Jayapura,Jubi – Wakil Menteri Dalam Negeri atau Wamendagri, Ribka Haluk dengan tegas mengingatkan seluruh aparatur sipil negara atau ASN di Provinsi Papua menjaga netralitas mereka dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang gubernur dan wakil gubernur atau PSU pilgub Papua, yang akan digelar pada 6 Agustus 2025.
Peringatan itu disampaikan Ribka Haluk saat melakukan pelepasan distribusi logistik PSU pilgub Papua secara simbolis di gudang logistik KPU Papua di Entrop, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Senin (04/08/2025).
Haluk mengatakan, ASN mesti menjaga netralitas secara mutlak dalam setiap tahapan pemungutan suara ulang pilgub Papua.
“Pastikan seluruh aparatur sipil negara menjaga netralitas dalam PSU, demi kelancaran proses PSU di Papua,” kata Ribka Haluk.
Menurutnya, pemerintah delapan kabupaten dan satu kota di Papua, untuk memastikan para ASN di wilayah pemerintahnya menjaga netralitas mereka dalam pelaksanaan PSU pilgub Papua.
Haluk juga mengapresiasi semua pihak yang telah bekerja keras untuk pelaksanaan PSU pilgub Papua. Katanya, semangat kolaborasi ini menjadi kunci keberhasilan bukan hanya untuk memastikan logistik tiba di tempat tujuan dengan aman, juga dalam mewujudkan PSU yang damai, jujur dan demokrasi.
“Laksanakan tugas dengan penuh integritas, profesionalisme dan menjunjung tinggi keberanian moral. Jangan ada ruang untuk kesalahan pelanggaran, manipulasi, apalagi intimidasi,” ujarnya.
Ia meminta TNI dan Polri tetap menjaga keamanan, serta menciptakan suasana kondusif selama tahapan PSU berlangsung. Sebab kini hanya dua hari lagi, menuju masuk PSU pilgub Papua.
“Untuk seluruh masyarakat provinsi Papua dan secara khusus di Kota Jayapura saya mengajak kita datang ke TPS menggunakan hak pilih dengan bijak. Tunjukkan bahwa masyarakat Provinsi Papua adalah masyarakat yang cerdas, cinta damai dan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat,” ujarnya.
Anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia atau KPU RI, Iffa Rosita juga berharap PSU pilgub Papua, 6 Agustus 2025 menjadi yang terakhir, dan tidak terulang kembali di masa mendatang.
Harapan itu disampaikan sebagai komitmen untuk mendorong kualitas demokrasi yang lebih baik di Tanah Papua.
Katanya, meskipun PSU adalah bagian dari mekanisme demokrasi, dan ruang konstitusional yang disiapkan untuk memastikan pemilu yang adil dan legitimate, namun diharapkan praktik ini tidak terus berulang.
“Kita semua tentu ingin demokrasi berjalan lebih berkualitas dan tidak selalu diulang. mengingatkan bahwa pengalaman PSU di sejumlah daerah lain, seperti Barito Utara, menjadi pelajaran penting bagi semua pihak dalam menjaga integritas pemilu,” kata Iffa Rosita.
Ia juga mengapresiasi seluruh pihak yang telah mendukung tahapan pemilu, terutama dalam proses distribusi logistik ke wilayah-wilayah terpencil.
“Apresiasi dengan strategi distribusi logistik yang dilakukan KPU Papua, yang mendahulukan pengiriman ke wilayah terjauh. Hal ini menunjukkan kesiapan manajemen pemilu yang matang, kita semua tahu apalagi medan Papua sangat menantang,” ucapnya. (*)
Discussion about this post