Sentani, Jubi – DPR Kabupaten Jayapura menyatakan hasil monitoring di Distrik Airu dan Distrik Demta, Kabupaten Jayapura, Papua, menemukan sejumlah proyek yang telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD Kabupaten Jayapura 2025 ternyata selesai dikerjakan. Dinas terkait diminta segera turun ke lapangan untuk mengecek perkembangan pelaksanaan proyek masing-masing.
Wakil Ketua I DPR Kabupaten Jayapura, Hariyanto Piet Soyan mengatakan pihaknya telah melakukan kunjungan monitoring ke Distrik Airu dan Distrik Demta, Kabupaten Jayapura, Papua. Ia menyatakan tim monitoring DPR Kabupaten Jayapura menemukan sejumlah proyek maupun pelayanan publik yang belum berjalan dengan baik.
Soyan mencontohkan di Distrik Airu, ketika tim monitoring DPR Kabupaten Jayapura menemukan Kantor Pemerintah Distrik Airu dalam kondisi kosong dan tanpa aktivitas. “Warga masyarakat setempat yang kami tanyai mengatakan bahwa kepala distrik tidak pernah masuk kantor sejak Agustus,” ujar Piet Soyan di Sentani, Ibu Kota Kabupaten Jayapura, Selasa (4/11/2025).
Soyan menyatakan pekerjaan pembangunan dan renovasi rumah warga Airu yang dianggarkan dalam APBD Kabupaten Jayapura 2025 juga belum tuntas. Padahal waktu pelaksanaan tersisa tinggal lima hingga 10 hari. Ia mencontohkan proyek pembangunan dan renovasi rumah warga di Kampung Hulu Atas, Distrik Airu, yang baru rampung 40 persen.
Soyan meminta Dinas Pertanahan Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DP2KP) selaku dinas yang mengelola proyek itu melakukan pengawasan berkala agar mengetahui perkembangan pelaksanaan proyek mereka.
Menurut Soyan, APBD Perubahan Kabupaten Jayapura 2025 sudah ditetapkan, dan seharusnya seluruh proyek yang dijadwalkan selesai pada Oktober 2025 sudah tuntas. “Kondisi riil di lapangan yang kami dapati adalah pekerjaan tidak berjalan karena bahan bangunannya habis, pekerjanya tidak bekerja karena belum mendapatkan upah. Hal seperti itu tidak boleh terjadi, karena semua program dan kegiatan yang dilaksanakan sudah direncanakan jauh hari sebelumnya,” kata Soyan.
Soyan juga menyinggung rencana Pemerintah Kabupaten Jayapura membangun sekolah berasrama di wilayah pinggiran Kabupaten Jayapura, termasuk Distrik Airu. Di sana, bangunan sekolah untuk SD dan SMP sudah ada, namun gedung SMA yang belum ada. Soyan menyatakan pihaknya telah menyampaikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura untuk membuka SMA persiapan di Distrik Airu, namun rekomendasi itu tidak dijalankan.
“Anak sekolah sampai tingkat pertama (SMP) lalu pergi ke kabupaten lain untuk melanjutkan ke SMA. Sangat miris sekali kondisi seperti ini,” katanya.
Mantan Ketua Komisi C DPR Kabupaten Jayapura itu juga mengkritisi kinerja dinas teknis yang tidak serius dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat. Distrik Airu adalah wilayah terjauh di Kabupaten Jayapura, dan distrik itu berbatasan langsung dengan wilayah kabupaten lain di Provinsi Papua Pegunungan. Soyan menyatakan sebagian masyarakat di Distrik Airu memilih bergabung dengan kabupaten tetangga, karena minimnya pelayan publik dan perhatian Pemerintah Kabupaten Jayapura.
Soyan menegaskan bahwa sekolah berasrama sangat dibutuhkan masyarakat di Distrik Airu. Selama ini, para orangtua anak usia sekolah di sana lebih memilih membawa anak mereka ke kebun untuk bekerja mencari makan daripada bersekolah. Para orangtua beralasan mereka melihat para guru hanya ada di sekolah pada awal bulan, atau bahkan tidak pernah hadir.
