Jayapura, Jubi – Pemerintah pusat dan daerah didesak segera menarik pasukan keamanan organik dan non organik yang selama ini dikirim ke Kabupaten Paniai, Papua Tengah.
Desakan itu disampaikan Tim Peduli Kemanusiaan dan Alam Paniai, Forum Komunikasi Mahasiswa Kabupaten Paniai atau FKM-KP Kota Studi Jayapura.
Tim Peduli Kemanusiaan dan Alam Paniai berpendapat, keberadaan pasukan organik dan non organik di wilayah itu, justru memperburuk situasi keamanan masyarakat, dengan meningkatnya operasi militer di sana.
Koordinator tim, Yulianus Bunai mengatakan meningkatnya operasi militer di Paniai selama beberapa tahun terakhir, justru membuat masyarakat merasa tidak aman dan nyaman, menimbulkan trauma berkepanjangan juga menjadi penyebab warga mengungsi.
“Sejumlah peristiwa buruk seperti intimidasi terjadi di Kabupaten Paniai. Persoalan sosial yang dialami masyarakat Paniai, intimidasi dari aparat, operasi militer, Blok Wabu, proyek strategis nasional, merupakan konflik yang tidak pernah diselesaikan pemerintah,” kata Yulianus Bunai, Selasa (25/11/2025).
Menurutnya, dampak dari situasi dirasakan langsung oleh masyarakat Paniai dan mahasiswa. Operasi militer juga menyebabkan masyarakat Paniai tidak percaya satu sama lain, dan masyarakat trauma tidak berani keluar rumah.
“Mahasiswa dari Paniai yang berada di luar kota seperti Kota Jayapura juga terdampak karena kesulitan ekonomi, tidak bisa bayar kos-kosan. Pindah-pindah tempat tinggal, orang tua tidak kirim uang karena, orang tua juga susah berkebun takut dengan pengiriman militer yang terus menerus terjadi,” ucapnya.
Katanya, FKM-KP sebagai wadah kerja sama mahasiswa Paniai di daerah, sudah berulang kali menyampaikan kesulitan yang mereka alami di masing-masing kota studi kepada Pemerintah Kabupaten Paniai. Namun Pemkab Paniai tidak menanggapinya dengan membantu mahasiswa maupun masyarakat di Paniai.
Mereka berpendapat, pemerintah daerah lebih cenderung sibuk dengan agenda politik, sehingga mahasiswa Paniai di berbagai kota studi harus berjuang sendiri untuk hidup, bahkan mengandalkan solidaritas sesama mahasiswa.
Sementara itu, penanggung jawab tim, Gabriel Gobai mengatakan kontak senjata antara TNI dan TPNPB-OPM di beberapa titik di Paniai seperti di Distrik Yagai, Aweyda, dan Kebo kembali terjadi sejak awal Oktober 2024 hingga awal 2025.
Katanya, konflik bersenjata kedua pihak itu, membuat masyarakat Paniai ketakutan, sehingga masyarakat mengungsi ke daerah lain yang dianggap aman dan menyebabkan anak-anak tidak bersekolah, sebab TNI membangun pos-pos baru, yang membuat masyarakat trauma.
“Ketika masyarakat minta penjelasan kenapa pasukan militer yang masuk banyak sekali, pemerintah daerah tidak pernah memberikan informasi resmi. Tidak ada publikasi mengenai jumlah pasukan militer dari pusat. Informasi ditutup rapat,” kata Gabriel Gobai.
Tim Peduli Kemanusiaan dan Alam Paniai, FKM-KP Kota Studi Jayapura pun menyatakan beberapa poin pernyataan sikap mereka, di antaranya meminta Presiden Republik, Indonesia Prabowo Subianto, Gubernur Papua Tengah, Meki Fritz Nawipa dan Bupati Paniai, Yanpit Nawipa segera menarik militer non organik dan organik di Paniai yang masuk di Distrik Kebo, Yagai dan Aweida, serta beberapa distrik lainnya di Kabupaten Paniai dan Tanah Papua secara umum.
Meminta DPR Kabupaten Paniai segera menyurati Presiden Republik Indonesia untuk menarik militer non organik dari Kabupaten Paniai, dan hentikan praktik militerisasi untuk kepentingan korporasi ekstraktif.
Meminta Pemkab Paniai melihat masalah sosial di kalangan mahasiswa Paniai di setiap kota studi. Mengecam keras MRP-PPT yang dinilai gagal menjalankan fungsi perlindungan masyarakat adat di Kabupaten Paniai. (*)
Discussion about this post