Papua Pegunungan sumbang inflasi tertinggi di Indonesia

Jayapura, Jubi – Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Papua menyatakan Wamena, ibu kota Kabupaten Jayawijaya di Provinsi Papua Pegunungan, sebagai kota dengan inflasi tertinggi di Indonesia dalam penghitungan year on year pada Januari 2024. Indeks Harga Konsumen di Provinsi Papua Pegunungan pada Juni 2024 mencapai 111,29, naik 5,65 persen dibandingkan Juni 2023 yang mencapai 105,34.

Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Papua, Adriana Helena Carolina menyatakan Indeks Harga Konsumen (IHK) di Provinsi Papua Pegunungan pada Desember 2023 adalah 106,11. IHK pada Juni 2024 mengalami kenaikan 4,88 persen dibandingkan IHK Desember 2023.

Menurutnya, Juni IHK 2024 mengalami kenaikan karena naiknya harga sejumlah komponen pengeluaran. BPS Papua mencatat berbagai barang/komoditas yang mengalami kenaikan harga signifikan, sehingga berkontribusi kepada naiknya IHK year on year di Papua Pegunungan pada Juni 2024. Barang itu antara lain kelompok makanan, minuman, dan tembakau (naik 11,33 persen), kelompok pakaian dan alas kaki (naik 2,44 persen), kelompok transportasi (naik 1,02 persen) kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran (naik 0,40 persen). kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya (naik 0,44 persen).

Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi y-on-y pada Juni 2024, antara lain ketela rambat, cabai rawit, Sigaret Kretek Tangan (SKT), bayam, Sigaret Kretek Mesin (SKM), tomat, bawang putih, talas/keladi, pisang, wortel, gula pasir, sawi hijau, labu siam, sawi putih, kol putih, beras, ketimun, daging ayam ras, biskuit, dan kangkung.

Kelompok makanan, minuman, dan tembakau pada Juni 2024 mengalami inflasi year on year sebesar 11,33 persen. Kenaikan indeks pada kelompok itu naik dari 107,23 pada Juni 2023 menjadi 119,38 pada Juni 2024.Kenaikan harga tertinggi terjadi pada Harga rokok dan tembakau (naik 21,61 persen). Kelompok ini pada Juni 2024 memberikan andil/sumbangan inflasi y-on-y sebesar 5,78 persen.

Menurut Adriana, setelah Jayawijaya dijadikan daerah pencatatan inflasi, Pemerintah Kabupaten Jayawijaya dapat mengendalikan harga barang kebutuhan pokok di Wamena. Hal itu penting agar inflasi di Wamena terkendali.

“Jadi jangan sampai harga beras misalnya jauh lebih dari ketentuan yang ada atau jangkauan masyarakat, begitu juga kebutuhan lainya,” katanya.

Ketua Tim Desiminasi BPS Provinsi Papua, Abdurahman Azhar menambahkan inflasi Papua Pegunungan Juni 2024 yang jika dihitung secara year on year mencapai  5,65 persen dipengaruhi perubahan harga barang dan jasa yang sangat fluktuatif. Kenaikan harga barang dan jasa yang fluktuatif itu disebabkan berbagai faktor, termasuk konflik sosial.

Meskipun inflasi Papua Pegunungan year on year pada Juni 2024 mencapai 5,65 persen, Abdurrahman menyebut tingkat inflasi tidaklah mengkhawatirkan. “Walaupun dibilang tertinggi, kalau masih di bawah 7 persen bukan sesuatu yang sangat mengkhawatirkan. Hanya saja, pada Juni 2024 [tingkat inflasi] Papua Pegunungan [adalah] yang tertinggi secara nasional,” kata Abdurahman.

Ia menjelaskan penentuan Indeks Harga Konsumen Kabupaten Jayawijaya pada 2023 tidak dihitung berdasarkan penghitungan inflasi, karena saat itu Wamena sebagai ibu kota Kabupaten Jayawijaya belum masuk dalam daftar cakupan kota yang dihitung tingkat inflasinya.

“Jayawijaya di 2023 tidak menggunakan perhitungan kota inflasi, tetapi menggunakan pendekatan lain yang kemudian ditarik datanya, diformulasikan seakan-akan menjadi kota inflasi. Sehingga [hasil penghitungan] inflasi tahun lalu itu bisa diperoleh dan dibandingkan di tahun ini,” katanya.

Langkah Pemprov Papua Pegunungan

Penjabat Gubernur Papua Pegunungan, Velix Vernando Wanggai mengatakan hasil penghitungan inflasi nasional yang mencatat Kabupaten Jayawijaya sebagai penyumbang inflasi tertinggi itu menunjukkan ada sejumlah hal yang harus dibereskan. Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan dan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya akan bekerja sama untuk membereskan hal itu.

“Itu sangat penting untuk [kami] bersama Penjabat Bupati Jayawijaya untuk mengelola harga, atau simpul-simpul ekonomi apa yang harus dibenahi,” kata Wanggai usai menggelar Rapat Koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya di Wamena, ibu kota Kabupaten Jayawijaya, pada Jumat (5/7/2024).

Menurutnya, pemerintah daerah akan berupaya membenahi pembenahan distribusi barang dan jasa di Papua Pegunungan, baik dari sisi jasa logistik maupun konektivitas antar wilayah di Papua Pegunungan. Dari sisi jasa logistik, ada kenaikan harga jasa kargo.

Harga eceran sejumlah barang yang diperhitungkan dalam penghitungan Indeks Harga Konsumen juga akan dikawal, termasuk barang seperti tembakau dan ubi jalar. “Kami akan memberikan prioritas tentang komoditas apa yang perlu intervensi oleh pemerintah, agar ke depannya daya beli masyarakat menjadi lebih baik, karena semua tumpuan ekonomi [di Provinsi Papua Pegunungan] ada di Jayawijaya,” katanya. (*)