Jayapura, Jubi – Sebagai salah satu lumbung pangan Indonesia, Kabupaten Merauke di Papua Selatan memiliki puluhan ribu hektare sawah yang berperan penting dalam perekonomian setempat serta mendukung ketersediaan pangan nasional.
Untuk menjaga produksi padi, petani membutuhkan bahan bakar minyak (BBM) untuk mengoperasikan alat dan mesin pertanian (alsintan), mulai dari pengolahan lahan hingga panen. Namun, BBM tidak selalu mudah diperoleh dengan harga terjangkau, seperti yang dialami petani di Distrik Tanah Miring.
Bustomi, Ketua Kelompok Tani Sumber Makmur, mengatakan bahwa sebelum tersedia layanan khusus pertanian, ia dan petani lainnya harus pergi ke kota untuk membeli solar eceran dengan harga lebih mahal daripada Bio Solar bersubsidi.
“Kami dulu kalau membeli solar eceran harus bepergian ke arah perkotaan yang membutuhkan waktu sekitar satu sampai dua jam lebih. Syukur kalau ada,” kata dia ketika dihubungi dari Jayapura, 20 Oktober 2026.
Petani terpaksa membeli solar eceran karena SPBU reguler tidak memiliki alokasi khusus bagi mereka, sementara pembelian Bio Solar bersubsidi dengan menggunakan jeriken harus disertai surat rekomendasi dari instansi berwenang.
Bustomi, yang mengaku telah bertani sejak 2018, mengatakan mereka biasanya membeli solar eceran dengan harga berkisar Rp12.000 hingga Rp14.000 per liter.
“Jadi, kami membeli sesuai kondisi keuangan. Misalnya, hari ini mau melakukan pemotongan, membutuhkan 30 liter, tetapi uang tidak cukup sehingga membeli setengahnya,” ujar Bustomi, yang memimpin kelompok tani beranggotakan 20 orang di SP4, salah satu wilayah permukiman transmigrasi di Distrik Tanah Miring.
Kini, petani di Tanah Miring dan distrik-distrik di sekitarnya dapat memperoleh BBM melalui SPBU 86.996.01 di Kampung Amunkay yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Merauke untuk melayani kebutuhan sektor pertanian.
Keberadaan SPBU khusus petani itu — pertama di Indonesia bagian timur — memberikan kemudahan akses, kepastian stok, dan harga BBM bersubsidi sesuai ketentuan yang berlaku: Bio Solar Rp6.800 per liter dan Pertalite Rp10.000 per liter.
Menurut Bustomi, kebutuhan solar untuk mengolah satu hektare lahan berkisar 100–115 liter per musim tanam. Dengan harga eceran Rp12.000 per liter, biaya bahan bakar mencapai Rp1,2 juta hingga Rp1,38 juta. Jika menggunakan Bio Solar, petani bisa menghemat Rp520.000 sampai Rp598.000 per hektare per musim tanam.
Selain menekan biaya, keberadaan SPBU khusus tersebut juga memangkas jarak untuk mendapatkan BBM. Sebelumnya, Bustomi harus menempuh perjalanan pulang-pergi hingga 40 kilometer untuk membeli solar eceran. Kini, ia hanya perlu menempuh jarak 10 kilometer sekali jalan ke SPBU khusus petani.
Sudirman, petani di SP4 yang tergabung dalam Kelompok Tani Sidodadi, juga merasakan perubahan tersebut. Sejak mulai bertani pada 2005, ia menyaksikan perubahan cara mengolah sawah, dari penggunaan tenaga hewan hingga pemanfaatan alsintan yang mempercepat pekerjaan.
Sudirman berharap pelayanan BBM bagi petani terus ditingkatkan dan jumlah SPBU khusus ditambah. Menurut dia, petani terkadang harus mengantre hingga dua jam untuk mendapatkan solar karena pembeli juga datang dari distrik-distrik sekitar.
“Memang SPBU pertanian sangat diperlukan para petani karena ini merupakan kendala kami saat akan mengoperasionalkan alsintan. Selain itu kendala juga terkait pupuk, hama, kondisi cuaca, sehingga kami berharap bisa diatasi,” ujarnya.
