Jubi TV – Institue for Policy Analysis of Conflict (IPAC) menyebutkan Undang-Undang Otonomi Khusus Papua (Otsus) tahun 2021 yang baru secara efektif mengakhiri otonomi politik Papua dengan mengambil alih kekuasaan dari pemerintah provinsi dan memberikannya ke Jakarta.
Menurut IPAC, Undang-undang tersebut memuat beberapa ketentuan untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas belanja pembangunan di Papua. Tetapi pada saat yang sama, hal itu meningkatkan gesekan antara Papua dan Jakarta dan mengabaikan tuntutan lama orang Papua untuk membatasi migrasi dan melindungi hak asasi manusia. Kecuali jika pemerintah memulai pengaturan ulang kebijakan untuk membawa orang Papua ke dalam undang-undang baru, alih-alih mempercepat pembangunan, itu mungkin akan mengurangi akselerasi konflik.
““Diminished Autonomy and the Risk of New Flashpoints in Papua””, laporan terbaru IPAC, memberikan analisis mendalam tentang perubahan utama dalam UU Otsus yang baru dan proses kontroversial yang dilaluinya dalam penyusunannya.
“Jakarta mengarahkan proses revisi sepihak yang mengesampingkan orang-orang yang diklaim telah dibantunya. Hasilnya adalah undang-undang yang membuat “kekhususan” Papua yang ada di dalam UU Otsus tersebut menjadi tidak ada lagi.” kata Sana Jaffrey, direktur IPAC.
Laporan tersebut mencatat bahwa UU Otsus yang baru membuat tiga perubahan mendasar pada otonomi Papua: kekuasaan provinsi yang berkurang, kontrol fiskal yang lebih besar dari Jakarta dan konfigurasi ulang perwakilan politik untuk orang asli Papua.
Amandemen ini, yang dibuat dengan masukan minimal dari Papua, memicu protes luas dan tantangan di Mahkamah Konstitusi yang masih berlangsung.
Menyimak berbagai protes atas amandemen ini tampak adanya resiko menciptakan titik nyala baru untuk mobilisasi kekerasan.
“Presiden Jokowi membanggakan dirinya mengunjungi Papua lebih dari para pendahulunya. Dia berjanji bahwa dia ada di sana untuk mendengarkan, dan orang-orang Papua menghadiahinya dengan kepercayaan mereka dengan memilih dia dengan telak, tidak hanya sekali tapi dua kali,” kata Jaffrey.
Jokowi, lanjut Jeffrey perlu menggunakan modal politik ini untuk membangun konsensus tentang penerapan undang-undang baru jika ingin berhasil. (*)
News Desk
