi aksi demonstrasi yang dilakukan oleh berbagai kelompok mahasiswa pada 11 April 2022 kemarin, Ma’ruf menanggapi bahwa pemerintah senantiasa mendengar berbagai tuntutan yang ada. Menurutnya, demonstrasi itu merupakan bagian dari aspirasi masyarakat.
“Itu kan bagian dari demokrasi kita. Sepanjang dilakukan dengan baik, teratur, dan tidak anarkis, itu kan aspirasi. Pemerintah tentu mendengar berbagai tuntutan tersebut,” imbuhnya.
Terkait tuntutan agar pemerintah menurunkan harga minyak goreng dan bahan bakar kendaraan, Ma’ruf menyatakan pemerintah terus berusaha meringankan beban pengeluaran masyarakat melalui berbagai langkah. Selain berupaya mengendalikan harga barang kebutuhan pokok, pemerintah juga memberikan bantuan sosial (bansos).
“Pemerintah berusaha agar [harga] minyak goreng curah bisa terkendali. Pemerintah juga memberikan bansos, diantaranya berupa minyak goreng. Itu salah satunya untuk meringankan beban masyarakat,” ujarnya.
Ma’ruf menegaskan bahwa kenaikan harga berbagai barang kebutuhan pokok bukan hanya disebabkan lonjakan permintaan pada bulan Ramadan dan menjelang perayaan Hari Raya Idul Fitri. Ia menyatakan kenaikan harga berbagai barang kebutuhan pokok itu juga dipicu kondisi ekonomi global yang tidak menentu, seperti perubahan iklim dan dampak dari perang Rusia-Ukraina.
“Akibat dari situasi ekonomi global itu, terjadi kenaikan harga dimana-mana. Jadi, [kenaikan harga] kali ini bukan semata-mata karena lebaran, tetapi ada pengaruh dari ekonomi global,” pungkasnya. (*)