Wamena, Jubi – Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua (YKKMP) bersama Panitia Khusus atau Pansus Kemanusiaan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Lanny Jaya, Provinsi Papua Pegunungan menyerahkan barang bukti enam serpihan yang diduga sisa ranjau.
Penyerahan dilakukan saat Pansus Kemanusiaan DPRK Lanny Jaya menggelar hearing dialog di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Jumat (26/6/2026).
Penyerahkan barang bukti tersebut guna membantu pihak kepolisian mengungkapkan kebenaran tewasnya seorang remaja putri di Lanny Jaya melalui jalur hukum, agar keluarga korban mendapat keadian.
Seorang remaja putri bernama Pendite Weya (18 tahun), di Kampung Wunambunggu, Distrik Melagi, Kabupaten Lanny Jaya tewas terkena ledakan setelah menginjak benda yang diduga ranjau saat sedang mencari kelapa hutan, Sabtu (6/6/2027).
Direktur YKKMP, Theo Hesegem menegaskan peristiwa ini merupakan kasus serius yang membutuhkan kejelasan hukum. Keluarga korban berhak memperoleh keadilan yang sesungguhnya, karena berkaitan dengan harkat dan martabat manusia.
“Kasus pertama yang terjadi sebelumnya sudah menimbulkan korban, dan setelah satu tahun kemudian di lokasi yang sama kembali terjadi ledakan [yang diduga] bom,” kata Theo Hesegem.
Menurutnya, masyarakat Lanny Jaya benar-benar membutuhkan keadilan yang nyata. Dalam investigasi terbaru, tim menemukan sejumlah serpihan bahan peledak di lapangan.
Barang bukti tersebut kemudian diserahkan kepada pihak kepolisian, karena kewenangan penyelidikan ada pada aparat penegak hukum.
Theo Hesegem berharap Polres Lanny Jaya segera mengungkap siapa pelaku sebenarnya dalam kasus ini.
“Kami di Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua tidak mau terjebak dalam model saling tuduh. Yang kami harapkan adalah kejelasan, pengakuan, dan pertanggungjawaban atas perbuatan itu,” ucapnya.
Kata Hesegem, tidak hanya barang bukti yang diduga serpihan ranjau, pihaknya juga menyerahkan laporan hasil investigasi, dan berharap kasus ini segera diungkap, agar masyarakat sipil di Lanny Jaya memperoleh keadilan, dan aspirasi mereka bisa disampaikan hingga ke pemerintah pusat.
Selain itu, hasil investigasi juga disampaikan kepada TNI, pemerintah daerah, perwakilan OKP, anggota DPRK Lanny Jaya melalui mekanisme pegangkatan, pimpinan DPRK Lanny Jaya, MRP Papua Pegunungan, serta perwakilan pemuda gereja.
Ketua Pansus DPRK LannyJaya, Tenius Murib mengatakan, pansus dibentuk atas desakan masyarakat Lanny Jaya melalui aspirasi OKP.
Ia menyoroti kasus kemanusiaan di Distrik Malagai, termasuk peristiwa yang menewaskan Pendite Weya, serta kasus yang menewaskan Mayu Walia akibat diduga ditembat aparat TNI non-organik pada 5 Oktober 2025.
Pansus juga menemukan aktivitas pendidikan di SD Inpres Wunubunggu tidak berjalan sejak 2025, pelayanan ibadah salah satu gereja terhenti, dan masyarakat hidup dalam trauma serta mengungsi.
“Kami meminta agar kasus bahan peledak yang menewaskan remaja Edite Weya diusut tuntas, karena ini korban murni warga sipil,” kata Tenius Murib.
Bupati Lanny Jaya, Aletinus Yigibalom mengapresiasi kerja sama YKKMP dan DPRK dalam penanganan kasus ini.
“Kabupaten Lanny Jaya [ada] bukan karena kayu atau batu, tetapi karena ada manusia, rakyat Lanny Jaya. Manusia harus kita selamatkan, selebihnya kita akan ikuti sesuai perkembangan tim pansus DPRK,” kata Aletinus Yigibalom. (*)
Discussion about this post