“Kampung di Distrik Airu sangat berjauhan dari fasilitas publik. Orangtua memilih membawa anaknya ke kebun, karena tidak ada aktivitas di sekolah,” ujarnya.
Soyan menyatakan Sekolah Satu Atap (Satap) di Kampung Hulu Atas dan asrama di Kampung Muara Nawa tidak berjalan dengan baik, karena biaya operasional asrama yang terbatas. Para anggota DPR Kabupaten Jayapura sempat bertemu pengurus asrama, dan menerima laporan bahwa anggaran operasional asrama selama setahun senilai Rp900 juta. Anggaran itu digunakan memfasilitasi konsumsi para siswa, dan membiayai fasilitas penunjang lainnya. Para pengurus asrama juga melaporkan bahwa asrama itu menampung anak-anak dari kampung lain, seperti Kampung Naira, Pagai, Kamikaro dan Muara Nawa.
Soyan berharap dinas teknis bisa langsung turun lapangan untuk memastikan seluruh proyek dapat diselesaikan sebelum akhir taun. Ia juga meminta Pemerintah Kabupaten Jayapura memperhatikan pelayanan kesehatan di Puskesmas Airu, karena bangunan dan fasilitas kesehatan di dalamnya rusak parah.
“Dampak dari gempa yang terjadi beberapa waktu lalu, sebagian besar dinding bangunan puskesmas retak. Fasilitas kesehatan tersambar guntur dan kilat, terbakar,” ungkap Soyan.
Ketua Komisi C DPR Kabupaten Jayapura, Muhammad Akbar mengatakan hasil monitoring di Distrik Airu juga menemukan proyek renovasi ruang kelas SD di sana belum selesai. Selain itu, SMP di sana juga membutuhkan fasilitas sambungan internet.
Akbar menyatakan banyak siswa sekolah yang tidak hadir atau masuk sekolah, karena mereka dibawa orangtuanya ke kebun. Akbar menyatakan sekolah berasrama sangat dibutuhkan di Distrik Airu.
“Tenaga guru dan medis juga membutuhkan rumah tinggal. Ini jarak [tempuh] para petugas, baik pendidikan maupun medis, sangat jauh. Untuk ke tempat tugas saja, [mereka] membutuhkan dana transportasi yang tidak sedikit,” ujarnya.
Akbar juga bilang ada guru yang memanfaatkan bangunan kamar mandi sebagai tempat tinggal mereka. Padahal lahan sekolah satu atap di sana masih luas dan cukup untuk membangun fasilitas rumah dinas bagi guru.
“[Menurut saya, prioritasnya] SMA [harus] dibangun lebih dulu, sehingga anak-anak lulusan SMP tidak putus sekolah. Lalu bangun asrama, sehingga orangtua tidak cemas [meninggalkan anak mereka dan pergi] ke kebun,” ujarnya.
Anggota Komisi B DPR Kabupaten Jayapura, Abdul Gani Fatah menemukan ada beberapa pekerjaan fisik rumah di Distrik Airu yang belum selesai dikerjakan. Ia menyatakan para pekerja proyek itu kesulitan karena jarak tempuh material proyek terlalu jauh. Menurutnya, situasi serupa juga ditemukan di Distrik Demta.
“Pekerjaan renovasi dua unit ruang kelas di SD Kampung Hulu Atas dan tiga unit rumah warga, progres pekerjaannya belum mencapai 50 persen. Di Distrik Demta, dua unit box calvert dan dua unit rumah warga [progress pekerjaannya] sudah mencapai 60 hingga 80 persen, dan satu unit rumah pastori sudah selesai dibangun. Dinas terkait harus secepatnya menyelesaikan semua pekerjaan sebelum jatuh tempo kontrak kerjanya,” ujar Gani. (*)
Discussion about this post