Sentani, Jubi – Warga Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Pegunungan menilai terjadi kevakuman pelaksanaan pemerintah di wilayah itu sejak beberapa waktu terakhir. Mereka pun mengancam akan menutup akses transportasi ke sana apabila situasi itu terus berlanjut.
Warga Nduga mendesak bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten atau DPRK Nduga untuk selalu berada di daerah, melaksakanakan pemerintahan dan melayani masyarakat, dan mempercepat pengisian struktur pemerintahan yang masih kosong.
Desakan itu disampaikan ratusan warga yang tergabung dalam Tim Gerakan Solidaritas Peduli Masyarakat dan Pembangunan Kabupaten Nduga saat menggelar aksi damai di Bundaran Salib, Kota Kenyam, ibu kota Kabupaten Nduga, Jumat (24/7/2026).
Koordinator Umum Aksi, Remes Ubruangge mengatakan, aksi berlangsung mulai pukul 08.30 Waktu Papua (WP) hingga sekitar pukul 13.00 WP itu, sebagai bentuk keprihatinan masyarakat terhadap lambannya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik sejak kepala daerah terpilih dilantik pada 2025.
“Kami mendesak Ketua DPR Kabupaten Nduga segera meminta bupati kembali ke Kabupaten Nduga, dan menjalankan tugas pemerintahan bersama seluruh organisasi perangkat daerah. Pemerintahan harus hadir untuk melayani masyarakat,” kata Ubruangge saat dihubungi Jubi melalui telepon seluler, Jumat (24/7/2026).
Katanya, masyarakat menilai sejumlah agenda pemerintahan belum terlaksana, termasuk pelantikan sekretaris daerah definitif, kepala dinas definitif, anggota DPRK melalui mekanisme pengangkatan, kepala distrik definitif, hingga proses pemilihan kepala kampung.
Menurut Ubruangge, keterlambatan pengisian jabatan tersebut menyebabkan pelayanan publik dan pembangunan di Kabupaten Nduga tidak maksimal.
“Kami ingin struktur pemerintahan segera dilengkapi supaya pelayanan kepada masyarakat bisa berjalan normal sesuai visi dan misi pemerintah daerah,” ujarnya.
Koordinator Lapangan Aksi, Ropen Tabuni mengatakan sedikitnya 900 warga Nduga terlibat dalam aksi damai itu. Mereka adalah perwakilan dari berbagai distrik di sana. Aspirasi massa diterima oleh Wakil Ketua II DPRK Nduga, Nus Gamikmeya karena Ketua DPRK, Karto Nigiri tidak berada di tempat.
Menurut Tabuni, masyarakat juga menilai DPRK belum menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal terhadap jalannya pemerintahan daerah.
“Harapan kami DPRK menjalankan fungsi pengawasan dan membangun koordinasi dengan pemerintah daerah agar berbagai persoalan pemerintahan segera diselesaikan. Jangan sampai masyarakat terus menjadi korban akibat pelayanan yang belum berjalan maksimal,” kata Ropen Tabuni.
Selain menyoroti sistem pemerintahan yang dinilai vakum, massa juga menyampaikan harapan agar pemerintah daerah memperhatikan kondisi keamanan di Kabupaten Nduga.
Mereka meminta pemerintah membangun komunikasi dengan tokoh agama, tokoh adat, dan seluruh elemen masyarakat untuk menciptakan situasi yang kondusif sehingga warga dapat kembali beraktivitas seperti biasa.
Dalam pernyataan sikap yang dibacakan saat aksi, Tim Gerakan Solidaritas Peduli Masyarakat dan Pembangunan Kabupaten Nduga menyampaikan enam tuntutan utama, di antaranya mendesak Ketua DPRK dan meminta Bupati segera kembali ke Nduga mempercepat pelantikan pejabat definitif di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nduga, melengkapi struktur organisasi perangkat daerah, serta memperkuat koordinasi antara Bupati, DPRK, dan tim ahli agar pemerintahan berjalan normal.
Massa menyatakan akan mengambil langkah lebih lanjut apabila tuntutan tersebut tidak ditindaklanjuti.
Mereka menyatakan, apabila Ketua DPRK dan bupati tetap tidak berada di Kabupaten Nduga dan tidak menindaklanjuti tuntutan masyarakat, mereka akan menutup seluruh akses ke Kabupaten Nduga, baik melalui jalur udara maupun jalur sungai. (*)
Discussion about this post