Wamena, Jubi – Para Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya dari 28 OPD yang ada, melakukan aksi demo damai di halaman kantor Bupati Jayawijaya, Selasa (2/8/2022), mempertanyakan belum dibayarnya Tambahan Penghasilan Pegawai atau TPP memasuki triwulan ketiga tahun 2022 ini.
Perwakilan ASN Jayawijaya, Yesaya Heselo, mengatakan aksi ini sebagai bentuk kekecewaan karena memasuki triwulan ketiga 2022, TPP belum dibayarkan, sehingga mereka meminta penjelasan dari pimpinan daerah.
“Ini sebagai bentuk kekecewaan ASN dari 28 SKPD. Sebenarnya TPP itu tiga bulan sudah harus dibayarkan. Tetapi persoalanya adalah yang disampaikan pemerintah daerah adalah mengenai perubahan aplikasi SIPD sehingga membuat kesulitan dalam melakukan penginputan,” kata Heselo.
Tetapi, kata Heselo, informasi yang didapatkan tumpang tindih sehingga para ASN melakukan aksi demo menyampaikan keluh kesahnya dengan melakukan pemalangan pintu masuk dan keluar kantor Bupati Jayawijaya di gedung Wenehule Hubi.
“Intinya mau agar TPP dibayarkan, baru kantor ini dibuka kembali apabila sudah dibayar. Kalau tidak, maka kantor tetap tutup dan ASN mogok kerja sampai batas waktu yang tidak ditentukan,” katanya.
Ia berkata sesuai dengan penjelasan Sekda Jayawijaya akan berkoordinasi dengan Bupati serta tingkatan lebih tinggi yaitu provinsi dan pusat selama kurun waktu dua minggu ke depan, maka ASN minta sudah ada kejelasan tentang pembayaran TPP.
“Harapan kita tim anggaran setelah kembali dari Jayapura dan Jakarta, mereka akan menyampaikan jawaban yang pasti bahwa kapan ada kepastian TPP dibayarkan,” katanya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Jayawijaya, Thony M. Mayor, menyebut jika hal ini lebih disebabkan mengenai adanya regulasi baru oleh pemerintah pusat, dimana ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi ASN agar TPP bisa dibayarkan.
“Dari 14 kriteria yang ada, kita sudah sepakat dua yang menjadi patokan yaitu beban kerja dan prestasi kerja. Karena dengan tingkat kesulitan kita di daerah ini, cukup menyulitkan jika mengikuti regulasi yang ada,” kata Thony Mayor.
Ia menyebut salah satu contoh kesulitan yang dialami yaitu penggunaan jaringan internet yang masih belum memadai untuk penginputan sesuatu pekerjaan, dan memang ada aturan-aturan yang harus dilalui, baik dari Kementerian PAN-RB maupun Kemendagri.
“Tindak lanjut kami tim yang sudah dibentuk ini akan rapat dan koordinasi dengan pimpinan supaya langkah-langkah apa yang kita harus sepakati bersama sehingga menjadi keputusan bersama,” katanya. (*)
Discussion about this post