Supervisor SPBU 86.996.01 Musriadi Mandati mengatakan fasilitas tersebut melayani 192 kelompok tani yang tersebar di 14 kampung di Distrik Tanah Miring. Petani dari distrik lain, termasuk Kurik dan Semangga, juga datang untuk membeli BBM.
“Untuk solar biasa kami melayani 10 kelompok tani dalam sehari dan Pertalite tujuh kelompok, tergantung petani yang datang. Paling jauh dari Distrik Kurik dan Semangga dengan jarak pengambilan ke SPBU 40–50 kilometer,” kata Musriadi.
SPBU tersebut melayani pembelian BBM bagi petani setiap hari pukul 08.00–12.00 WIT dan 13.00–16.00 WIT.
Menurut Musriadi, jumlah BBM yang dapat dibeli setiap kelompok tani mengikuti kuota dalam surat rekomendasi yang diterbitkan Dinas Pertanian setempat. Surat tersebut mencantumkan kebutuhan BBM kelompok tani untuk mengoperasikan alsintan.
“Ada yang 500 liter, 1.000 liter, ada juga yang lebih. Pengambilan tidak bisa satu kali, harus bertahap. Biasanya petani menggunakan jerigen, ada juga yang menggunakan hand tractor,” katanya.
BBM harus diambil oleh ketua kelompok tani. Pengambilan dapat diwakilkan apabila disertai surat kuasa untuk memastikan penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran.
SPBU khusus di Distrik Tanah Miring merupakan salah satu upaya Pemkab Merauke untuk memperluas akses BBM bagi petani. Pemerintah daerah juga telah mengusulkan sekitar 15 lokasi tambahan untuk layanan serupa di sejumlah zona yang menjadi fokus pengembangan kawasan pangan dan program strategis nasional (PSN).
Saat meresmikan layanan tersebut pada 24 September 2026, Bupati Merauke Yoseph Bladib Gebze mengatakan penetapan SPBU khusus petani merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mendukung ketahanan dan swasembada pangan nasional.
Ia mengatakan layanan tersebut juga menjawab aspirasi petani yang membutuhkan kepastian dan kemudahan memperoleh BBM untuk mengoperasikan alsintan.
Sejalan dengan upaya pemerintah daerah itu, Pertamina Patra Niaga menerapkan mekanisme penyaluran BBM bersubsidi berbasis data untuk memastikan alokasi sesuai kebutuhan petani.
Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku Awan Raharjo mengatakan SPBU khusus petani di Tanah Miring dirancang untuk mempermudah akses energi sekaligus memastikan penyaluran BBM tepat sasaran.
“Operasional SPBU Khusus Petani ini telah disesuaikan dengan mekanisme penyaluran BBM bersubsidi berbasis data, regulasi yang berlaku serta terintegrasi bersama Dinas Pertanian agar alokasinya tepat jumlah, tepat sasaran, dan mendukung penuh alsintan petani,” katanya.
Untuk mengawasi penyaluran, Pertamina menggunakan pemindaian barcode guna memverifikasi penggunaan BBM untuk kebutuhan alsintan. Perusahaan juga berkoordinasi dengan Dinas Pertanian dan melakukan pemantauan berkala untuk mencegah penyalahgunaan BBM bersubsidi.
Pada tahap awal, SPBU di Amunkay mendapat alokasi 95.000 liter Bio Solar dan 60.000 liter Pertalite per bulan, yang tidak hanya diperuntukkan bagi petani. Menurut Awan, alokasi tersebut masih mencukupi untuk kebutuhan saat ini. Namun, untuk mengantisipasi peningkatan kebutuhan petani, Pertamina Patra Niaga telah mengusulkan tambahan alokasi BBM pada triwulan IV 2026.
Kehadiran SPBU khusus petani di Tanah Miring menunjukkan pentingnya akses BBM dalam mendukung mekanisasi pertanian. Harga yang lebih terjangkau dan jarak yang lebih dekat membantu petani menekan biaya serta mempermudah pengoperasian alsintan. (*)
Discussion about this post