Manokwari, Jubi – Ketua Komite III Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atau DPD RI, Filep Wamafma mengatakan, hasil pendataan Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan masih tingginya angka kemiskinan di sejumlah provinsi, sehingga ini mesti menjadi perhatian serius pemerintah dalam menyusun kebijakan pendidikan nasional.
Katanya, berdasarkan data BPS beberapa provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia masih didominasi provinsi di Tanah Papua, yaitu Papua Pegunungan, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua, dan Papua Barat.
Menurutnya, kondisi ini menunjukkan bahwa tantangan pembangunan sumber daya manusia (SDM) di Tanah Papua masih sangat besar dan membutuhkan kebijakan afirmatif yang lebih kuat.
Filep Wamafma mengatakan, data BPS tidak boleh berhenti sebagai laporan statistik, tetapi harus menjadi dasar dalam menentukan arah kebijakan pemerintah, khususnya dalam penyaluran Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, beasiswa afirmasi, pembangunan sarana pendidikan, serta program peningkatan kualitas pendidikan lainnya.
“Daerah dengan tingkat kemiskinan paling tinggi harus jadi target prioritas dalam kebijakan pendidikan nasional. Negara harus hadir memberikan kesempatan yang sama ke anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk memperoleh pendidikan yang layak. Karena pendidikan itu merupakan instrumen utama untuk memutus rantai kemiskinan,” kata Filep Wamafma, Sabtu (8/8/2026).
Apabila kebijakan pendidikan tidak menjawab fakta kemiskinan sebagaimana dipotret oleh BPS lanjut Wamafma, maka tujuan pemerataan pembangunan dan peningkatan kualitas SDM akan sulit tercapai.
Menurutnya, anak-anak dari keluarga miskin akan semakin rentan kehilangan kesempatan melanjutkan pendidikan, sehingga kesenjangan sosial dan ekonomi akan terus melebar.
Senator dari daerah pemilihan Papua Barat itu, juga meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah memberikan perhatian khusus terhadap tingginya risiko putus kuliah di kalangan mahasiswa dari keluarga tidak mampu, terutama di provinsi-provinsi dengan tingkat kemiskinan tinggi.
“Saya meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah segera ambil langkah nyata untuk mencegah meningkatnya angka putus kuliah lantaran keterbatasan ekonomi,” ucapnya.
Katanya, verifikasi data harus valid dan akurat, mahasiswa dari keluarga miskin mesti menjadi prioritas dalam pemberian KIP kuliah, berbagai beasiswa, bantuan biaya hidup, maupun program afirmasi lainnya. Jangan sampai kemiskinan menjadi alasan anak-anak bangsa kehilangan masa depan.
Ia mengatakan, apabila persoalan ini tidak segera diatasi, Indonesia akan menghadapi dampak jangka panjang yang serius, diantaranya seperti meningkatnya angka putus kuliah, menurunnya kualitas SDM, bertambahnya pengangguran, serta semakin sulitnya memutus rantai kemiskinan antargenerasi, terutama di wilayah yang masih menghadapi tingkat kemiskinan tinggi.
“Jangan sampai kita membiarkan anak-anak Indonesia kehilangan kesempatan meraih pendidikan tinggi hanya karena faktor ekonomi. Investasi terbaik untuk mengurangi kemiskinan adalah pendidikan,” katanya.
Karena itu kata Wamafma, hasil pendataan BPS harus menjadi pijakan dalam menyusun kebijakan yang berpihak kepada masyarakat miskin, sehingga tidak ada lagi generasi yang terancam kehilangan masa depan akibat keterbatasan biaya pendidikan. (*)
Discussion about this post