Sentani, Jubi – Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Kabupaten Jayapura Frits Maurits Felle mengatakan dirinya siap memperjuangkan hak-hak dasar masyarakat adat di Kabupaten Jayapura.
Frits Maurit Felle terpilih sebagai Ketua LMA Kabupaten Jayapura melalui proses Musyawarah Daerah (Musda) pertama LMA Kabupaten Jayapura pada 24 maret 2023 lalu di Sentani. Pelantikannya sebagai Ketua LMA Kabupaten Jayapura oleh Ketua Umum LMA Papua Lenis Kogoya dilaksanakan pada 15 Desember 2023 akhir pekan kemarin di Sentani.
“Musda pertama dihadiri langsung perwakilan tokoh-tokoh masyarakat adat dari 19 distrik, secara aklamasi telah menunjuk saya sebagai ketua,” ujar Frits di Sentani, Minggu (17/12/2023).
Hasil Musda, katanya, dilanjutkan kepada pengurus LMA Papua untuk mendapat legitimasi hukum melalui Surat Keputusan (SK) struktur Badan Pengurus LMA Kabupaten Jayapura, dan pelantikannya sudah dilaksanakan.
“Ada banyak persoalan dan permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat lokal kita, dan ini perlu dicarikan solusi atau jalan keluar,” ujarnya.
Dikatakan, tanpa mengambil atau memosisikan diri sebagai pemerintah daerah, LMA secara spesifik akan bekerja dan melayani khususnya masyarakat adat yang selama ini tidak mendapatkan porsi atau tempat serta pengakuan yang seharusnya menjadi hak mereka.
“Secara kasat mata memang tidak terjadi apa-apa terhadap keberadaan masyarakat adat kita, kenyataannya saat ini ada banyak sekali hak-hak dasar masyarakat adat sebagai pemilik negeri ini digrogoti dengan leluasanya oleh para pemilik modal, para diktator kakuasaan bahkan sebagian besarnya berdampak pada pembangunan yang dilaksanakan,” katanya.
“Tentunya kita akan berkoordinasi satu dengan lainnya, pemerintah adat di masing-masing wilayah, pemerintah daerah juga ada gugus tugas masyarakat adat. Harus sejalan agar tidak terjadi kekacauan di tingkat bawah,” tambahnya.
Mantan politisi Golkar yang telah memilih jalur lain ini mengaku sangat geram ketika mendapatkan ada persoalan di tengah masyarakat adat, yang selalu dianggap biasa-biasa saja tanpa diselesaikan dengan baik. Dia mencontohkan penerimaan siswa baru di seluruh satuan pendidikan hingga kepada penerimaan CPNS.
“Anak-anak kita selalu menjadi korbannya. Dan masih banyak hal yang secara spesifik berada pada wilayah hak dan ulayat yang belum terselesaikan dengan baik. Dalam situasi seperti ini, tidak ada pihak mana pun yang datang membantu dan menyuarakan kenginan mereka untuk diterima sebagai siswa atau pun CPNS,” katanya.
“Ini cerita kebencian terhadap saudara kita yang lain, lembaga, daerah hingga negara, akan tertanam dan tumbuh subur di hati dan jiwa mereka. Ini bukan hal yang kita inginkan bersama, harus ada solusi,” sambungnya.
Ia menambahkan, langkah awal yang dilakukan pihaknya adalah mempersiapkan seluruh program kerja dengan kerangka badan pengurus yang ada, untuk jangka pendek serta panjang.
“Saya tidak bisa berandai-andai untuk progres ke depan. Tetapi secara khusus, kehadiran lembaga ini adalah untuk memperjuangkan seluruh hak-hak masyarakat adat,” ujarnya. (*)
